Senin, 22 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Butuh Kemauan Politik Untuk Melawan Korupsi

Edy Purnomo

Rabu, 29 Mei 2019 - 11:32 WIB

Memerangi korupsi butuh kemauan politik. Ilustrasi oleh AReview Design
Memerangi korupsi butuh kemauan politik. Ilustrasi oleh AReview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Perilaku korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beban biaya yang diakibatkan sangat besar. Dengan berbagai cara, uang pembayar pajak hilang. Akibat korupsi, rakyat tak bisa menikmati pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana publik lainnya.

Perilaku korupsi juga merusak kemampuan pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi. Ironisnya, tidak ada negara yang kebal terhadap korupsi.

Dari pemantauan terhadap fiskal 180 negara, Dana Moneter Internasional (IMF) menemukan banyak negara yang korup hanya mampu mengumpulkan pajak lebih sedikit. Untuk menghindari pajak, banyak orang yang menyuap petugas pajak. Hal itu terjadi karena pembayar pajak percaya pemerintahnya korup.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak di pemerintahan yang korupsinya sedikit mampu mengoleksi pajak lebih banyak dibandingkan negara dengan korupsi tinggi. Selisihnya bisa mencapai 4% dari produk domestik bruto (PDB).

Seperti dilaporkan dalam Blog IMF, negara Georgia mampu mengurangi korupsi secara signifikan. Penerimaan pajaknya meningkat lebih dari dua kali lipat atau naik 13% dari PDB antara 2003 dan 2008.

Rwanda juga berhasil untuk memerangi korupsi. Reformasi yang digaungkan sejak pertengahan 1990-an membuahkan hasil, dan pendapatan pajak meningkat sebesar 6% dari PDB  .

Biaya korupsi

Di mana ada kemauan politik, di situ ada jalan. Perang melawan korupsi membutuhkan kemauan politik untuk menciptakan lembaga fiskal yang kuat dengan semangat integritas dan akuntabilitas di seluruh sektor publik.

Berdasarkan penelitian IMF, ada beberapa pelajaran yang bisa diterapkan untuk membangun efektivitas lembaga yang bisa mencegah peluang korupsi.

Pertama, negara harus berinvestasi untuk menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dan pengawasan eksternal yang independen. Ini memungkinkan lembaga audit dan masyarakat luas untuk memberikan pengawasan secara efektif.

Kedua, mereformasi lembaga. Peluang sukses lebih besar ketika negara merancang reformasi untuk mengatasi korupsi dari semua lini. Misalnya, reformasi administrasi perpajakan akan memiliki hasil yang lebih besar jika undang-undang perpajakan lebih sederhana dan mereka mengurangi ruang lingkup pejabat untuk keleluasaan.

Ketiga, membangun layanan sipil profesional. Perekrutan dan pembayaran yang transparan dan berbasis prestasi mengurangi peluang terjadinya korupsi. Kepala badan, kementerian, dan perusahaan publik harus mempromosikan perilaku etis dengan menetapkan nada yang jelas di atas.

Keempat, menjalin banyak kerja sama untuk memerangi korupsi. Negara juga dapat bergabung dalam upaya-upaya untuk mempersulit korupsi melintasi perbatasan.

Yang pasti, pemberantasan  korupsi merupakan tantangan yang membutuhkan ketekunan di banyak bidang. Bila berhasil, banyak keuntungan yang bakal didapat. Ini dimulai dengan kemauan politik, terus memperkuat institusi untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas, dan kerja sama global.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 13 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 14 jam yang lalu

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.

Business 20/07/2019 11:43 WIB

RUU Minerba Masuki Tahap Sinkronisasi

Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Business 20/07/2019 11:00 WIB

Bank Mandiri Jamin Uang Nasabah Aman

Bank Mandiri menjamin simpanan nasabah di bank itu aman. Bank pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening. 

Business 20/07/2019 10:03 WIB

Compal Group Siap Investasi di Indonesia

Compal Group siap menggelontorkan dananya di Indonesia. Produsen elektronik yang akan masuk ke Indonesia itu  adalah salah satu produsen produk Apple seperti iPad dan iWatch.

Business 20/07/2019 09:27 WIB

Indonesia-China Bahas Hambatan Perdagangan

Indonesia dan China membahas hambatan perdagangan kedua negara. Pemerintah Indonesia mengharapkan China agar memberi kemudahan atas ekspor sarang burung walet, buah-buahan tropis seperti nanas, buah…

Money 19/07/2019 19:42 WIB

Ditopang Isu Penurunan Bunga The Fed

Rupiah dan indeks menguat setelah Presiden The Fed New York menyatakan bank sentral AS akan mengkas bunganya 25 bps. Penguatan ini akan berlanjut pekan depan.

Business 19/07/2019 18:35 WIB

Kepatuhan Aturan ULN Meningkat

Tingkat kepatuhan korporasi terhadap pemenuhan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian (KPPK) terus meningkat.

Money 19/07/2019 16:04 WIB

Lampung Jadi Salah Satu Penopang Bisnis Akseleran

Tahun ini fintech P2P Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp1 triliun kepada 2.000 pinjaman dan meraih sekitar 200 ribu lender dari Aceh hingga Papua