Senin, 24 Juni 2019 | Jakarta, Indonesia

Mewaspadai Beban Utang

Edy Purnomo

Kamis, 11 April 2019 - 09:30 WIB

Ilustrasi Investasi. Sumber: Istimewa
Ilustrasi Investasi. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com

Dana Moneter Internasional (IMF) kembali mengingatkan sejumlah pihak untuk mengerem utang. Bahkan, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengemukakan kekhawatirannya terhadap masalah utang ini.

Dia pun meminta perusahaan maupun negara untuk menciptakan transparansi utang yang lebih besar. Yang pasti, utang bukan sesuatu yang gratis. Utang harus dibayar oleh semua pihak. Bentuk yang harus dibayar itu bisa sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional sebagai bangsa yang berdaulat.

Di Amerika Serikat, misalnya, rasio utang perusahaan terhadap produk domestik bruto (PDB) berada pada tingkat rekor tertinggi. Di beberapa negara Eropa, bank kelebihan beban dengan obligasi pemerintah. Di China, profitabilitas bank menurun, dan tingkat modal tetap rendah pada pemberi pinjaman kecil dan menengah.

Menyadari risiko yang bakal muncul akibat tingginya beban utang, Perdana Menteri Mahathir Mohamad meninjau ulang dan membatalkan sejumlah proyek. Langkah itu dilakukan demi mengurangi beban utang. Bahkan, Pemerintahan Malaysia akan menegosiasikan ulang proyek Jalur Sutra Maritim China yang disebutnya tidak menguntungkan Malaysia.

Langkah serupa dilakukan Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta kabinetnya meninjau semua kontrak pemerintah, termasuk pinjaman dari China. Duterte meminta agar kabinetnya menghapus semua ketentuan yang memberatkan. Pemerintahan akan fokus pada perjanjian konsesi dan kontrak pinjaman dengan ketentuan yang tidak menguntungkan Filipina.

Bagaimana dengan Indonesia? Kusfiardi, analis ekonomi politik dari Fine Institute, mengingatkan Indonesia harus berhati-hati terhadap jebakan utang di balik proyek ambisius China, Proyek Jalur Sutra Abad 21. Saat ini sudah ada banyak negara yang mengoreksi kesepakatan utang yang terkait pembangunan infrastruktur proyek tersebut.

Dia lantas mengutip data Bank Indonesia, Posisi utang Indonesia ke China melambung hingga 74% pada 2015. Pada 2014, total utang RI ke China adalah USD 7,87 miliar. Angkanya melesat menjadi USD 13,6 miliar pada 2015. Pada 2016, utang ke China menjadi USD 15,1 miliar di 2016 dan USD 16 miliar per Januari 2018.

Tanpa upaya mengeram, jumlah utang itu bakal membengkak. Terlebih  lagi, Pemerintah Indonesia menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative yang digelar di Beijing April 2019. Tak tanggung-tanggung, nilai proyek yang ditawarkan bernilai USD 91,1 miliar atau setara dengan Rp 1.296 triliun.

Menurut Kusfiardi, penawaran proyek tersebut masih sangat jauh dari pengetahuan masyarakat. Terutama dampaknya terhadap kepentingan nasional seperti penguasaan sumber-sumber ekonomi, maupun penguasaan objek vital seperti pelabuhan dan bandara.

Berdasarkan Laporan Stabilitas Keuangan Global, IMF juga mengingatkan adanya peningkatan kerentanan utang di ekonomi negara maju dan negara berkembang. Belum semua negara membunyikan bel alarm.

Ketika kondisi keuangan masih longgar, upaya pembangunan memang dapat memperkuat ekonomi darui guncangan. Pembangunan juga bisa menghambat penurunan ekonomi yang parah beberapa tahun ke depan.

Meski begitu, pengambil kebijakan harus memilih formula campuran kebijakan yang tepat. Negara dapat mempertahankan pertumbuhan sambil menjaga kerentanan tetap terkendali.

Ini menimbulkan dilema bagi para pembuat kebijakan. Mereka berusaha untuk melawan ekonomi global yang melambat. Bank sentral juga harus lebih sabar mengambil kebijakan moneternya. Bank sentral dapat mengakomodasi risiko penurunan yang berkembang terhadap ekonomi.

Jika pelonggaran kondisi keuangan bertahan terlalu lama, kerentanan justru akan terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi pun akan merosot di beberapa titik.

Berita baiknya, IMF menilai, risiko jangka pendek terhadap stabilitas keuangan global masih rendah. Namun, dalam jangka menengah, risiko tetap tinggi. Terlebih lagi, beberapa negara menghadapi tantangan di sektor fiskal. Hal ini dapat mendorong kenaikan imbal hasil obligasi. Kondisi ini tentua tidak baik bagi posisi keuangan lembaga keuangan.

Tag

  1. utang
  2. imf
  3. pdb

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 10 menit yang lalu

Kemenhub Kaji "O Bahn Sebagai Angkutan Massal

Kementerian Perhubungan tengah mengkaji angkutan massal yang merupakan gabungan antara Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT) bernama “O-Bahn”.

Business 1 jam yang lalu

Pemerintah Mulai Prioritaskan Pasokan Batubara untuk Dalam Negeri

Produksi batubara tahun 2018 lalu mencapai 528 juta ton.

Global 6 jam yang lalu

Di Paris, Airbus Raih Kontrak 595 Pesawat

Airbus mendominasi lapangan udara Le Bourget. Pada ajang Paris Air Show.

Business 7 jam yang lalu

Kemenperin dan Blibli.com Gelar Kompetisi Creativepreneur

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap e-Commerce menjadi gerbang bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk melakukan transformasi.

Global 7 jam yang lalu

Carrefour Jual 80% Sahamnya di China

Raksasa ritel Prancis, Carrefour Group, Minggu (23/6/2019), mengumumkan, pihaknya telah setuju untuk menjual 80% saham ekuitas di Carrefour China kepada Suning.com, peritel terkemuka China Suning.com…

Money 8 jam yang lalu

Bitcoin Kembali Menembus Puncak

Harga bitcoin terus mencetak posisi tertinggi baru.

Money 24 jam yang lalu

LPS Siapkan Proses Likuidasi BPR Legian

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan proses likuidasi PT BPR Legian. Langkah itu sebagai tindak lanjut atas keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang…

Global 23/06/2019 11:55 WIB

Konsumen Pakaian AS Terbebani Kenaikan Tarif

Sebuah studi mengungkapkan, ancaman kenaikan tarif 25% pada tambahan impor China senilai USD300 miliar akan membuat konsumen AS membayar USD4,4 miliar lebih banyak setiap tahun untuk pakaian.

Business 23/06/2019 11:26 WIB

Bank Dunia Pinjami USD150 Juta untuk Rekonstruksi Sulteng

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman USD150 juta untuk membiayai rekonstruksi maupun penguatan perumahan dan fasilitas umum yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Global 23/06/2019 10:13 WIB

2021, Pasar VR China Capai USD7,5 Miliar

Pasar realitas virtual (VR) China terus berkembang.