Sabtu, 16 November 2019 | Jakarta, Indonesia

Lima Fakta Fintech

Edy Purnomo

Minggu, 30 Juni 2019 - 09:35 WIB

Ilustrasi peer to peer lending oleh AReview Design
Ilustrasi peer to peer lending oleh AReview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Teknologi telah memunculkan berbagai inovasi, termasuk meningkatkan akses orang terhadap produk dan layanan keuangan yang aman dan efisien. Teknologi finansial (financial technology/ fintech) menawarkan kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan di semua negara.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia telah mensurvei bank sentral, kementerian keuangan, dan lembaga terkait lainnya di 189 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa semua negara memandang pentingnya cybersecurity. Terkait perkembangan fintech, terdapat lima fakta menarik yang menjadi fokus perhatian.

Pertama, semua negara memikirkan risiko keamanan dunia maya dan perlindungan data yang tidak mengenal batas sektor dan negara. Pemerintah pun bekerja keras untuk menangani masalah ini.

Di berbagai negara, kewaspadaan terhadap risiko dunia maya sangat tinggi. Sebagian besar yurisdiksi memiliki kerangka kerja untuk melindungi sistem keuangan. Mereka  mengidentifikasi risiko dunia maya di fintech sebagai masalah bagi sektor keuangan.

Meski demikian, seperti lansir IMFBlogs, Kamis (27/6/2019), hasil survei menunjukkan bahwa hanya sepertiga dari yurisdiksi yang menganalisis saling ketergantungan teknologi antara jaringan, sistem, atau proses dalam sektor keuangan. Mereka melihat konsentrasi risiko berada di antara penyedia teknologi besar yang dapat mengancam infrastruktur keuangan.

Di beberapa negara berpenghasilan tinggi, mayoritas (83%) memantau risiko siber yang terkait dengan penyedia layanan pihak ketiga. Hanya setengah dari yurisdiksi berpenghasilan rendah yang menetapkan persyaratan minimum.

Kedua, Asia berada di garda terdepan dalam banyak aspek fintech. Di China, pangsa pasarnya sangat besar. Pada tahun-tahun awal, negara itu hanya menerapkan sedikit regulasi untuk mendukung pengembangan fintech. Kini, China muncul sebagai pemimpin global. India mengadopsi besar-besaran pembayaran mobile. Peningkatan transfer uang telah mendorong pertumbuhan pembayaran mobile. Penggunaan fintech di China dan India menunjukkan kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin, pria dan wanita, dan daerah perdesaan dan perkotaan.

Ketiga, Afrika Sub-Sahara adalah pemimpin global dalam inovasi, adopsi, dan penggunaan uang mobile. Wilayah ini memimpin dunia dalam akun uang seluler per kapita (baik akun terdaftar dan aktif), outlet uang seluler, dan volume transaksi uang seluler. Hampir 10% dari produk domestik bruto (PDB) dalam transaksi terjadi melalui uang seluler, dibandingkan dengan hanya 7% dari PDB di Asia dan kurang dari 2% dari PDB di wilayah lain. Di seluruh Afrika, adopsi dan penggunaan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan mengubah cara penyedia layanan keuangan beroperasi dan memberikan produk dan layanan kepada pelanggan mereka.

Keempat, Eropa tidak bersatu dalam hal adopsi fintech. Mengingat ponsel dan akses internet tinggi, potensi fintech tinggi untuk meningkatkan akses dan penggunaan untuk pembayaran dan layanan keuangan lainnya di Eropa. Modernisasi kerangka kerja kebijakan data UE telah membantu memperjelas hak dan kewajiban dalam ekonomi data sebagai masalah yang harus dihadapi banyak negara. Namun, ada perbedaan regional yang penting dalam adopsi keuangan digital, prevalensi pembayaran berbasis uang tunai, kepemilikan dan penggunaan akun.

Kelima, mata uang digital yang didukung oleh bank sentral bisa menjadi kenyataan. Survei ini mengungkapkan pandangan luas negara tentang mata uang digital bank sentral. Sekitar 20% responden mengatakan mereka sedang menjajaki kemungkinan mengeluarkan mata uang tersebut.

Namun demikian, rencana penerapan uang digital masih dalam tahap awal. Hanya empat percontohan yang dilaporkan. Alasan utama penerbitan mata uang digital adalah menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan moneter, melawan persaingan dari cryptocurrency, memastikan persaingan pasar pembayaran, dan menawarkan instrumen pembayaran bebas risiko kepada publik

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…