Jumat, 22 November 2019 | Jakarta, Indonesia

Tergantung Pembicaraan Trump dengan Jinping

Bambang Aji Setiady

Jumat, 28 Juni 2019 - 18:02 WIB

Presiden AS Donald Trump dan Presiden RRT Xi Jinping. Ilustrasi oleh AReview Design
Presiden AS Donald Trump dan Presiden RRT Xi Jinping. Ilustrasi oleh AReview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Sikap kesatria Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam menerima keputusan Mahkamah Konstitusi, menjadi sentimen positif bagi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini (Jum’at, 28/6). Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disukai oleh pasar, kini semakin pasti akan kembali memimpin Indonesia hingga lima tahun ke depan.

Makanya, ketika publik mengetahui Jokowi pasti akan kembali memimpin negeri ini, indeks di bursa pun langsung menguat. Seperti kita saksikan bersama, di penghujung pekan ini IHSG ditutup menguat 5,92 poin (0,09%) ke level 6.358,63. Tipis, memang. Ini karena sebagian investor masih wait and see menunggu hasil pertemuan Presiden Amerika AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di KTT G20, Jepang, Sabtu besok.

Sayangnya, seperti biasa, kenaikan indeks selalu dibayangi dengan aksi profit taking. Dan ancaman itu semakin kuat karena selama lima pekan terakhir IHSG telah mencatat kenaikan 9%. Bahkan berhasil mengungguli indeks MSCI Asia - Pasifik, indeks acuan di kawasan Asia, yang hanya menguat 5%. “Secara teknikal, IHSG berpotensi berbalik melemah dengan support resistance 6.269 - 6.370,” ujar Lanjar Nafi, Kepala Riset Reliance Sekuritas.

Keadaan bursa akan semakin parah jika pertemuan Trump - Jinping tak menghasilkan apa-apa. Ini juga bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Soalnya, dalam pertemuan dengan negara-negara anggota BRIC (Brazil, India, Rusia, dan China) di sela-sela KTT G20, Jinping mengkritik keras negara-negara maju yang dinilainya proteksionistis. Ucapan Jinping ini dinilai pasar bisa membuat perdamaian  AS - China makin sulit terwujud. “Saya tidak yakin AS akan memberikan yang diinginkan oleh China, dan China tidak akan memberikan apa yang AS mau,” kata Greg McKenna, Analis McKenna Macro.

Lantas, seperti apa kira-kira hasil pembicaraan Trump dengan Jinping? Kita lihat nanti. Yang jelas, penyelesaian sengketa dagang AS - China bukan satu-satunya yang bisa mempengaruhi pasar saham. Merah-birunya pasar saham Amerikan dan regional Asia tetap ikut menentukan perjalanan BEI pada pekan depan. Selain itu, pergerakan indeks juga bakal dipengaruhi rilis data tenaga kerja AS, seperti data tingkat pengangguran dan data non-farm payroll.

Naik turunnya harga minyak juga tetap masuk dalam perhitungan para analis. “Tapi hasil pertemuan Trump - Jinping paling menentukan,” ujar Lanjar. Namun, terlepas dari hasil pertemuan Trump - Jinping, peluang untuk memperoleh gain di bursa selalu ada. Nah, salah satu peluang itu, ada pada saham pertambangan macam ADRO (Adaro Energy).

Sementara Evan Hadiwijaya, Kepala Riset PT Sinarmas Sekuritas, menyarankan investor untuk memperhatikan saham perbankan. Kemungkinan terjadinya pemangkasan suku bunga acuan oleh BI akan membuat perbankan semakin leluasa menyalurkan kreditnya. Jadi, uang nasabah yang ada di bank bisa berputar dan pendapatan bank bertambah. “Naiknya peringkat utang oleh S  & P juga berpeluang menurunkan cost of fund,” ujarnya.

Seperti halnya di pasar modal, hasil pertemuan Trump - Jinping juga akan berpengaruh banyak terhadap nilai tukar rupiah pada pekan depan. “Asal hasil pertemuan AS - China sesuai ekspektasi pasar, peluang rupiah untuk menguat cukup besar,” ujar Reny Eka Putri, Analis Pasar Uang Bank Mandiri. Ia memperkirakan, pekan depan kurs rupiah akan bergerak di rentang Rp 14.050 - Rp 14.186 per dolar.

Peluang rupiah untuk menguat sebenarnya sudah terbayang pada pernyataan Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), beberapa waktu lalu. Ia menyatakan, ada kemungkinan The Fed memangkas suku bunganya. Kalau benar ini dilakukan, peluang otot rupiah untuk menggembung makin besar.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…