Senin, 22 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Pemerintah Siapkan Langkah Jaga Industri Sawit

Edy Purnomo

Kamis, 20 Juni 2019 - 10:47 WIB

Indonesia tentang diskriminasi Uni Eropa atas produk sawit. Ilustrasi oleh AReview Design
Indonesia tentang diskriminasi Uni Eropa atas produk sawit. Ilustrasi oleh AReview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah diplomasi kepada Uni Eropa (UE) untuk menjaga kelangsungan industri dan perlindungan kepada para petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari joint mission ke Brussel, Belgia, pada 8-9 April 2019. Saat itu, Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia melakukan diplomasi kepada Uni Eropa (UE).

Indonesia menyatakan, Komisi Eropa telah bertindak diskriminatif. Kebijakan diskriminatif itu dilakukan melalui penerbitan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II). Ketentuan itu menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).

“Kali ini kita akan membahas perkembangan dari upaya-upaya tindak lanjut yang sedang dilakukan mengenai persoalan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit,” ujar Musdhalifah Machmud, deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam penjelasan tertulisnya, Rabu (19/6/3019).

Musdhalifah menegaskan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan. Kebijakan itu juga menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melakukan proses litigasi melalui forum World Trade Organization (WTO). Rencananya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan akan memimpin rapat penetapan kuasa hukum pada  20 Juni 2019 di Jakarta.

Pemerintah juga sedang membahas TOR Joint Working Group ASEAN-EU dan bilateral Indonesia-EU. Terakhir, Pemerintah telah membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas untuk mengakomodasi dan merumuskan langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait respons terhadap EU Delegated Act/(RED II).

Ke depan, pemerintah mengagendakan Senior Officials Meeting (SOM) CPOPC ke-18 pada 15 Juli 2019 di Malaysia dan Ministerial Meeting CPOPC ke-7 pada 16 Juli 2019 di Malaysia.

Masa kepengurusan CPOPC periode ini telah berakhir pada 31 Mei 2019. Adapun pengurus CPOPC periode 2019 – 2022 yang telah terpilih adalah Tan Sri Datuk Dr. Yusof Bin Basiron dari Malaysia sebagai Executive Director dan Mohammad Jaaffar Bin Ahmad dari Malaysia sebagai Director of Strategy and Policy.

Indonesia akan menempati posisi Deputy Executive Director dan Director of Sustainability and Smallholders Development yang saat ini sedang dalam proses seleksi internal.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 14 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 16 jam yang lalu

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.

Business 20/07/2019 11:43 WIB

RUU Minerba Masuki Tahap Sinkronisasi

Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Business 20/07/2019 11:00 WIB

Bank Mandiri Jamin Uang Nasabah Aman

Bank Mandiri menjamin simpanan nasabah di bank itu aman. Bank pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening. 

Business 20/07/2019 10:03 WIB

Compal Group Siap Investasi di Indonesia

Compal Group siap menggelontorkan dananya di Indonesia. Produsen elektronik yang akan masuk ke Indonesia itu  adalah salah satu produsen produk Apple seperti iPad dan iWatch.

Business 20/07/2019 09:27 WIB

Indonesia-China Bahas Hambatan Perdagangan

Indonesia dan China membahas hambatan perdagangan kedua negara. Pemerintah Indonesia mengharapkan China agar memberi kemudahan atas ekspor sarang burung walet, buah-buahan tropis seperti nanas, buah…

Money 19/07/2019 19:42 WIB

Ditopang Isu Penurunan Bunga The Fed

Rupiah dan indeks menguat setelah Presiden The Fed New York menyatakan bank sentral AS akan mengkas bunganya 25 bps. Penguatan ini akan berlanjut pekan depan.

Business 19/07/2019 18:35 WIB

Kepatuhan Aturan ULN Meningkat

Tingkat kepatuhan korporasi terhadap pemenuhan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian (KPPK) terus meningkat.

Money 19/07/2019 16:04 WIB

Lampung Jadi Salah Satu Penopang Bisnis Akseleran

Tahun ini fintech P2P Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp1 triliun kepada 2.000 pinjaman dan meraih sekitar 200 ribu lender dari Aceh hingga Papua