Selasa, 19 November 2019 | Jakarta, Indonesia

China Kurang Greget Genjot Pertumbuhan

Edy Purnomo

Kamis, 06 Juni 2019 - 08:11 WIB

Bendera Republik Rakyat Tiongkok. Sumber: Istimewa
Bendera Republik Rakyat Tiongkok. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com - Setelah berkonflik dengan Amerika Serikat (AS), China tampak kurang greget untuk merangsang pertumbuhan ekonominya. Saat ini, Pemerintah China lebih banyak mencari metode untuk mengendalikan utang dan mengurangi risiko gagal bayar.

Pada triwulan I 2019, China Daily melaporkan, rasio leverage makroekonomi China atau total proporsi utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sedikit meningkat. "Meski begitu, tingkat leverage keseluruhan masih tetap stabil," kata Huang Xiaolong, wakil kepala Biro Stabilitas Keuangan bank sentral China, Rabu (6/6/2019).

Penelitian terbaru  menunjukkan bahwa pada akhir Maret 2019, rasio leverage ekonomi makro naik menjadi 248,83% dari 243,7% pada 2018. Saat itu, pemerintah menggunakan beberapa kebijakan pelonggaran untuk mendukung pertumbuhan PDB.
 "Pertumbuhan rasio leverage 5,1% di luar harapan kami, dan itu dipertahankan karena kebijakan countercyclical," kata Zhang Xiaojing, seorang ekonom senior dengan CASS.

Ekonom lainnya menyarankan, proses deleveraging harus dilanjutkan. "Langkah-langkah perlu diperkenalkan untuk meringankan beban utang, terutama untuk sektor swasta," kata Lian Weiliang, wakil kepala Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional.

Salah satu langkah utama adalah mempromosikan program swap utang ke ekuitas. Langkah ini untuk menyuntikkan lebih banyak dana sosial ke perusahaan-perusahaan yang berutang melalui memegang saham perusahaan.

Pada akhir April 2019, total nilai swap utang ke ekuitas mencapai 2,3 triliun yuan (USD332,8 miliar). Lebih dari 20% adalah untuk perusahaan milik pemerintah pusat, termasuk China Baowu Steel Group Co Ltd, State Power Investment Co Ltd, dan China Shipbuilding Industry Corp.

David Lipton, wakil direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan pertumbuhan kredit China dan utang perusahaan telah berkurang berkat upaya bersama untuk memperkuat regulasi keuangan, mengurangi arbitrase regulasi, dan meningkatkan kerangka kerja untuk pengawasan keuangan.

Pernyataan itu muncul setelah IMF menerbitkan laporan yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi China diperkirakan akan moderat menjadi 6,2% tahun ini, turun dari 6,4% pada kuartal pertama. Koreksi itu karena ketidakpastian seputar ketegangan perdagangan tetap tinggi dan risiko cenderung ke sisi negatifnya.  Sementara itu, inflasi diproyeksikan naik menjadi 2,3%.

Setelah kunjungan setengah bulan ke China, sebuah tim dari IMF, Deputi Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Kenneth Kang merangkum bahwa China dapat memainkan peran penting dan akan mendapat manfaat dari pembukaan lebih lanjut dan reformasi struktural lainnya yang meningkatkan persaingan.

Kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya cukup untuk menstabilkan pertumbuhan pada  2020, meskipun kenaikan tarif AS baru-baru ini, menurut laporan dana tersebut. "Tidak ada pelonggaran kebijakan tambahan diperlukan, asalkan tidak ada kenaikan tarif lebih lanjut atau perlambatan pertumbuhan yang signifikan.

Jika ketegangan perdagangan semakin meningkat dan mengancam stabilitas ekonomi dan keuangan, pelonggaran kebijakan tambahan, seperti ekspansi fiskal, dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…