Selasa, 19 November 2019 | Jakarta, Indonesia

Ini Usulan Asumsi Makro Untuk RAPBN 2020

Ria Martati

Selasa, 21 Mei 2019 - 15:12 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ilustrasi oleh Areview Design
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ilustrasi oleh Areview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020 untuk bahan Pembicaraan Pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020.

“Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2020 didesain agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang dapat memastikan arah pencapaian target pembangunan ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Menkeu Pada Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5).

Mewakili Pemerintah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengajukan besaran Kerangka Ekonomi Makro sebagai berikut: a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,6%; b. Tingkat Inflasi sebesar 2,0-4,0%; c. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0-5,6%; d. Nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp14.000-15.000/dolar AS; e.  Harga minyak mentah Indonesia sebesar 60-70 dolar AS/barel; f. Lifting Minyak bumi sebanyak 695-840 ribu barel per hari; dan g. Lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Terkait strategi makro fiskal yang akan dijalankan oleh Pemerintah untuk kebijakan fiskal ekspansif, Menkeu menyebutkan ada tiga strategi. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan belanja yang lebih baik untuk efisiensi belanja. Ketiga, meningkatkan belanja modal pembentuk aset serta mengembangkan pembayaran yang kreatif dan mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.

“Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah yang ditandai dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas,” lanjut Menkeu.

Dari sisi pendapatan, pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio melalui Reformasi Perpajakan sehingga diharapkan pada tahun 2020 dapat mencapai 11,8-12,4% dari PDB.

Selain itu, pendapatan negara akan digenjot melalui reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, menjaga kualitas pelayanan publik, memperbaiki pengelolaan aset negara, termasuk mengasuransikannya terhadap bencana alam. Pemerintah memperkirakan PNBP tahun 2020 dapat mencapai 2,0-2,5% terhadap PDB.

Sementara itu, belanja negara pada tahun 2020 diperkirakan mencapai kisaran 14,4-15,4% terhadap PDB. Pemerintah mendorong belanja yang lebih berkualitas yang akan dilaksanakan melalui penghematan belanja barang secara masif, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi serta penguatan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa.

Saat ini, lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan pada belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif, postur APBN diusulkan untuk mengalami defisit secara terukur dan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.

“Pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya,” ungkap Menkeu.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…

Global 24/07/2019 14:13 WIB

Huawei Siap Tambah Investasi USD436 Juta

Huawei Technologies Co Ltd  berencana untuk berinvestasi tiga miliar yuan (USD 436 juta) selama lima tahun ke depan.

Business 24/07/2019 13:40 WIB

Kemenperin Jaring Pelaku Industri Ikuti Hannover Messe 2020

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjaring pelaku industri untuk menjadi peserta Hannover Messe 2020.