Kamis, 14 November 2019 | Jakarta, Indonesia

Langgar Data Penduduk, Equifax Didenda USD700 Juta

Edy Purnomo

Selasa, 23 Juli 2019 - 09:41 WIB

Ilustrasi cyber security. Sumber: Istimewa
Ilustrasi cyber security. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com - Di Amerika Serikat, lembaga kredit Equifax harus membayar sedikitnya USD650 juta hingga USD700 juta karena mengekspose data kependudukan dari 148 juta orang. Lembaga perkreditan itu dituding melanggar privasi warga negara dengan membuka data dan informasi sensitif selama 2017.

Kesepakatan Equifax dengan negara federal dan konsumen yang diumumkan Senin (22/7/2019) itu merupakan pembayaran denda terbesar oleh perusahaan atas pelanggaran data kependudukan. Untuk memberikan kekuatan hukum, kesepakatan itu akan diajukan ke pengadilan federal di Atlanta.

New York Times, Senin (22/7/2019), melaporkan kesepakatan itu mengharuskan Equifax untuk menyediakan minimal USD 380,5 juta sebagai dana restitusi untuk konsumen Amerika yang mengajukan klaim dan merasa dirugikan secara finansial. Sebagian dari uang itu akan digunakan untuk membayar biaya pengacara, tetapi setidaknya USD300 juta harus diberikan kepada para korban.

Jika kas awal habis, perusahaan akan menambahkan hingga USD125 juta lebih untuk menyelesaikan klaim konsumen. Dengan swmikian, total  dana yang harus disiapkan menjadi lebih dari USD500 juta. Equifax juga setuju untuk memberikan layanan pemantauan kredit secara gratis hingga 10 tahun bagi mereka yang memiliki datanya terekspos. Asumsinya, sekitar tujuh juta orang akan mendaftar untuk layanan itu.

Jika jumlah pendaftar lebih banyak dari jumlah itu, biaya yang harus disiapkan Equifax bisa naik secara signifikan. Selanjutnya, perusahaan itu akan mengumumkan penanganan klaim melalui equifaxbreachsettlement.com, situs web yang dibuat perusahaan. 
Equifax juga akan membayar denda tambahan USD 175 juta untuk menghentikan penyelidikan yang dilakukan 50 jaksa. Empat puluh delapan negara bagian, kecuali Indiana dan Massachusetts, secara terpisah mengajukan tuntutan hukum mereka sendiri terhadap Equifax.

Kesepakatan itu juga mencakup upaya penyelesaian penyelidikan oleh dua regulator federal, yaitu Biro Perlindungan Konsumen Keuangan dan Komisi Perdagangan Federal (pengawas masalah keamanan data).

Kepada Biro Perlindungan Konsumen Keuangan, Equifax akan membayar denda USD 100 juta, sedangkan Komisi Perdagangan Federal tidak mengenakan denda karena memiliki kekuatan hukum yang terbatas untuk menjatuhkan hukuman finansial yang besar.
Perusahaan yang berbasis di Atlanta itu telah bernegosiasi selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan tuntutan negara federal dan para konsumen. Untuk mengantisipasi kasus itu, Equifax telah menyisihkan USD690 juta pada satu kuartal terakhir.

Perusahaan itu juga telah menghabiskan ratusan juta dolar AS untuk biaya investigasi, peningkatan teknologi, layanan pemantauan kredit gratis, dan biaya hukum. Mark W. Begor, kepala eksekutif perusahaan, menyebut penyelesaian itu sebagai "langkah positif" bagi perusahaan."Kami telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini untuk konsumen dan memiliki kapasitas keuangan untuk mengelola penyelesaian," katanya.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…