Minggu, 19 Mei 2019 | Jakarta, Indonesia

YLKI Ragukan Harga Tiket Pesawat Akan Turun

Ria Martati

Selasa, 14 Mei 2019 - 16:30 WIB

Dahlan RP
Dahlan RP
A A A

Majalahreviewweekly.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan langkah Kementerian Perhubungan dalam menurunkan tarif batas atas pesawat akan menurunkan harga tiket pesawat.

“Langkah Menhub bisa dipahami pada konteks kebijakan publik yang harus diambil Menhub. Sebab sebagai regulator, Kemenhub memang berkompeten untuk mengatur TBA pesawat udara, sebagaimana diatur dalam UU tentang Penerbangan,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers, Selasa (14/5).

Meski begitu, lanjutnya, dalam beleid baru ini harus kita kritisi. Pertama menurutnya, langkah Menhub patut diduga karena klimaks dari kejengkelan Menhub atas masih tingginya tarif pesawat udara. Walau mereka/maskapai belum melanggar ketentuan TBA, tetapi yang diharapkan, khususnya Garuda, bisa menurunkan harga tiketnya, karena toh harga avtur sudah diturunkan/sudah turun. “Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh semua maskapai,” tambahnya.

Kedua, penurunan persentase TBA diatas kertas memang bisa menurunkan tarif pesawat, namun secara praktik belum tentu demikian. Sebab faktanya semua maskapai telah menerapkan tarif tinggi, rata-rata di atas 100 persen dari tarif batas bawah. Sehingga persentase turunnya TBA tidak akan mampu menggerus masih tingginya harga tiket pesawat dan tidak akan mampu mengembalikan fenomena tiket pesawat murah.

Ketig, bahkan, turunnya persentase TBA bisa memicu maskapai untuk mengerek sisa persentase TBA-nya, misalnya 85 persen. Artinya bisa jadi tiket pesawat malah naik pasca penurunan TBA. Memang, setelah diturunkan maskapai tidak leluasa lagi untuk menaikkan tarifnya hingga 100 persen, seperti sebelum diturunkan. Tetapi intinya, turunnya persentase TBA tidak otomatis akan menurunkan harga tiket pesawat, sebagaimana diharapkan publik;

“Keempat, YLKI juga mengkhawatirkan, setelah Menhub menurunkan TBA ini, juga akan direspon negatif oleh maskapai dengan menutup rute penerbangan yang dianggap tidak menguntungkan atau setidaknya mengurangi jumlah frekwensi penerbangannya,”kata dia. Jika hal ini terjadi maka akses penerbangan banyak yang collaps, khususnya Indonesia bagian Timur, di remote area. Sehingga publik akan kesulitan mendapatkan akses penerbangan. Bisakah pemerintah menyediakan akses penerbangan yang ditinggalkan oleh maskapai itu?

Kelima, kalau pemerintah memang ingin menurunkan tiket pesawat, seharusnya bukan hanya dengan mengutak atik formulasi TBA saja, tetapi bisa menghilangkan/menurunkan PPN tarif pesawat, sebesar 10 persen. Bisa diturunkan misalnya menjadi 5 persen saja. Jadi pemerintah harus fair, bukan hanya menekan maskapai saja, tetapi pemerintah tidak mau mereduksi potensi pendapatannya, yaitu menghilangkan/menurunkan PPN tiket pesawat.

Keenam, komponen tiket pesawat juga bukan hanya soal TBA saja, tapi juga komponen tarif kebandaraudaraan yang setiap dua tahun mengalami kenaikan. Dan ini berpengaruh pada harga tiket pesawat karena tarif kebandarudaraan (PJP2U) include on ticket.

“Ketujuh YLKI meminta Kemenhub, harus secara reguler mengevaluasi formulasi TBA. Sebab selama 3 tahun terakhir, sejak 2016, formulasi TBA dan TBB belum pernah dievaluasi,” pungkasnya.

 

COMMENTS

OTHER NEWS

Money 17/05/2019 14:38 WIB

BI dan KSEI Teken Perjanjian Penyelesaian Transaksi SBK

SBK (dahulu disebut Commercial Paper) adalah sumber pendanaan jangka pendek non perbankan.

Business 17/05/2019 10:45 WIB

Pasokan BBM Jalur Mudik Lintas Jawa Dipastikan Aman

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero) melakukan pemantauan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendukung…

Business 17/05/2019 10:15 WIB

Kinerja APBN Hingga April Masih Aman

Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah, kebijakan countercyclical yang diambil Pemerintah dalam pengelolaan fiskal mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan capaian…

Business 17/05/2019 09:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Tersendat

Gejolak ekonomi global belakangan ini diprediksi bakal memukul banyak negara. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan lebih baik kemungkinan akan tersendat.

Business 17/05/2019 09:15 WIB

Kemenperin Bidik Investasi Elektronika Rp1,3 Triliun

Kementerian Perindustrian terus membidik investasi di sektor industri elektronika dan telematika.

Global 17/05/2019 08:42 WIB

Harga Rumah Global Telah Pulih

Sejak krisis keuangan global 2008, harga rumah di seluruh dunia telah pulih.

Periscope 17/05/2019 08:30 WIB

Jangan Panik

Investor tak menduga imbas perang dagang AS-China separah ini.

Money 16/05/2019 18:36 WIB

Di Pasar Api Masih Menyala

Pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan berlanjut. Pelaku pasar menunggu hasil pertemuan AS - China Jum’at besok.

Business 16/05/2019 15:45 WIB

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi 5-5,4%

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5-5,4%.

Business 16/05/2019 15:04 WIB

BI Pertahankan Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.