Jumat, 22 November 2019 | Jakarta, Indonesia

Uang Elektronik Sudah Sesuai Syariah

Edy Purnomo

Jumat, 14 Juni 2019 - 08:00 WIB

Uang elektronik. Sumber: Istimewa
Uang elektronik. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com - Uang rupiah dalam bentuk kertas, giral maupun elektronik merupakan alat pembayaran yang sah dalam transaksi keuangan di Indonesia dan sudah sesuai syariah.

Setiawan Budi Utomo, peneliti eksekutif Grup Riset Jasa Keuangan Syariah, menjelaskan, sesuai pasal 21 ayat 1 UU No. 7/2011 tentang mata uang mewajibkan penggunaan rupiah dalam: (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan (c) transaksi keuangan lainnya di Indonesia.

"Simpanan uang nasabah di perbankan aman karena diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangnan," jelas Setiawan seperti dikutip akun Twitter OJK, Kamis (13/6/2019).

Dana nasabah juga aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Penggunaan uang kertas dalam transaksi adalah sah sesuai syariah. Hal tersebut sesuai dengan fatwa yang dihasilkan dari Keputusan VI al-Mujamma’ al-Fiqhi al-Islami pada Daurah-nya yg kelima di kota Mekkah Mukarramah dari tanggal 8 sampai 16 Rabi’ul awal 1402 H.

Lembaga fatwa dunia ini menyatakan bahwa mata uang kertas merupakan alat pembayaran yang sah berdiri sendiri dan mengambil hukum emas dan perak, sehingga zakat menjadi wajib padanya.

Dua jenis riba, fadhl dan nas’i juga berlaku pada uang kertas ini, sebagaimana berlaku penuh pada mata uang emas dan perak dengan mempertimbangkan kriteria tsamaniyah pada mata uang kertas, sehingga ia dianalogikan kepada emas dan perak.
Dengan demikian mata uang kertas mengambil hukum-hukum uang emas dan perak (Nuquud) dalam segala konsekuensi yang telah ditetapkan syariah.

Menurut Setiawan, uang elektronik merupakan alat pembayaran elektronik prabayar di mana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai transaksi.

Uang elektronik merupakan produk yang memiliki nilai tersimpan (stored value) atau prabayar (prepaid) di mana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.

Bank for International Settlement dlm publikasi Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai "stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession."

Perkembangan penggunaan uang dalam bentuk uang elektronik (e-money) adalah sah dan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elekronik.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.

Nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik sah secara syariah dan boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…