Selasa, 23 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Pemerintah Konsisten Benahi "Supply Side"

Ria Martati

Jumat, 10 Mei 2019 - 11:09 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution. Ilustrasi oleh AReview Design
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Ilustrasi oleh AReview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Pemerintah tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi supply side dalam kerangka perencanaan pembangunan. Hal tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan.

“Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara High Level Plenary - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, Kamis (9/5), di Jakarta.

Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1% pertumbuhan.

“Dalam ekonomi, membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang mahal. Namun biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang, hingga 30-40 tahun,” tuturnya.

Maka, untuk menaikkan angka pertumbuhan, selain dengan terus membangun infrastruktur, Pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah.

“Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, namun dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tegas Darmin Nasution.

Darmin pun meyakini bahwa fokus kepada pembangunan infrastruktur sejak awal pemerintahan adalah keputusan yang tepat. “Meski pertumbuhan sedikit lebih rendah dari yang kita harapkan, tapi pemerataan kita juga bagus. Ini kondisi yang jarang terjadi, namun kita mampu melahirkan kombinasi secara sekaligus dari 2 hal yang berlawanan,” terangnya.

Kemudian mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

Sementara mengenai pertanahan, Darmin mengakui bahwa persoalan ini bukanlah hal yang mudah, mulai dari sertifikasi tanah rakyat, reforma agraria, dan Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan membenahi sektor kehutanan. Memang urusan pelepasan kawasan hutan ini rumit sekali. Untuk itu, saya berharap para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera melengkapi dokumen yang kami minta sebagai dasar agar PPTKH bisa segera terealisasi,” pesan Menko Perekonomian.

Tak lupa, Menko Darmin juga menyinggung soal peningkatan investasi dan ekspor, pengolahan Sumber Daya Alam, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan serta perbaikan sistem logistik, khususnya dari desa ke kota.

“Untuk sistem logistik ini, inisiatifnya tidak bisa hanya datang dari pusat, perlu peran serta dari daerah. Kita harus punya perencanaan sistem logistik yang baik agar pengolahan hasil bumi kita juga bisa lebih efisien,” paparnya.

Terakhir, Menko Perekonomian menitikberatkan pada persoalan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem yang dirancang untuk mengatasi kerumitan perizinan ini perlu didukung dengan komitmen Pemerintah Daerah.

Pasalnya, ijin lokasi yang erat kaitannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih menjadi soal. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 50 kabupaten/kota yang memiliki RDTR. “Padahal, kalau tidak ada RDTR, ijin lokasi tidak bisa diberikan. Jadi terpaksa tetap offline,” katanya.

Indonesia, sambung Darmin, juga memerlukan peta digital untuk RDTR dan bisa dijalankan di OSS. “Jadi saat minta ijin, pengusaha itu bisa tahu persis di koordinat mana dia mau berinvestasi. Sayangnya, baru 10 daerah yang memiliki peta digital tersebut,” tuturnya.

Untuk itu, Ia meminta kepada Pemda agar menindaklanjuti hal tersebut supaya sistem OSS bisa dikerjakan dengan sempurna secara online,” pungkas Darmin Nasution.

COMMENTS

OTHER NEWS

Global 24 menit yang lalu

Langgar Data Penduduk, Equifax Didenda USD700 Juta

Di Amerika Serikat, lembaga kredit Equifax harus membayar sedikitnya USD650 juta hingga USD700 juta karena mengekspose data kependudukan dari 148 juta orang.

Business 19 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 20 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 24 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 24 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 22/07/2019 08:18 WIB

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.

Business 20/07/2019 11:43 WIB

RUU Minerba Masuki Tahap Sinkronisasi

Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Business 20/07/2019 11:00 WIB

Bank Mandiri Jamin Uang Nasabah Aman

Bank Mandiri menjamin simpanan nasabah di bank itu aman. Bank pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening. 

Business 20/07/2019 10:03 WIB

Compal Group Siap Investasi di Indonesia

Compal Group siap menggelontorkan dananya di Indonesia. Produsen elektronik yang akan masuk ke Indonesia itu  adalah salah satu produsen produk Apple seperti iPad dan iWatch.