Senin, 22 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

China Kurang Greget Genjot Pertumbuhan

Edy Purnomo

Kamis, 06 Juni 2019 - 08:11 WIB

Bendera Republik Rakyat Tiongkok. Sumber: Istimewa
Bendera Republik Rakyat Tiongkok. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com - Setelah berkonflik dengan Amerika Serikat (AS), China tampak kurang greget untuk merangsang pertumbuhan ekonominya. Saat ini, Pemerintah China lebih banyak mencari metode untuk mengendalikan utang dan mengurangi risiko gagal bayar.

Pada triwulan I 2019, China Daily melaporkan, rasio leverage makroekonomi China atau total proporsi utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sedikit meningkat. "Meski begitu, tingkat leverage keseluruhan masih tetap stabil," kata Huang Xiaolong, wakil kepala Biro Stabilitas Keuangan bank sentral China, Rabu (6/6/2019).

Penelitian terbaru  menunjukkan bahwa pada akhir Maret 2019, rasio leverage ekonomi makro naik menjadi 248,83% dari 243,7% pada 2018. Saat itu, pemerintah menggunakan beberapa kebijakan pelonggaran untuk mendukung pertumbuhan PDB.
 "Pertumbuhan rasio leverage 5,1% di luar harapan kami, dan itu dipertahankan karena kebijakan countercyclical," kata Zhang Xiaojing, seorang ekonom senior dengan CASS.

Ekonom lainnya menyarankan, proses deleveraging harus dilanjutkan. "Langkah-langkah perlu diperkenalkan untuk meringankan beban utang, terutama untuk sektor swasta," kata Lian Weiliang, wakil kepala Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional.

Salah satu langkah utama adalah mempromosikan program swap utang ke ekuitas. Langkah ini untuk menyuntikkan lebih banyak dana sosial ke perusahaan-perusahaan yang berutang melalui memegang saham perusahaan.

Pada akhir April 2019, total nilai swap utang ke ekuitas mencapai 2,3 triliun yuan (USD332,8 miliar). Lebih dari 20% adalah untuk perusahaan milik pemerintah pusat, termasuk China Baowu Steel Group Co Ltd, State Power Investment Co Ltd, dan China Shipbuilding Industry Corp.

David Lipton, wakil direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan pertumbuhan kredit China dan utang perusahaan telah berkurang berkat upaya bersama untuk memperkuat regulasi keuangan, mengurangi arbitrase regulasi, dan meningkatkan kerangka kerja untuk pengawasan keuangan.

Pernyataan itu muncul setelah IMF menerbitkan laporan yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi China diperkirakan akan moderat menjadi 6,2% tahun ini, turun dari 6,4% pada kuartal pertama. Koreksi itu karena ketidakpastian seputar ketegangan perdagangan tetap tinggi dan risiko cenderung ke sisi negatifnya.  Sementara itu, inflasi diproyeksikan naik menjadi 2,3%.

Setelah kunjungan setengah bulan ke China, sebuah tim dari IMF, Deputi Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Kenneth Kang merangkum bahwa China dapat memainkan peran penting dan akan mendapat manfaat dari pembukaan lebih lanjut dan reformasi struktural lainnya yang meningkatkan persaingan.

Kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya cukup untuk menstabilkan pertumbuhan pada  2020, meskipun kenaikan tarif AS baru-baru ini, menurut laporan dana tersebut. "Tidak ada pelonggaran kebijakan tambahan diperlukan, asalkan tidak ada kenaikan tarif lebih lanjut atau perlambatan pertumbuhan yang signifikan.

Jika ketegangan perdagangan semakin meningkat dan mengancam stabilitas ekonomi dan keuangan, pelonggaran kebijakan tambahan, seperti ekspansi fiskal, dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 6 jam yang lalu

Stainless Steel Indonesia Kena Bea Anti Dumping di China

China akan mengenakan bea impor baru bagi berbagai produk stainless steel dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China sebagai tanggapan atas…

Business 6 jam yang lalu

Kontrak Kerja Sama WK Corridor Diperpanjang

Kontrak Bagi Hasil WK Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 20 Desember 2023 dan menggunakan skema Gross Split.

Business 9 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 9 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 13 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 13 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 15 jam yang lalu

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.

Business 20/07/2019 11:43 WIB

RUU Minerba Masuki Tahap Sinkronisasi

Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Business 20/07/2019 11:00 WIB

Bank Mandiri Jamin Uang Nasabah Aman

Bank Mandiri menjamin simpanan nasabah di bank itu aman. Bank pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening.