Selasa, 20 Agustus 2019 | Jakarta, Indonesia

Perlawanan Mahathir

Bambang Aji Setiady

Kamis, 04 April 2019 - 09:46 WIB

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad. Ilustrasi oleh AGolf Design
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad. Ilustrasi oleh AGolf Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Iri juga sih dengan rakyat Malaysia yang memiliki pemimpin seperti PM Mahathir Mohammad. Bukan hanya karena bersih dan jujur, ia juga berani melawan negara-negara besar yang merugikan negaranya. Seperti kita saksikan, Mahathir tak segan-segan membatalkan proyek infrastruktur senilai US$ 22 miliar yang dibiayai China karena dianggap dapat membahayakan keuangan negaranya.

Baru-baru ini Mahathir juga memprotes Uni Eropa (UE), yang dinilainya telah memancing perang dagang melalui kebijakan diskriminatif untuk mengurangi penggunaan minyak sawit alias crude palm oil (CPO). Apalagi UE berencana menghapuskan penggunaan CPO untuk bahan bakar tranportasi pada 20130. “Melakukan hal ini untuk memenangkan perang dagang adalah tidak adil,” kata Mahathir.

Rasa kesal Mahathir, memang, bisa dipahami. Soalnya, sebagai produsen CPO kedua terbesar di dunia, industri sawit merupakan penyedia lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi rakyat Malaysia. Industri ini juga penyumbang devisa yang tidak kecil, mencapai belasan miliar dolar per tahun. Bisa dibayangkan, betapa besarnya kerugian dialami Malaysia akibat pengurangan pengunaan CPO oleh UE.

Untuk saat ini, efeknya mungkin belum terasa. Namun dalam jangka panjang, perang dagang yang dikumandangkan UE sedikit demi sedikit bakal  memangkas permintaan CPO. Diperkirakan, setelah 2027 minyak kedelai dan minyak lobak dapat menguasai kembali pasar minyak nabati UE yang selama ini dikuasai CPO.

Upaya UE untuk menjepit CPO sebenarnya tidak bisa disalahkan. Sebab, posisi CPO kini sudah mengancam minyak nabati buatan Eropa. Tak hanya di Eropa, di pasar dunia pun CPO sudah mengungguli minyak nabati lain (non-CPO) seperti minyak kedelai (soybean oil), minyak lobak (rapessed oil), dan minyak bunga matahari (sunflower oil). Tahun lalu, konsumsi CPO dunia ditaksir sudah mencapai 69,57 juta metrik ton. Sementara minyak kedelai 57,05 juta ton. Minyak lobak? Tidak usah ditanya, jauuuuh.

CPO berhasil mengungguli minyak nabati lainnya karena produk ini sangat efisien. Asal tahu saja, untuk menghasilkan satu ton sawit dibutuhkan lahan seluas 0,26 ha. Sementara lobak dan kedelai membutuhkan lahan 1,2 ha dan 2 ha.  Sudah begitu, biaya produksi CPO juga amat murah. Hanya diperlukan US$ 250 untuk menghasilkan setiap ton CPO. Jauh lebih murah ketimbang biaya produksi minyak kedelai (US$ 380 per ton) atau lobak (US$ 370).

Makanya, mau dibolak-balik seperti apa pun, CPO sulit untuk dihadang. Karena itu, tak banyak pilihan bagi prousen minyak nabati non-CPO untuk menghadang keperkasaan CPO kecuali lewat kampanye hitam. Jika dulu  Amerika menggunakan isu kesehatan, kini UE memakai isu lingkungan.  Jadi, jangan heran bila dalam kampanyenya UE sering “dibantu” oleh LSM-LSM lingkungan.

Greenpeace, misalnya, telah menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga pengemisi gas rumah kaca terbesar di dunia setelah China dan Amerika. Itu, salah satunya, disebabkan adanya perusakan hutan tropis untuk industri sawit. Greenpeace juga kerap mengutip laporan UNEF yang menyebutkan bahwa perkebunan sawit adalah faktor utama perusakan hutan tropis di Indonesia maupun Malaysia.

Namun tudingan LSM itu kerap melenceng jauh. Kendati Indonesia menguasai 45% pangsa pasar CPO, lahan yang dipakai untuk perkebunan sawit hanya 3,7% dari total luas daratan negeri ini. Sementara itu laporan PBB menyebutkan, sektor peternakanlah yang menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca, bukan sawit dan alih fungsi hutan. Sebab, 20% dari emisi karbon berasal dari peternakan.

Pantas memang bila banyak yang menduga langkah LSM macam Greenpeace tidak murni untuk membela lingkungan. Masalahnya, selama ini, dunia lebih banyak mendengarkan LSM tentang tudingan kerusakan di Indonesia dan Malaysia. Jadi, sudah selayaknya kalau Mahatir menentang kampanye hitam dan kebijakan diskriminatif UE yang dinilainya sebagai cara negara kaya memiskinkan negara miskin.

Bagaimana dengan kita? Inilah bedanya Indonesia dengan Malaysia. Kita tak memiliki pemimpin sekelas Mahathir yang seberani melawan perlakukan yang tidak adil. Pemimpin kita lebih memilih jalan negosiasi dan melakukan kampanye putih untuk menangkal efek buruk kampanye hitam.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…