Rabu, 23 Oktober 2019 | Jakarta, Indonesia

Pemerintah Siapkan Langkah Jaga Industri Sawit

Edy Purnomo

Kamis, 20 Juni 2019 - 10:47 WIB

Indonesia tentang diskriminasi Uni Eropa atas produk sawit. Ilustrasi oleh AReview Design
Indonesia tentang diskriminasi Uni Eropa atas produk sawit. Ilustrasi oleh AReview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah diplomasi kepada Uni Eropa (UE) untuk menjaga kelangsungan industri dan perlindungan kepada para petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari joint mission ke Brussel, Belgia, pada 8-9 April 2019. Saat itu, Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia melakukan diplomasi kepada Uni Eropa (UE).

Indonesia menyatakan, Komisi Eropa telah bertindak diskriminatif. Kebijakan diskriminatif itu dilakukan melalui penerbitan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II). Ketentuan itu menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).

“Kali ini kita akan membahas perkembangan dari upaya-upaya tindak lanjut yang sedang dilakukan mengenai persoalan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit,” ujar Musdhalifah Machmud, deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam penjelasan tertulisnya, Rabu (19/6/3019).

Musdhalifah menegaskan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan. Kebijakan itu juga menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melakukan proses litigasi melalui forum World Trade Organization (WTO). Rencananya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan akan memimpin rapat penetapan kuasa hukum pada  20 Juni 2019 di Jakarta.

Pemerintah juga sedang membahas TOR Joint Working Group ASEAN-EU dan bilateral Indonesia-EU. Terakhir, Pemerintah telah membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas untuk mengakomodasi dan merumuskan langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait respons terhadap EU Delegated Act/(RED II).

Ke depan, pemerintah mengagendakan Senior Officials Meeting (SOM) CPOPC ke-18 pada 15 Juli 2019 di Malaysia dan Ministerial Meeting CPOPC ke-7 pada 16 Juli 2019 di Malaysia.

Masa kepengurusan CPOPC periode ini telah berakhir pada 31 Mei 2019. Adapun pengurus CPOPC periode 2019 – 2022 yang telah terpilih adalah Tan Sri Datuk Dr. Yusof Bin Basiron dari Malaysia sebagai Executive Director dan Mohammad Jaaffar Bin Ahmad dari Malaysia sebagai Director of Strategy and Policy.

Indonesia akan menempati posisi Deputy Executive Director dan Director of Sustainability and Smallholders Development yang saat ini sedang dalam proses seleksi internal.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…

Global 24/07/2019 14:13 WIB

Huawei Siap Tambah Investasi USD436 Juta

Huawei Technologies Co Ltd  berencana untuk berinvestasi tiga miliar yuan (USD 436 juta) selama lima tahun ke depan.

Business 24/07/2019 13:40 WIB

Kemenperin Jaring Pelaku Industri Ikuti Hannover Messe 2020

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjaring pelaku industri untuk menjadi peserta Hannover Messe 2020.