Rabu, 23 Oktober 2019 | Jakarta, Indonesia

Pemerintah Beri Insentif Perpajakan Untuk Industri Padat Karya

Ria Martati

Selasa, 09 Juli 2019 - 09:48 WIB

Riset
Riset
A A A

Majalahreviewweekly.com - Pemerintah melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mendorong investasi pada industri padat karya, mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Dengan perubahan itu, maka Pasal 29 PP tersebut berubah menjadi:

  1. Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  2. Industri pionir sebagaimana dimaksud merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Pasal 29A PP ini menyebutkan,  kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang: a. merupakan industri padat karya; dan b. tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Sementara Pasal 29B PP ini menyebutkan, kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

“Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud merupakan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan/atau dunia industry,” bunyi Pasal 29B ayat (2) PP ini dikutip laman Setkab, Selasa (9/7).

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, menurut PP ini, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

“Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional,” bunyi Pasal 29C ayat (2) PP ini.

Menurut PP ini, fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud, fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana dimaksud, pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud; dan d. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 26 Juni 2019. 

 

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…

Global 24/07/2019 14:13 WIB

Huawei Siap Tambah Investasi USD436 Juta

Huawei Technologies Co Ltd  berencana untuk berinvestasi tiga miliar yuan (USD 436 juta) selama lima tahun ke depan.

Business 24/07/2019 13:40 WIB

Kemenperin Jaring Pelaku Industri Ikuti Hannover Messe 2020

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjaring pelaku industri untuk menjadi peserta Hannover Messe 2020.