Senin, 22 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Diskon Pajak Segera Diberikan ke Industri

Edy Purnomo

Selasa, 25 Juni 2019 - 10:42 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Sumber: AReview Design
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Sumber: AReview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Sektor industri manufaktur bakal mendapatkan insentif fiskal berupa diskon pajak. Industri padat karya yang berorientasi ekspor juga dapat potongan Pajak Penghasilan (PPh).

Selain itu, potongan pajak akan berlaku bagi perusahaan yang melakukan substitusi impor. “Substitusi impor dimungkinkan diberikan semacam mini tax holiday dan juga terkait dengan bea masuknya," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Draf peraturan itu sudah mendapatkan persetujuan dari semua menteri dan bisa diterbitkan  Juli 2019. “Peraturan Pemerintah itu telah diparaf oleh seluruh kementerian yang terkait,” terang Airlangga.

Kemenperin telah mengidentifikasi sejumlah sektor industri yang berpotensi mendorong laju investasi dan ekspor. Misalnya, industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, sektor-sektor tersebut mendapat prioritas pengembangan yang siap menjadi pionir dalam memasuki era industri 4.0.

Kebijakan itu diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Hal ini diyakini dapat menciptakan efek berantai, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan dan menambah  penerimaan negara.

“Insentif fiskal diperlukan dalam upaya mendorong investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur, serta juga untuk mendongkrak daya saingnya di kancah global,” tandasnya.

Penerapan insentif super deductible tax untuk dua skema. Pertama pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi) bagi wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan praktik tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas SDM.

Kedua, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu bagi WP badan dalam negeri yang melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Fasilitas itu diberikan dengan catatan, aktivitas yang dilakukan oleh korporasi harus menghasilkan invensi, inovasi, teknologi baru, atau alih teknologi bagi pengembangan industri dan daya saing nasional. “Penerapan regulasi ini sejalan dengan inisiatif menuju Indonesia 4.0 serta mendorong industri manufaktur dalam negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan riset,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menyumbang cukup signfikan bagi total investasi di Indonesia. Pada triwulan I 2019, penanaman modal dari sektor industri manufaktur memberikan kontribusi mencapai Rp44,06 triliun.

Adapun empat sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi terbesar pada triwulan I/2019, yakni industri makanan sebesar Rp12,77 triliun, disusul industri logam dasar Rp11,46 triliun, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia Rp3,58 triliun, serta industri barang galian bukan logam Rp2,59 triliun.

Pada periode Januari-April 2019, industri makanan mencatatkan nilai ekspornya sebesar USD8,25 miliar atau berkontribusi 20,95% terhadap total ekspor industri pengolahan. Selanjutnya, ekspor dari industri logam dasar mencapai USD5,09 miliar atau berkontribusi 12,65%.

Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia menorehkan nilai ekspornya sebesar USD4,12 miliar (10,46%), disusul industri kertas dan barang dari kertas USD2,75 miliar (6,98%), serta industri kertas dan barang dari kertas USD2,36 miliar (6%).

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 13 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 15 jam yang lalu

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.

Business 20/07/2019 11:43 WIB

RUU Minerba Masuki Tahap Sinkronisasi

Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Business 20/07/2019 11:00 WIB

Bank Mandiri Jamin Uang Nasabah Aman

Bank Mandiri menjamin simpanan nasabah di bank itu aman. Bank pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening. 

Business 20/07/2019 10:03 WIB

Compal Group Siap Investasi di Indonesia

Compal Group siap menggelontorkan dananya di Indonesia. Produsen elektronik yang akan masuk ke Indonesia itu  adalah salah satu produsen produk Apple seperti iPad dan iWatch.

Business 20/07/2019 09:27 WIB

Indonesia-China Bahas Hambatan Perdagangan

Indonesia dan China membahas hambatan perdagangan kedua negara. Pemerintah Indonesia mengharapkan China agar memberi kemudahan atas ekspor sarang burung walet, buah-buahan tropis seperti nanas, buah…

Money 19/07/2019 19:42 WIB

Ditopang Isu Penurunan Bunga The Fed

Rupiah dan indeks menguat setelah Presiden The Fed New York menyatakan bank sentral AS akan mengkas bunganya 25 bps. Penguatan ini akan berlanjut pekan depan.

Business 19/07/2019 18:35 WIB

Kepatuhan Aturan ULN Meningkat

Tingkat kepatuhan korporasi terhadap pemenuhan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian (KPPK) terus meningkat.

Money 19/07/2019 16:04 WIB

Lampung Jadi Salah Satu Penopang Bisnis Akseleran

Tahun ini fintech P2P Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp1 triliun kepada 2.000 pinjaman dan meraih sekitar 200 ribu lender dari Aceh hingga Papua