Senin, 24 Juni 2019 | Jakarta, Indonesia

Perlawanan Mahathir

Bambang Aji Setiady

Kamis, 04 April 2019 - 09:46 WIB

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad. Ilustrasi oleh AGolf Design
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad. Ilustrasi oleh AGolf Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Iri juga sih dengan rakyat Malaysia yang memiliki pemimpin seperti PM Mahathir Mohammad. Bukan hanya karena bersih dan jujur, ia juga berani melawan negara-negara besar yang merugikan negaranya. Seperti kita saksikan, Mahathir tak segan-segan membatalkan proyek infrastruktur senilai US$ 22 miliar yang dibiayai China karena dianggap dapat membahayakan keuangan negaranya.

Baru-baru ini Mahathir juga memprotes Uni Eropa (UE), yang dinilainya telah memancing perang dagang melalui kebijakan diskriminatif untuk mengurangi penggunaan minyak sawit alias crude palm oil (CPO). Apalagi UE berencana menghapuskan penggunaan CPO untuk bahan bakar tranportasi pada 20130. “Melakukan hal ini untuk memenangkan perang dagang adalah tidak adil,” kata Mahathir.

Rasa kesal Mahathir, memang, bisa dipahami. Soalnya, sebagai produsen CPO kedua terbesar di dunia, industri sawit merupakan penyedia lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi rakyat Malaysia. Industri ini juga penyumbang devisa yang tidak kecil, mencapai belasan miliar dolar per tahun. Bisa dibayangkan, betapa besarnya kerugian dialami Malaysia akibat pengurangan pengunaan CPO oleh UE.

Untuk saat ini, efeknya mungkin belum terasa. Namun dalam jangka panjang, perang dagang yang dikumandangkan UE sedikit demi sedikit bakal  memangkas permintaan CPO. Diperkirakan, setelah 2027 minyak kedelai dan minyak lobak dapat menguasai kembali pasar minyak nabati UE yang selama ini dikuasai CPO.

Upaya UE untuk menjepit CPO sebenarnya tidak bisa disalahkan. Sebab, posisi CPO kini sudah mengancam minyak nabati buatan Eropa. Tak hanya di Eropa, di pasar dunia pun CPO sudah mengungguli minyak nabati lain (non-CPO) seperti minyak kedelai (soybean oil), minyak lobak (rapessed oil), dan minyak bunga matahari (sunflower oil). Tahun lalu, konsumsi CPO dunia ditaksir sudah mencapai 69,57 juta metrik ton. Sementara minyak kedelai 57,05 juta ton. Minyak lobak? Tidak usah ditanya, jauuuuh.

CPO berhasil mengungguli minyak nabati lainnya karena produk ini sangat efisien. Asal tahu saja, untuk menghasilkan satu ton sawit dibutuhkan lahan seluas 0,26 ha. Sementara lobak dan kedelai membutuhkan lahan 1,2 ha dan 2 ha.  Sudah begitu, biaya produksi CPO juga amat murah. Hanya diperlukan US$ 250 untuk menghasilkan setiap ton CPO. Jauh lebih murah ketimbang biaya produksi minyak kedelai (US$ 380 per ton) atau lobak (US$ 370).

Makanya, mau dibolak-balik seperti apa pun, CPO sulit untuk dihadang. Karena itu, tak banyak pilihan bagi prousen minyak nabati non-CPO untuk menghadang keperkasaan CPO kecuali lewat kampanye hitam. Jika dulu  Amerika menggunakan isu kesehatan, kini UE memakai isu lingkungan.  Jadi, jangan heran bila dalam kampanyenya UE sering “dibantu” oleh LSM-LSM lingkungan.

Greenpeace, misalnya, telah menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga pengemisi gas rumah kaca terbesar di dunia setelah China dan Amerika. Itu, salah satunya, disebabkan adanya perusakan hutan tropis untuk industri sawit. Greenpeace juga kerap mengutip laporan UNEF yang menyebutkan bahwa perkebunan sawit adalah faktor utama perusakan hutan tropis di Indonesia maupun Malaysia.

Namun tudingan LSM itu kerap melenceng jauh. Kendati Indonesia menguasai 45% pangsa pasar CPO, lahan yang dipakai untuk perkebunan sawit hanya 3,7% dari total luas daratan negeri ini. Sementara itu laporan PBB menyebutkan, sektor peternakanlah yang menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca, bukan sawit dan alih fungsi hutan. Sebab, 20% dari emisi karbon berasal dari peternakan.

Pantas memang bila banyak yang menduga langkah LSM macam Greenpeace tidak murni untuk membela lingkungan. Masalahnya, selama ini, dunia lebih banyak mendengarkan LSM tentang tudingan kerusakan di Indonesia dan Malaysia. Jadi, sudah selayaknya kalau Mahatir menentang kampanye hitam dan kebijakan diskriminatif UE yang dinilainya sebagai cara negara kaya memiskinkan negara miskin.

Bagaimana dengan kita? Inilah bedanya Indonesia dengan Malaysia. Kita tak memiliki pemimpin sekelas Mahathir yang seberani melawan perlakukan yang tidak adil. Pemimpin kita lebih memilih jalan negosiasi dan melakukan kampanye putih untuk menangkal efek buruk kampanye hitam.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 30 menit yang lalu

Kemenhub Kaji "O Bahn Sebagai Angkutan Massal

Kementerian Perhubungan tengah mengkaji angkutan massal yang merupakan gabungan antara Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT) bernama “O-Bahn”.

Business 2 jam yang lalu

Pemerintah Mulai Prioritaskan Pasokan Batubara untuk Dalam Negeri

Produksi batubara tahun 2018 lalu mencapai 528 juta ton.

Global 6 jam yang lalu

Di Paris, Airbus Raih Kontrak 595 Pesawat

Airbus mendominasi lapangan udara Le Bourget. Pada ajang Paris Air Show.

Business 7 jam yang lalu

Kemenperin dan Blibli.com Gelar Kompetisi Creativepreneur

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap e-Commerce menjadi gerbang bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk melakukan transformasi.

Global 7 jam yang lalu

Carrefour Jual 80% Sahamnya di China

Raksasa ritel Prancis, Carrefour Group, Minggu (23/6/2019), mengumumkan, pihaknya telah setuju untuk menjual 80% saham ekuitas di Carrefour China kepada Suning.com, peritel terkemuka China Suning.com…

Money 8 jam yang lalu

Bitcoin Kembali Menembus Puncak

Harga bitcoin terus mencetak posisi tertinggi baru.

Money 23/06/2019 15:50 WIB

LPS Siapkan Proses Likuidasi BPR Legian

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan proses likuidasi PT BPR Legian. Langkah itu sebagai tindak lanjut atas keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang…

Global 23/06/2019 11:55 WIB

Konsumen Pakaian AS Terbebani Kenaikan Tarif

Sebuah studi mengungkapkan, ancaman kenaikan tarif 25% pada tambahan impor China senilai USD300 miliar akan membuat konsumen AS membayar USD4,4 miliar lebih banyak setiap tahun untuk pakaian.

Business 23/06/2019 11:26 WIB

Bank Dunia Pinjami USD150 Juta untuk Rekonstruksi Sulteng

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman USD150 juta untuk membiayai rekonstruksi maupun penguatan perumahan dan fasilitas umum yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Global 23/06/2019 10:13 WIB

2021, Pasar VR China Capai USD7,5 Miliar

Pasar realitas virtual (VR) China terus berkembang.