Kamis, 14 Desember 2017

Kenapa Listrik Mahal?

(listrik padam di apartemen Rumahku.com)

Kenapa Listrik Mahal?

Oleh: Nikita Jagad - Senin 02 Januari 2017 | 17:53 WIB

Selain banyaknya calo, listrik mahal juga disebabkan biaya investasi yang tinggi.  Jadi bukan cuma aturan yang harus diubah, tapi investor juga butuh insentif.

Perusahaan Listrik Negara alias PLN, lahir sejak tahun 1945 atau hanya beberapa bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Meski sudah panjang usianya, PLN masih saja tidak mampu menyediakan listrik murah untuk rakyat Indonesia.

Hampir setiap tahun BUMN ini menyelenggarakan tender pembangunan pembangkit listrik dan selama itu pula terjadi tawar menawar yang cukup alot dengan Independent Power Producer (IPP/pengembang listrik swasta). Terutama dalam hal harga beli oleh PLN. Nah, di sinilah para broker itu bermain.

Peran sang broker tentu saja untuk menekan agar harga listrik yang ditetapkan lebih tinggi. Sementara PLN ngotot agar harga beli semurah mungkin.

Ke depan, pemerintah bakal menurunkan regulasi yang mempersempit peran para calo ketenagalistrikan melalui penyederhanaan perizinan. Hingga kini, Kementerian ESDM masih menginventarisasi tahap-tahap bisnis yang rentan terhadap praktik percaloan.

Saat ini, perizinan pada sektor ketenagalistrikan sudah berkurang dari 52 menjadi 22 izin. Waktu mengurus perizinan pembangkit berkurang dari 923 hari menjadi 256 hari. Kementerian ESDM juga sudah tak berwenang untuk menyetujui harga pembelian listrik antara PLN dan IPP sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015.

Namun, dalam aturan yang sama, Kementerian ESDM tetap memperketat pengadaan pembangkit melalui kewajiban uji tuntas (due diligence) ataupun kontraktor proyek pembangkit yang dibangun PLN. Kementerian juga menyatakan pengadaan pembangkit harus dilakukan oleh agen pengadaan independen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Rida Mulyana, mengakui bahwa peran calo masih ada. Modusnya antara lain pengembang nakal menjualbelikan izin pembangkit listrik. Rida mengatakan pengembang semacam ini tidak berniat membangun pembangkit listrik. Sebab, perusahaan tidak kunjung menindaklanjuti izin ke tahap kontrak jual beli-listrik (power purchase agreement). Akibatnya, potensi energi di wilayah yang dikelola perusahaan tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut Rida, praktik ini jamak terjadi dalam proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Makelar kerap memanfaatkan perolehan izin lokasi yang diterbitkan pemerintah daerah. Penyimpangan tersebut juga terjadi dalam pengembangan listrik panas bumi, ketika penetapan wilayah kerja masih menjadi tanggung jawab daerah. Saat ini, wilayah kerja panas bumi ditawarkan oleh pemerintah pusat.

Disinyalir, praktik percaloan ini akan semakin marak dengan adanya target pemerintah dalam menggenjot pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Makanya, aturan main baru, yang diperkirakan dapat mempersempit ruang gerak para broker, dipercepat pemberlakuannya.

 HARUS ADA INSENTIF

Kapasitas pembangkit listrik megaproyek tersebut pun dipatok bisa terbangun 19.000 MW hingga 2019. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, saat ini kapasitas listrik secara nasional yang sudah terpasang adalah 51.000 MW. Dengan adanya target terbangunnya 19.000 MW tersebut, maka diharapkan total kapasitas listrik secara nasional itu pada 2019 bisa menjadi 70.000 MW.

“Targetnya sampai 2019 minimal harus punya 70.000 MW. We will add on 18.000-20.000 MW. Kalau dari perhitungan, yang sudah jalan 51.000 MW,” ujarnya dalam sebuah acara 'Diskusi Akhir Tahun Ketenagalistrikan: Kinerja 2016 dan Outlook 2017' di Mercantile Athletic Club, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Jonan menerangkan, target kapasitas listrik yang terpasang secara nasional sebesar 70.000 MW di 2019 tersebut termasuk cadangan yang ada. Namun, target juga bergantung pada asumsi bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6%.

“Pertumbuhan ekonomi mulai 2016-2019. No body can't predict. Tapi intinya jika ekonomi bertumbuh 6% sampai 2019 minimal 19.000 MW. Angkanya kan bergerak terus,” tuturnya.

Itulah masalahnya, pertumbuhan ekonomi–apalagi sampai 2019—sangat sulit diprediksi. Apalagi biaya investasi dan produksi di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Menurut Arthur Simatupang, Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), selain adanya broker biaya investasi itulah yang menyebabkan  mahalnya harga listrik di Tanah Air.

Dia mencontohkan, harga listrik EBT (energi baru terbarukan) di beberapa negara di Uni Emirat Arab akan lebih murah dibandingkan harga listrik EBT yang dijual di Indonesia. 

Harga listrik EBT di UEA dijual di kisaran 2,25 sen per kwh hingga 2,99 sen per kwh. Solar tenaga matahari 150 MW dijual dengan harga 2,99 sen per kwh, dan 200 MW 2,42 sen per kwh. 

Sedangkan di Indonesia, harga listrik EBT dipatok di kisaran 15 per kwh hingga 18 sen per kwh. Itu disebabkan biaya investasidi Indonesia mahal. Di luar sana, lahan gratis sebab padang pasir dikasih cuma-cuma oleh pemerintah.  Sedangkan di sini, harga lahan tiba-tiba melonjak saat akan dibebaskan. Belum lagi biaya dana (cost of fund) di sini mahal sekali. Di sana cuma dua persenan. Pengusaha dapat free tax, sedangkan di sini masih ada pajaknya dan sebagainya.

Proses perizinan dan birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama membuat harga listrik di Tanah Air sulit bersaing dengan negara lain “Lamanya perizinan ini kan biaya juga, kita dibayang-bayangi ketidakpastian,” ujar dia.

Pengusaha di sana juga mendapat kesempatan membangun pembangkit dalam skala besar. “Sehingga investasinya lebih efisien. Bangun yang kecil-kecil kan biaya belanjanya yang mahal,” ujar Arthur. 

Selain itu, biaya logistik di Indonesia juga lebih mahal. Sebab infrastruktur belum memadai dan kondisi alam di Indonesia sangat berat. “Biaya logistik di Indonesia ini kan yang tertinggi di ASEAN. Yakni, 29% dari produk domestik bruto (PDB),” katanya.

Itu sebabnya, APLSI mengusulkan agar investasi dilistrik diberi insentif fiskal. Dengan demikian akan mengundang lebih banyak investor berinvestasi, sekaligus dapat membantu produsen melakukan efisiensi saat investasi dan produksi.

Komentar

Artikel Lainnya
Senin 18 Januari 2016 | 23:23 WIB
Menunggu Lapindo Episode II

PT Lapindo Brantas bersiap kembali melakukan pengeboran di sekitar tanggul lumpur. Pemerintah mendukung, meski masyarakat…

Senin 30 Januari 2017 | 13:37 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Genjot Penyediaan 25 Ribu Rumah

BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan rumah bagi pekerja. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan penyediaan rumah sebanyak 25.000…

Selasa 19 Januari 2016 | 00:08 WIB
Halo, Masih Merugi Nih

Saham telekomunikasi direkomendasikan hold. Itu lantaran persaingan semakin ketat dan utangnya tambah banyak.

Rabu 26 Oktober 2016 | 23:03 WIB
Awas, Gelombang Susulan

Sebagian pelaku pasar percaya, indeks masih berpeluang mengalami koreksi. Tapi, kalau mau, masih banyak peluang…

Senin 27 Juni 2016 | 21:10 WIB
Laris Manis Pakaian Bekas

Masyarakat menyerbu pasar pakaian bekas impor menjelang Idul Fitri. Padahal, ada larangan mengimpor barang ini.