Minggu, 20 Oktober 2019 | Jakarta, Indonesia

Kepatuhan Aturan ULN Meningkat

Edy Purnomo

Jumat, 19 Juli 2019 - 18:35 WIB

Riset
Riset
A A A

Majalahreviewweekly.com - Tingkat kepatuhan korporasi terhadap pemenuhan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian (KPPK) terus meningkat. Pada 2018, kepatuhan terhadap kewajiban lindung nilai untuk tiga bulan rata-rata 89,8%, meningkat dibandingkan  2015 (82,0%). Sedangkan kewajiban lindung nilai untuk enam bulan tercatat rata-rata 93,3%.

Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Mirza Adityaswara menyampaikan hal itu pada pertemuan terkait KPPK bersama korporasi di Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Menurut Mirza, pengelolaan utang luar negeri (ULN) secara baik sangat mendukung perekonomian Indonesia, antara lain melalui pemenuhan penerapan KPPK. "Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban peringkat utang meningkat tajam dari rata-rata 26,5% menjadi rata-rata 74,7% pada 2019."

Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai kreditur di luar negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepada kreditur di luar negeri, Bank Indonesia menyampaikan surat terkait korporasi yang telah tiga kali tidak mematuhi ketentuan kebijakan KPPK dalam satu tahun kalender. 

Kepada OJK, Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai korporasi yang telah tiga kali melanggar ketentuan pelaporan KPPK dalam satu tahun kalender.

Kepatuhan korporasi terhadap KPPK diharapkan berbagai risiko dapat lebih dimitigasi. Risiko itu termasuk risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang terlalu tinggi atau berlebihan (overleverage). Dengan demikian, ULN dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan nasional.

Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank. Ketentuan itu bertujuan untuk menjaga pengelolaan utang luar negeri (ULN) korporasi non bank agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional dan tidak menimbulkan gangguan pada kestabilan makroekonomi. 

Tiga kewajiban utama dalam KPPK adalah kewajiban lindung nilai, pemenuhan rasio likuiditas minimum, dan kewajiban peringkat

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…

Global 24/07/2019 14:13 WIB

Huawei Siap Tambah Investasi USD436 Juta

Huawei Technologies Co Ltd  berencana untuk berinvestasi tiga miliar yuan (USD 436 juta) selama lima tahun ke depan.

Business 24/07/2019 13:40 WIB

Kemenperin Jaring Pelaku Industri Ikuti Hannover Messe 2020

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjaring pelaku industri untuk menjadi peserta Hannover Messe 2020.