Kamis, 19 September 2019 | Jakarta, Indonesia

Butuh Konsistensi

Edy Purnomo

Rabu, 10 Juli 2019 - 09:00 WIB

Ilustrasi rupiah. Sumber: Istimewa
Ilustrasi rupiah. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China telah menciptakan aura negatif bagi banyak negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Tahun ini, Indonesia memang diproyeksi masih mampu mempertahankan pertumbuhan sekitar 5% seperti tahun sebelumnya. Namun, berbagai kalangan melihat Indonesia akan kesulitan untuk mewujudkan target pertumbuhan sebesar 5,3%. Konflik dagang AS-China menjadi batu sandungan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi negeri ini. Perang dagang diyakini bakal menekan harga komoditas dan peluang ekspor.

Sebuah survei yang dilakukan Pusat Penelitian Ekonomi Jepang dan Nikkei pada 7-28 Juni 2019 mengungkapkan, para ekonom Asia percaya bahwa ketidakpastian akan terus berlanjut. Survei itu merangkum tanggapan dari 43 ekonom dan analis dari India dan lima negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).

Pada 2019, pertumbuhan rata-rata tertimbang lima negara  Asean sebesar 4,3%. Pada survei Juni 2018, lima negara Asean diproyeksi bisa bertumbuh sebesar 5%. Tiga bulan kemudian, angka itu direvisi menjadi 4,8% dan akhirnya direvisi lagi menjadi 4,3%. Penurunan paling menonjol dialami Thailand dan Singapura yang sangat bergantung pada kinerja ekspor. Malaysia akan terpukul karena juga sangat menggantungkan pada ekspor.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Pemerintah Indonesia, Selasa (9/7/2019), meluncurkan keringanan pajak perusahaan untuk industri padat karya dan investasi penelitian dan pengembangan (litbang). Selain untuk menciptakan lapangan kerja, kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan baru itu, pemerintah akan mengurangi pajak penghasilan (PPh) badan bagi perusahaan yang melakukan investasi baru atau ekspansi bisnis padat karya. Fasilitas pengurangan pajak itu berlaku bagi kegiatan pelatihan keterampilan tertentu. Insentif juga diberikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Insentif itu diharapkan bisa mendorong mendorong inovasi dan penggunaan teknologi baru.

Fasilitas insentif pajak itu merupakan langkah yang baik untuk mendorong industri manufaktur. Secara teori, insentif pajak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, hasilnya tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek. Terlebih lagi, insentif itu diberikan investasi baru dan Litbang. Dengan keringanan pajak, perusahaan bisa lebih leluasa bergerak.

Yang diperlukan adalah konsistensi pemerintah dalam penerapannya. Jangan sampai pemerintah kembali membebankan pajak yang tinggi ketika kesulitan memenuhi target penerimaan negara. Terlebih lagi, sebagian besar penerimaan pajak selama ini bersumber dari dunia usaha.

Kekhawatiran terhadap konsistensi pemerintah itu wajar bila melihat realisasi penerimaan pajak yang masih rendah. Selama Januari-Mei 2019, data Kementerian Keuangan RI menunjukkan, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp496,7 triliun. Angka itu masih jauh dari target sebesar 19% dari total penerimaan 2019.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…