Selasa, 23 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 37-V

Dwijo, Anisyah Dan Toni Rianto

Senin, 16 Mei 2016 - 23:17 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

Teknologi China dan Listrik 35.000 MW 

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 megawatt. Bagaimana dengan Indonesia? Masih jauh. Elektrifikasi per kapita Indonesia hanya 210 megawatt.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vitenam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan Anda bandingkan lagi dengan negara maju,  bisa-bisa sakitnya tuh di sini.
Makanya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana mau meningkatkan industri, kalau listrik saja susah didapat? Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya ketersedian listrik di Tanah Air. 
Tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membangun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya  harus tepat. Kita tentu tak menginginkan pemilihan teknologi dan energi seperti zaman Orde Baru, yang kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu. 
Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35.000 megawatt yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawat tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara. 
Itulah sebabnya, jika proyek 35.000 megawatt bernasib sama seperti pendahulunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan.

Dwijo 
Jalan Tebet Raya - Jakarta Selatan

Menyoroti BPJS Kesehatan 

Sudah 2 tahun lebih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digulirkan, tapi  penyelenggara layanan sosial untuk masyarakat ini masih amburadul. 

Keluhan tentang layanan BPJS Kesehatan, cukup beragam. Mulai dari layanan rumah sakit tak sesuai standar, birokrasi, ketersediaan obat sampai kepesertaan. Seorang tetangga saya menceritakan pengalamnnya ketika berobat ke rumah sakit. Dulu, sewaktu ada Askes, dia bisa menebus obat untuk jangka waktu sebulan. Namun setelah Askes meleburkan diri ke BPJS, obat yang diberikan hanya cukup untuk seminggu. “Untuk menebus obat, prosesnya juga cukup merepotkan dan menyita waktu,” katanya. 
Selain itu, BPJS mencabut sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan. Padahal, ketika masih ada Askes, layanan pemeriksaan kesehatannya cukup luas. Penderita gagal ginjal, misalnya, perlu melakukan cuci darah yang biayanya cukup mahal. Namun dengan Askes, pesertanya bisa menjalani cuci darah secara gratis. Setelah berganti BPJS Kesehatan, prosedur cuci darah cukup berbelit. 
Demikian pula penderita kanker yang harus mengonsumsi obat pencegah kanker seumur hidup, mengeluhkan pembatasan obat oleh BPJS Kesehatan. 
Akibatnya, banyak peserta BPJS yang kecewa, khususnya yang berasal dari peserta Askes. Mereka kebanyakan adalah pensiunan atau lanjut usia. Ini hendaknya jadi perhatian serius dari pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan. 

Anisyah 
Jalan Manggis, Kodan Bintaro - Jakarta Selatan 

Perkuat UMKM

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) adalah salah satu motor penggerak perekonomian di negara kita. Disadari atau tidak, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. 
Ketika perusahaan-perusahaan kakap dan BUMN porak-poranda diterjang krisis, sektor usaha mikro kecil dan menengah ini mampu bertahan. Sektor inilah yang menggerakkan perekonomian hingga krisis berlalu.
Saat krisis menerjang di tahun1998, UMKM dianggap sebagai katup penyelamat. UMKN dinilai sebagai benteng terakhir ekonomi nasional.  Dengan menjadi pilar dari ekonomi global dalam mengatasi beragam tantangan selama krisis, bisnis UMKM membuktikan peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah dan kelompok ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan bisnis UMKM memiliki dampak langsung dan positif terhadap perekonomian negara. Saat ini, UMKM yang ada di negara kita menyumbang sekitar 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan juga memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. 
Karena itu, UMKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah. Dan, yang lebih penting sektor UMKM mampu berhadapan dari serangan krisis.

Toni Rianto
Jl  Masjid, Cidodol - Jakarta Selatan

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 39 menit yang lalu

Bappebti Hentikan Seminar Ilegal di Jogja

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan didampingi Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Yogyakarta menghentikan acara seminar yang tidak memiliki…

Business 51 menit yang lalu

Ekspor TPT Tahun Ini Ditargetkan USD15 Miliar

Sepanjang tahun ini, Kementerian Perindustrian menargetkan nilai ekspor dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat  menembus USD15 Miliar

Business 15 jam yang lalu

Kemenperin Usulkan Empat Strategi untuk TPT

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan empat strategi untuk memacu industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Business 17 jam yang lalu

Stainless Steel Indonesia Kena Bea Anti Dumping di China

China akan mengenakan bea impor baru bagi berbagai produk stainless steel dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China sebagai tanggapan atas…

Business 17 jam yang lalu

Kontrak Kerja Sama WK Corridor Diperpanjang

Kontrak Bagi Hasil WK Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 20 Desember 2023 dan menggunakan skema Gross Split.

Business 19 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 20 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 23 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 24 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 22/07/2019 08:18 WIB

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.