Selasa, 23 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Peluang dan Risiko OBOR

Edy Purnomo

Jumat, 10 Mei 2019 - 09:09 WIB

Bendera Republik Rakyat Tiongkok. Sumber: Istimewa
Bendera Republik Rakyat Tiongkok. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com - Republik Rakyat China (RRC) berguru berambisi untuk mewujudkan One Belt One Road (OBOR) dengan melibatkan banyak negara. Rencana ambisius itu diklaim sebagai upaya memperdalam kerja sama regional dan meningkatkan konektivitas pada skala lintas benua.

Kini, inisiatif itu mulai terbentuk. Salah satunya adalah proyek Jalur Ekonomi Jalur Sutra. Proyek ini akan menghubungkan wilayah RRC ke kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa.

RRC juga menggagas Jalur Sutra Maritim Baru. Proyek ini akan menghubungkan RRC dengan negara-negara Asia Tenggara , negara-negara Teluk, Afrika Utara, dan Eropa. China juga telah mengidentifikasi enam ekonomi lainnya untuk menghubungkan negara-negara lain melalui proyek OBOR.

Presiden RRC Xi Jinping telah menginisiasi One Belt One Road' (OBOR) atau Jalur Sutra sejak 2013. Tujuannya, China ingin meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antarnegara di Asia dan sekitarnya.
Pemerintah Indonesia pun telah bersepakat untuk mengikuti inisiatif Xi Jinping itu.

Pada 23 April 2019, Indonesia dan RRC menandatangani 23 kesepakatan kerja sama di bawah panji OBOR. Kesepakatan itu menggunakan skema business to business (B-to-B).

Pemerintah Indonesia memproyeksikan 30 proyek yang tersebar  di empat koridor. Nilai investasinya ditaksir mencapai USD91,1 miliar atau sekitar Rp1.300 triliun.

Jauh hari sebelum kesepakatan itu ditandatangani, sejumlah kalangan mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk mewaspadai kemungkinan jeratan utang dari proyek OBOR. Mereka menyampaikan beberapa fakta, antara lain kasus yang menimpa Srilanka.

Peluang 

Tahun lalu, Kelompok Bank Dunia pun menganalisis skema ekonomi yang ditawarkan China itu. Paling tidak, Bank Dunia menguraikan tiga peluang dan tiga risiko yang terkait dengan inisiatif ini.

Bank Dunia menyebutkan inisiatif Belt and Road Inisiative (BRI) memang memiliki peluang positif bagi dunia.
Pertama, ukuran dan ruang lingkup yang luar biasa. Ekonomi BRI menyumbang sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) dan perdagangan global. Proyek itu mencakup hampir dua pertiga dari populasi dunia.

Jika proyek itu berhasil, beberapa negara BRI bisa memberikan manfaat besar, termasuk memangkas angka kemiskinan. Proyek ini dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan global.

Kedua, masih ada potensi besar yang belum dieksploitasi. Proyek BRI berpotensi untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara anggotanya dengan seluruh dunia. Dalam dua dekade terakhir, kontribusi negara-negara BRI terhadap ekspor global meningkat hampir dua kali lipat. Porsi terbesar tentu masih dikuasai China.

Jika berhasil, BRI dapat berkontribusi untuk mengisi kesenjangan perdagangan antarnegara anggota BRI sekaligus meningkatkan perdagangan internasional negara-negara yang selama ini memiliki keterbatasan infrastruktur.

Ketiga, meningkatkan konektivitas. Saat ini, China membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk mengirimkan barangnya ke Eropa Tengah. Sebagian besar, barang diangkut melalui laut. Saat ini, pengiriman barang dengan kereta api dapat memotong waktu transit menjadi dua, tetapi harganya jauh lebih mahal.

BRI digadang-gadang akan meningkatkan kapasitas dan jaringan kereta api dan infrastruktur transportasi lainnya. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak perdagangan lintas batas, peningkatan investasi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi BRI .Kerjasama regional dalam peningkatan infrastruktur diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Jika berhasil, proyek-proyek BRI akan membuat perdagangan menjadi lebih mudah di beberapa koridor ekonomi terpenting di dunia.

Risiko

Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan sejumlah risiko yang kemungkinan muncul dari proyek BRI.
Risiko pertama adalah tebalnya hambatan kebijakan perbatasan.

Selama ini, arus orang dan barang rata-rata menghadapi keterlambatan ketika melintasi perbatasan, prosedur bea cukai yang rumit, dan pembatasan investasi asing langsung (FDI).

Indikator Doing Business menunjukkan bahwa di Asia Tengah, misalnya, bisa memakan waktu hingga 50 hari untuk mematuhi semua prosedur untuk mengimpor barang. Negara-negara BRI memiliki kebijakan FDI yang lebih ketat dan memberatkan daripada negara-negara berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, Bank Dunia menilai perlunya reformasi kebijakan dan kerja sama yang beriringan dengan kesepakatan proyek infrastruktur.

Risiko kedua adalah terkait proyek infrastruktur besar. Dalam hal ini, ada potensi risiko lingkungan, sosial, dan korupsi. Risiko ini mencakup, misalnya, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, atau tangkapan elite kekuasaan dan bisnis.

Risiko-risiko ini sangat mungkin terjadi di negara-negara yang terlibat dalam BRI. Terlebih lagi, mereka memiliki tata kelola yang relatif lemah. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dan diterapkan pengaman untuk meminimalkan potensi dampak negatifnya.

Risiko ketiga adalah risiko makro. Untuk beberapa negara, pembiayaan proyek-proyek BRI dapat mendongkrak rasio utangnya. Misalnya, pembangunan proyek kereta api Kunming (Laos) ke Singapura diperkirakan menelan biaya USD6 miliar. Angka itu hampir 40% dari PDB Laos pada 2016.

Center for Global Development Center memperkirakan, proyek-proyek BRI akan meningkatkan rasio utang terhadap PDB untuk beberapa negara BRI. Negara-negara yang berpartisipasi dalam proyek-proyek BRI perlu menyeimbangkan kebutuhan proyek-proyek dengan risiko peningkatan utang. 

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 19 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 20 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 23 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 24 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 22/07/2019 08:18 WIB

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.

Business 20/07/2019 11:43 WIB

RUU Minerba Masuki Tahap Sinkronisasi

Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Business 20/07/2019 11:00 WIB

Bank Mandiri Jamin Uang Nasabah Aman

Bank Mandiri menjamin simpanan nasabah di bank itu aman. Bank pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening. 

Business 20/07/2019 10:03 WIB

Compal Group Siap Investasi di Indonesia

Compal Group siap menggelontorkan dananya di Indonesia. Produsen elektronik yang akan masuk ke Indonesia itu  adalah salah satu produsen produk Apple seperti iPad dan iWatch.

Business 20/07/2019 09:27 WIB

Indonesia-China Bahas Hambatan Perdagangan

Indonesia dan China membahas hambatan perdagangan kedua negara. Pemerintah Indonesia mengharapkan China agar memberi kemudahan atas ekspor sarang burung walet, buah-buahan tropis seperti nanas, buah…