Kamis, 14 Desember 2017

Giliran Rakyat yang Kesetrum

Listrik listrik 1

Giliran Rakyat yang Kesetrum

Oleh: Nikita Jagad - Senin 02 Januari 2017 | 17:52 WIB

Artikel Terkait

Selamat datang 2017. Selamat datang tarif listrik baru.

Bingung. Begitulah, puluhan juta rakyat Indonesia saat ini. Betapa tidak? Di saat rupiah sulit didapat gara-gara pelambatan ekonomi, ditambah dengan kenaikan harga bahan pangan, pemerintah malah menaikkan tarif listrik. Secara bertahap subsidi akan dicabut, sehingga akhirnya pada Juni 2017 seluruh pelanggan golongan 900 volt ampere (VA) tak akan lagi menerima bantuan berupa subsidi. Mereka akan membayar, sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT PLN alias Perusahaan Listrik Negara.

Bayangkan, betapa semakin susahlah hidup sebagian rakyat di negeri ini. Sebab, tak semua pelanggan golongan 900 VA datang dari keluarga mampu. “Listrik naik, sementara gaji kita tak bergerak. Belum lagi tergilas oleh inflasi,” celoteh seorang PNS di Bandung.

Betul, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan penurunan harga listrik dari pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Sehingga, harganya tidak jauh lebih mahal dari negara tetangga.

Alasannya, listrik adalah untuk membangun masyarakat, dan menentukan daya saing industri. Oleh sebab itu, dia ingin harga listrik dari pembangkit harganya harus murah, khususnya dari pembangkit yang bersumber EBT. Itu akan memengaruhi tarif listrik ke pengguna yang berujung pada pengurangan biaya produksi.

“Saya hanya minta, karena listrik ‎itu menyangkut daya saing kita,  selain untuk membangun masyarakat,” kata Jokowi, ‎saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Lahendong Unit 5 dan 6, di Topaso Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (27/12/2016).

Jokowi menegaskan, jangan sampai harga listrik di Indonesia lebih mahal daripada negara lain, khususnya dengan negara tetangga.‎ Karena kenyataannya saat ini harga listrik dari pembangkit berbasis EBT masih jauh lebih tinggi dari negara tetangga.

Dia menggambarkan, listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ‎di Indonesia sebesar  7 sen per kilo Watt hour (kWh), sedangkan di Sarawak Malaysia harganya hanya  2 sen per kWh. Selain itu,  harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Uni Emirat Arab  2,9 sen per kWh, sedangkan di Indonesia mencapai 14 sen per kWh. Ini penyebab harga setrum mahal.

“Jangan sampai listrik kita lebih mahal dari negara lain, contoh PLTS di Sarawak, saya dapat informasi 2 sen, di kita 7 sen. Tenaga surya, di Uni Emirat Arab 2,9 sen di kita14 sen,”‎ papar Jokowi.

Jokowi pun menyayangkan kondisi harga listrik dari pembangkit berbasis EBT di Indonesia‎ masih jauh lebih mahal ketimbang negara lain, padahal Indonesia memiliki banyak sumber EBT. Jika harga listrik tersebut bisa turun maka akan meningkatkan daya saing Indonesia.

“Padahal air kita melimpah, sungai melimpah, ada Mahakam, Musi, Bengawan Solo, kalau di situ dibangun bisa  2 sen, di situ daya saing Indonesia bisa loncat naik,” tutur Jokowi.

Tapi, sayang, apa yang dikatakan presiden itu hanya sebatas kata-kata ‘penghibur’. Paling tidak, cita-cita harga listrik di Indonesia akan lebih murah dari negera tetangga, hanya menjadi impian hingga beberapa tahun ke depan.

Maklum, terlalu banyak beban biaya yang harus ditanggung dalam pembentukan harga listrik. “Kenapa harga kita mahal? Karena terlalu banyak beban biaya yang sebetulnya tidak perlu. Ini sudah saya sudah perintahkan kepada menteri ESDM,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, beban biaya yang tidak perlu tersebut muncul dari terlalu banyak pihak yang bertindak sebagai perantara dalam proyek ‎pembangunan pembangkit. “Terlalu banyak orang di tengah, terlalu banyak yang brokerin, terlalu banyak yang ngakali‎. Benar ndak?,” ujar Jokowi.

PENDOMPLENG

Nah, praktik perantara tersebut harus dipangkas. Lantaran saat ini Indonesia membutuhkan efisiensi pada semua lini, untuk menekan biaya, sehingga dapat meningkatkan daya saing.

“Kita ngomong apa adanya, kenapa mereka bisa,  kita tidak bisa,  pasti ada sesuatu. Masa antar BUMN ada yang di tengah, masa dari swasta ke PLN ada yang di tengah, untuk apa? Sudah sekarang‎ buka-bukaan saja, negara kita perlu efisiensi  di semua lini,” tutur Jokowi.

Persoalannya, siapa saja yang ada di ‘tengah’ saat ini? Sayang, pihak PLN enggan berterus terang. Direktur Pengadaan PLN Iwan Santoso memang mengakui masih ada perusahaan yang berniat mengambil keuntungan semata dari proyek listrik. “Saya sebut pendompleng. Ya, partner-partner itu dulu ada dalam IPP (independent power produser),” ujarnya.

Dalam IPP atawa pengembang listrik swasta tersebut biasanya perusahaan lokal berkongsi dengan perusahaan asing sebagai penyedia teknologi. Seringkali perusahaan lokal tersebut, ujar Iwan, tidak mempunyai kemampuan teknis. Beberapa kali PLN juga menjumpai perusahaan asing yang mempunyai masalah serupa.

Misalnya, model mesin yang dihasilkan tidak mumpuni sehingga performanya jauh dari kesepakatan PLN dengan pengembang. Misalnya, load factor pembangkit disepakati 80% dari kapasitas, ternyata pembangkit hanya mampu menghasilkan sekitar 70%. 

Akibatnya, PLN harus mencari sumber listrik dari energi lain yang lebih mahal, seperti bahan bakar minyak. Alasan itulah yang menurut Iwan membuat biaya pembangkit listrik menjadi lebih mahal. Dan, ujung-ujungnya membuat tarif listrik juga semakin tinggi.

Komentar

Artikel Lainnya
Senin 05 Oktober 2015 | 05:28 WIB
SIAP-SIAP, PEMBALIKAN ARAH

Indeks diperkirakan bakal menguat di pekan ini. Paling tidak, akhir tahun akan kembali ke level 5.000

Senin 19 September 2016 | 04:29 WIB
Kabar Bagus Produsen Ponsel

Sertifikasi ponsel akan dihapuskan dengan alasan waktu pengujian terlalu lama, sehingga ponsel terlambat diterima pasar. 

Senin 22 Pebruari 2016 | 22:59 WIB
Nilai Ekspor Indonesia Turun 11,88%

Nilai ekspor Indonesia Januari 2016 mencapai US$ 10,50 miliar, atau turun 11,88% dibanding Desember 2015. Bila dibandingkan…

Senin 13 Pebruari 2017 | 11:52 WIB
Menanti Kedatangan Vitara Brezza

Mobil ini tampil sangat sporty, elegan, dan segar. Sudah mengaspal di India, sebentar lagi masuk Indonesia.

Senin 15 Agustus 2016 | 20:28 WIB
Optimistis Boleh, Waspada Harus Dijaga

Koreksi indeks belum memadai. Tapi, banyak yang optimistis bursa akan tetap ramaipaling tidakhingga akhir tahun.