Rabu, 23 Oktober 2019 | Jakarta, Indonesia

Menkeu: Posisi Utang Pemerintah Masih Aman

Ria Martati

Selasa, 18 Juni 2019 - 15:42 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ilustrasi oleh Areview Design
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ilustrasi oleh Areview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan posisi utang Pemerintah masih aman. Selain itu, Pemerintah selalu mengelola utang secara sangat hati-hati (prudent).

Sri Mulyani mengatakan kebijakan pengelolaan ekonomi makro untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan termasuk instrumen utang bersifat fleksibel. Apabila kondisi ekonomi sudah membaik (cukup sehat) maka utang akan dikurangi sehingga ruang fiskal di APBN dapat ditingkatkan.

Menkeu juga mengingatkan bahwa utang harusnya dilihat sebagai alat bukan tujuan. Misalnya, Pemerintah giat mengeluarkan surat utang yang bersifat retail (kecil) kepada masyarakat dalam negeri antara lain untuk memperluas pasar investasi. Apabila masyarakat dalam negeri yang lebih dominan berinvestasi di pasar utang pemerintah, maka diharapkan akan mengurangi volatilitas ketika terjadi goncangan ekonomi global.  

“APBN termasuk pembiayaan atau utang itu adalah instrumen. Pada saat ekonomi melemah, utang digunakan sebagai counter cyclical untuk meng-counter pelemahan. Fiskal (policy) itu didesain terutama defisitnya bukan sebagi stand alone policy (kebijakan yang berdiri sendiri) tetapi dia adalah bagian dari pengelolaan ekonomi makro didalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan,” kata Menkeu seperti dikutip laman resmi Kementerian Keuangan, Selasa (18/6). 

Hal ini disampaikan Menkeu pada Raker Komisi XI DPR dengan, Bappenas, BPS, BI dan OJK dengan agenda Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (17/06).

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa utang Pemerintah dikelola secara sangat hati-hati mengacu pada rambu-rambu yang diatur pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Di Undang-Undang Nomor 17 sudah sangat jelas dan ini kami terus ulangi bahwa kita akan terus menjaga sesuai peraturan perundang-undangan. Kurang dari 3% dari sisi defisit pertahunnya dan total utang tidak boleh lebih dari 60% dan bahkan sekarang kita menggunakan hard limit yaitu 30% padahal sebetulnya Undang-Undang membolehkan sampai 60%,” tegas Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menjelaskan bahwa para pihak seharusnya tidak hanya fokus pada jumlah utang, namun juga dari sisi kualitas alokasi belanja Pemerintah yang digunakan untuk sektor-sektor produktif (misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan belanja ke daerah). Apalagi trend utang Pemerintah terus menurun sedangkan alokasi belanja di sektor produktif semakin meningkat. 

“Kami sangat hati-hati, extremely hati-hati mengelola utang. (Indikatornya antara lain) resiko bunga utang mengalami penurunan yang konsisten sejak mendapatkan investment grade sampai sekarang. Resiko valas kita upayakan menurun sekarang di bawah 40%. Utang jatuh tempo kita dalam waktu 3 tahun tetap stabil,” pungkas Menkeu.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…

Global 24/07/2019 14:13 WIB

Huawei Siap Tambah Investasi USD436 Juta

Huawei Technologies Co Ltd  berencana untuk berinvestasi tiga miliar yuan (USD 436 juta) selama lima tahun ke depan.

Business 24/07/2019 13:40 WIB

Kemenperin Jaring Pelaku Industri Ikuti Hannover Messe 2020

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjaring pelaku industri untuk menjadi peserta Hannover Messe 2020.