Senin, 22 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Ini Usulan Asumsi Makro Untuk RAPBN 2020

Ria Martati

Selasa, 21 Mei 2019 - 15:12 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ilustrasi oleh Areview Design
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ilustrasi oleh Areview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020 untuk bahan Pembicaraan Pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020.

“Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2020 didesain agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang dapat memastikan arah pencapaian target pembangunan ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Menkeu Pada Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5).

Mewakili Pemerintah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengajukan besaran Kerangka Ekonomi Makro sebagai berikut: a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,6%; b. Tingkat Inflasi sebesar 2,0-4,0%; c. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0-5,6%; d. Nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp14.000-15.000/dolar AS; e.  Harga minyak mentah Indonesia sebesar 60-70 dolar AS/barel; f. Lifting Minyak bumi sebanyak 695-840 ribu barel per hari; dan g. Lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Terkait strategi makro fiskal yang akan dijalankan oleh Pemerintah untuk kebijakan fiskal ekspansif, Menkeu menyebutkan ada tiga strategi. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan belanja yang lebih baik untuk efisiensi belanja. Ketiga, meningkatkan belanja modal pembentuk aset serta mengembangkan pembayaran yang kreatif dan mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.

“Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah yang ditandai dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas,” lanjut Menkeu.

Dari sisi pendapatan, pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio melalui Reformasi Perpajakan sehingga diharapkan pada tahun 2020 dapat mencapai 11,8-12,4% dari PDB.

Selain itu, pendapatan negara akan digenjot melalui reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, menjaga kualitas pelayanan publik, memperbaiki pengelolaan aset negara, termasuk mengasuransikannya terhadap bencana alam. Pemerintah memperkirakan PNBP tahun 2020 dapat mencapai 2,0-2,5% terhadap PDB.

Sementara itu, belanja negara pada tahun 2020 diperkirakan mencapai kisaran 14,4-15,4% terhadap PDB. Pemerintah mendorong belanja yang lebih berkualitas yang akan dilaksanakan melalui penghematan belanja barang secara masif, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi serta penguatan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa.

Saat ini, lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan pada belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif, postur APBN diusulkan untuk mengalami defisit secara terukur dan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.

“Pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya,” ungkap Menkeu.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 14 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 16 jam yang lalu

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.

Business 20/07/2019 11:43 WIB

RUU Minerba Masuki Tahap Sinkronisasi

Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Business 20/07/2019 11:00 WIB

Bank Mandiri Jamin Uang Nasabah Aman

Bank Mandiri menjamin simpanan nasabah di bank itu aman. Bank pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening. 

Business 20/07/2019 10:03 WIB

Compal Group Siap Investasi di Indonesia

Compal Group siap menggelontorkan dananya di Indonesia. Produsen elektronik yang akan masuk ke Indonesia itu  adalah salah satu produsen produk Apple seperti iPad dan iWatch.

Business 20/07/2019 09:27 WIB

Indonesia-China Bahas Hambatan Perdagangan

Indonesia dan China membahas hambatan perdagangan kedua negara. Pemerintah Indonesia mengharapkan China agar memberi kemudahan atas ekspor sarang burung walet, buah-buahan tropis seperti nanas, buah…

Money 19/07/2019 19:42 WIB

Ditopang Isu Penurunan Bunga The Fed

Rupiah dan indeks menguat setelah Presiden The Fed New York menyatakan bank sentral AS akan mengkas bunganya 25 bps. Penguatan ini akan berlanjut pekan depan.

Business 19/07/2019 18:35 WIB

Kepatuhan Aturan ULN Meningkat

Tingkat kepatuhan korporasi terhadap pemenuhan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian (KPPK) terus meningkat.

Money 19/07/2019 16:04 WIB

Lampung Jadi Salah Satu Penopang Bisnis Akseleran

Tahun ini fintech P2P Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp1 triliun kepada 2.000 pinjaman dan meraih sekitar 200 ribu lender dari Aceh hingga Papua