Kamis, 19 September 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 37-V

Dwijo, Anisyah Dan Toni Rianto

Senin, 16 Mei 2016 - 23:17 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

Teknologi China dan Listrik 35.000 MW 

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 megawatt. Bagaimana dengan Indonesia? Masih jauh. Elektrifikasi per kapita Indonesia hanya 210 megawatt.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vitenam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan Anda bandingkan lagi dengan negara maju,  bisa-bisa sakitnya tuh di sini.
Makanya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana mau meningkatkan industri, kalau listrik saja susah didapat? Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya ketersedian listrik di Tanah Air. 
Tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membangun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya  harus tepat. Kita tentu tak menginginkan pemilihan teknologi dan energi seperti zaman Orde Baru, yang kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu. 
Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35.000 megawatt yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawat tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara. 
Itulah sebabnya, jika proyek 35.000 megawatt bernasib sama seperti pendahulunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan.

Dwijo 
Jalan Tebet Raya - Jakarta Selatan

Menyoroti BPJS Kesehatan 

Sudah 2 tahun lebih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digulirkan, tapi  penyelenggara layanan sosial untuk masyarakat ini masih amburadul. 

Keluhan tentang layanan BPJS Kesehatan, cukup beragam. Mulai dari layanan rumah sakit tak sesuai standar, birokrasi, ketersediaan obat sampai kepesertaan. Seorang tetangga saya menceritakan pengalamnnya ketika berobat ke rumah sakit. Dulu, sewaktu ada Askes, dia bisa menebus obat untuk jangka waktu sebulan. Namun setelah Askes meleburkan diri ke BPJS, obat yang diberikan hanya cukup untuk seminggu. “Untuk menebus obat, prosesnya juga cukup merepotkan dan menyita waktu,” katanya. 
Selain itu, BPJS mencabut sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan. Padahal, ketika masih ada Askes, layanan pemeriksaan kesehatannya cukup luas. Penderita gagal ginjal, misalnya, perlu melakukan cuci darah yang biayanya cukup mahal. Namun dengan Askes, pesertanya bisa menjalani cuci darah secara gratis. Setelah berganti BPJS Kesehatan, prosedur cuci darah cukup berbelit. 
Demikian pula penderita kanker yang harus mengonsumsi obat pencegah kanker seumur hidup, mengeluhkan pembatasan obat oleh BPJS Kesehatan. 
Akibatnya, banyak peserta BPJS yang kecewa, khususnya yang berasal dari peserta Askes. Mereka kebanyakan adalah pensiunan atau lanjut usia. Ini hendaknya jadi perhatian serius dari pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan. 

Anisyah 
Jalan Manggis, Kodan Bintaro - Jakarta Selatan 

Perkuat UMKM

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) adalah salah satu motor penggerak perekonomian di negara kita. Disadari atau tidak, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. 
Ketika perusahaan-perusahaan kakap dan BUMN porak-poranda diterjang krisis, sektor usaha mikro kecil dan menengah ini mampu bertahan. Sektor inilah yang menggerakkan perekonomian hingga krisis berlalu.
Saat krisis menerjang di tahun1998, UMKM dianggap sebagai katup penyelamat. UMKN dinilai sebagai benteng terakhir ekonomi nasional.  Dengan menjadi pilar dari ekonomi global dalam mengatasi beragam tantangan selama krisis, bisnis UMKM membuktikan peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah dan kelompok ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan bisnis UMKM memiliki dampak langsung dan positif terhadap perekonomian negara. Saat ini, UMKM yang ada di negara kita menyumbang sekitar 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan juga memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. 
Karena itu, UMKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah. Dan, yang lebih penting sektor UMKM mampu berhadapan dari serangan krisis.

Toni Rianto
Jl  Masjid, Cidodol - Jakarta Selatan

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…