Minggu, 20 Oktober 2019 | Jakarta, Indonesia

Memaknai Laba

Bambang Aji Setiady

Senin, 08 April 2019 - 14:45 WIB

Ilustrasi laba perusahaan besar oleh AReview Design
Ilustrasi laba perusahaan besar oleh AReview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Bila membaca kinerja 2018 KOMPAS 100, perusahaan besar macam Bank BRI dan Bank BCA mampu meraup laba bersih dalam jumlah fantastis: Rp 32,4 triliun dan Rp 25,9 triliun. Lalu Astra dan Indofood masing-masing sukses membukukan laba bersih Rp 21,7 triliun dan Rp 4,2 triliun.

Nah, apa yang mula-mula terpikirkan oleh kita? Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa perusahaan-perusahaan itu telah menarik margin laba terlalu tinggi atas barang/jasa yang mereka jual. Mungkin kita tidak seharusnya membayar biaya yang tinggi setiap mengecek saldo bank. Mungkin harga mobil Avanza bisa di bawah Rp 221 juta.

Singkat kata, kita merasa selama ini telah membayar mahal atas barang/jasa sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa meraup untung besar. Tetapi bukan berarti perusahaan tidak boleh untung besar. Dan terlalu naif bila kita menilai perusahaan hanya dari nilai labanya saja. Hanya saja, sebaiknya, keuntungan itu diperoleh secara wajar.

Kita bukan ingin mengkritik perusahaan-perusahaan yang mampu meraih laba besar. Kita hanya ingin menghimbau agar perusahaan seperti Nestle atau Kalbe Farma tidak mengambil keuntungan yang besar dari produk susu bayi dan supaya perusahaan-perusahaan farmasi menggali laba lebih dalam dari produk suplemen saja, bukan obat-obatan medis. Bangsa ini perlu melindungi bayi dan orang sakit, setelah Bulog mengontrol harga beberapa kebutuhan pokok.

Kita senang ada perusahaan untung besar, apalagi jika perusahaan itu perusahaan nasional atau milik negara (BUMN). Tapi bila ada perusahaan nasional atau BUMN melaba sangat besar, kita patut bertanya: “Mengapa harus melaba sangat besar dari rakyat sendiri?” Pemerintah mestinya mengevaluasi BRI yang mayoritas nasabahnya adalah penduduk desa yang pendapatanya pas-pasan dan pengusaha kecil (UMKM).

Percayalah, margin bunga bersih (NIM) dan biaya administrasi perbankan Indonesia sampai saat ini masih yang tertinggi di kawasan ASEAN.  Jasa telekomunikasi kita juga masih tergolong mahal. Begitu pula dengan harga obat-obatan. Logikanya, dengan pasar yang sangat besar (saat ini penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa),  mestinya mereka bisa menjual barang/jasa dengan harga miring.

Sayang, selama ini kita tidak dapat mengomentari perusahaan-perusahaan yang menjual barang/jasanya kelewat tinggi. Langkah itu hanya seperti orang yang menabrakkan dirinya pada kereta api. Mana ada manusia yang menang lawan kereta api? Bank-bank besar sangat pongah dan memberi jawaban bernada menantang kepada nasabah yang suka protes. “Kalau tak puas, jangan jadi nasabah di sini”.

Kalau yang bicara seperti itu adalah customer service bank, mungkin bukan masalah yang berarti. Tapi bila hal itu diucapkan petugas PLN, apa yang bisa kita perbuat? Makanya, kita hanya bisa ngedumel ketika pemerintah menempuh cara instan dengan menaikkan tarif listrik untuk menyehatkan PLN ketimbang mencari lebih banyak pelanggan.

Ingat, ini zaman modern. Perhitungan laba/rugi bukan cuma pendapatan dikurangi pengeluaran, tapi juga menyangkut banyak aspek. Bukankan BRI atau PLN memiliki direkstur treasury, yang tugasnya pengelola penerimaan tunai (dalam jumlah besar) dari pelanggannya untuk mengkompensasi kerugian akibat tidak menaikkan harga? Lagi pula, sebuah perusahaan tak bakal serta merta bangkrut bila hanya rugi setahun tetapi melaba puluhan tahun.

Pada zaman ilmu ekonomi sudah berkembang jauh, laba bisa dieksplorasi. Lebih baik menerima tunai segera ketimbang menyimpan barang lama-lama. Waktu adalah laba tanpa wujud yang mesti kita pahami. Hal ini menjelaskan, mengapa mata cangkul buatan China bisa lebih murah dari besi tua. Pabrik di China berani menjual dengan margin tipis asal ada yang berani membayar tunai dalam dolar.

Tag

  1. bank
  2. laba
  3. bumn

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…