Selasa, 20 Agustus 2019 | Jakarta, Indonesia

Mempersoalkan Kinerja

Bambang Aji Setiady

Jumat, 12 April 2019 - 08:46 WIB

Jokowi Vs Prabowo. Ilustrasi oleh AGolf Design
Jokowi Vs Prabowo. Ilustrasi oleh AGolf Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Dalam setiap debat capres, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kabinetnya kerap menjadi topik pembahasan. Kelompok pendukung Jokowi sudah pasti berpendapat bahwa kinerja petahana cukup bagus. Sementara itu kubu capres Prabowo Subianto berkata, pemerintah payah. Masing-masing punya argumen dan alasan.

Dalam menilai kinerja atau rapot pemerintah, kita selalu melihat angka-angka. Sebab, hal itu dapat menjelaskan kemajuan atau kemunduran. Kalau jumlah ekspor naik, misalnya, berarti Kementerian Perdagangan berhasil. Sebaliknya, jika turun, berarti gagal. Padahal, mestinya, penilaian bersifat komprehensif. Volume dan nilainya juga mesti diamati supaya diketahui meningkat atau merosot.

Penilaian terhadap Kementerian Tenaga Kerja mungkin lebih sulit lagi. Apalah banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri berarti kinerja Muhammad Hanif Dhakiri cemerlang? Atau sebaliknya, kinerja Pak Hanif jeblok karena menandakan terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri.

Jika angka pengangguran naik, memang Kementerian Tenaga Kerja-lah yang pertama-tama diberi nilai merah. Tetapi patut dipertanyakan pula prestasi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian. Apakah produk perguruan tinggi selama ini cukup bermutu dan apakah industri yang dibangun banyak menyerap tenaga kerja?

Masalahnya, jika disinggung soal kinerja, semua kementerian pasti akan menjawab seluruh program yang dicanangkan sudah terlaksana dan berhasil 100%. Padahal, kita sendiri mungkin tidak tahu program yang dimaksud. Pihak yang anti pemerintah pun sama gamangnya. Pokoknya asal melontarkan kritik negatif. Jadi, tak ada ukurannya dan tak ada prestasi yang dapat diukur secara akurat, bahkan tak ada data yang dapat diperdebatkan.

Mestinya prestasi kerja harus dapat diukur atau dibadingkan dengan target. Tapi kalau target tidak diumumkan atau tidak diketahui, pencapaiannya tentu tidak mungkin diukur. Kementerian-kementerian pasti punya program kerja, namun mungkin mereka lalai mengumumkannya sehingga sulit dikontrol rakyat. Contoh sederhana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seyogyanya mengumumkan ruas-ruas jalan yang diprioritaskan diperbaiki sehingga rakyat bisa mengontrolnya.

Sesungguhnya, bagi kebanyakan orang biasa, mereka tidak peduli dengan program kerja di setiap kementerian. Mereka juga tak ingin tahu apakah nilai rapot kementerian merah atau biru.  Hal yang dinilai masyarakat adalah apakah anak-anak mereka bisa bersekolah gratis atau murah, tidak sulit mencari pekerjaan, harga kebutuhan pokok terjangkau, dan apakah air bersih bisa mengalir selama 24 jam?

Jika hal-hal pokok tersebut (terutama pelayanan publik) masih menjadi persoalan, lantas apa faedahnya kita bernegara? Repot sekali bila setiap rumah tangga kudu mengoperasikan generator sendiri karena belum mendapat aliran listrik PLN.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…