Senin, 22 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Butuh Konsistensi

Edy Purnomo

Rabu, 10 Juli 2019 - 09:00 WIB

Ilustrasi rupiah. Sumber: Istimewa
Ilustrasi rupiah. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China telah menciptakan aura negatif bagi banyak negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Tahun ini, Indonesia memang diproyeksi masih mampu mempertahankan pertumbuhan sekitar 5% seperti tahun sebelumnya. Namun, berbagai kalangan melihat Indonesia akan kesulitan untuk mewujudkan target pertumbuhan sebesar 5,3%. Konflik dagang AS-China menjadi batu sandungan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi negeri ini. Perang dagang diyakini bakal menekan harga komoditas dan peluang ekspor.

Sebuah survei yang dilakukan Pusat Penelitian Ekonomi Jepang dan Nikkei pada 7-28 Juni 2019 mengungkapkan, para ekonom Asia percaya bahwa ketidakpastian akan terus berlanjut. Survei itu merangkum tanggapan dari 43 ekonom dan analis dari India dan lima negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).

Pada 2019, pertumbuhan rata-rata tertimbang lima negara  Asean sebesar 4,3%. Pada survei Juni 2018, lima negara Asean diproyeksi bisa bertumbuh sebesar 5%. Tiga bulan kemudian, angka itu direvisi menjadi 4,8% dan akhirnya direvisi lagi menjadi 4,3%. Penurunan paling menonjol dialami Thailand dan Singapura yang sangat bergantung pada kinerja ekspor. Malaysia akan terpukul karena juga sangat menggantungkan pada ekspor.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Pemerintah Indonesia, Selasa (9/7/2019), meluncurkan keringanan pajak perusahaan untuk industri padat karya dan investasi penelitian dan pengembangan (litbang). Selain untuk menciptakan lapangan kerja, kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan baru itu, pemerintah akan mengurangi pajak penghasilan (PPh) badan bagi perusahaan yang melakukan investasi baru atau ekspansi bisnis padat karya. Fasilitas pengurangan pajak itu berlaku bagi kegiatan pelatihan keterampilan tertentu. Insentif juga diberikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Insentif itu diharapkan bisa mendorong mendorong inovasi dan penggunaan teknologi baru.

Fasilitas insentif pajak itu merupakan langkah yang baik untuk mendorong industri manufaktur. Secara teori, insentif pajak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, hasilnya tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek. Terlebih lagi, insentif itu diberikan investasi baru dan Litbang. Dengan keringanan pajak, perusahaan bisa lebih leluasa bergerak.

Yang diperlukan adalah konsistensi pemerintah dalam penerapannya. Jangan sampai pemerintah kembali membebankan pajak yang tinggi ketika kesulitan memenuhi target penerimaan negara. Terlebih lagi, sebagian besar penerimaan pajak selama ini bersumber dari dunia usaha.

Kekhawatiran terhadap konsistensi pemerintah itu wajar bila melihat realisasi penerimaan pajak yang masih rendah. Selama Januari-Mei 2019, data Kementerian Keuangan RI menunjukkan, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp496,7 triliun. Angka itu masih jauh dari target sebesar 19% dari total penerimaan 2019.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 6 jam yang lalu

Stainless Steel Indonesia Kena Bea Anti Dumping di China

China akan mengenakan bea impor baru bagi berbagai produk stainless steel dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China sebagai tanggapan atas…

Business 6 jam yang lalu

Kontrak Kerja Sama WK Corridor Diperpanjang

Kontrak Bagi Hasil WK Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 20 Desember 2023 dan menggunakan skema Gross Split.

Business 8 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 9 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 12 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 13 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 15 jam yang lalu

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.

Business 20/07/2019 11:43 WIB

RUU Minerba Masuki Tahap Sinkronisasi

Pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Business 20/07/2019 11:00 WIB

Bank Mandiri Jamin Uang Nasabah Aman

Bank Mandiri menjamin simpanan nasabah di bank itu aman. Bank pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening.