Kamis, 14 Desember 2017

Was-was Dikejar Pajak Tanah

All new wallpaper

Was-was Dikejar Pajak Tanah

Oleh: Bastaman - Senin 13 Pebruari 2017 | 12:04 WIB

Untuk meredam spekulan, pemerintah berencana mengenakan pajak progresik atas lahan tidur dan penguasaan berlebih. Bisnis properti bakal terpukul.

Para pengusaha properti dan pemilik tanah hari-hari ini sedang gelisah. Pangkal kegelisahan itu bermula dari rencana pemerintah memungut pajak dari wajib pajak (WP) yang memiliki lahan luas. Semakin luas lahan tersebut, semakin tinggi pula  tarif pajak yang akan dikenakan.

Tak hanya para pemilik lahan luas, mereka yang berencana menjual tahannya pun tengah harap-harap cemas. Soalnya, ada kabar pemerintah akan mengenakan capital gain tax atas transaksi tanah.  Padahal, saat ini, jual beli tanah sudah terkena pungutan pajak penghasilan (PPh) 5% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga berencana mengenakan utilized asset tax  tanah yang dibiarkan menganggur tanpa ada perencanaa. Yang lebih merisaukan lagi, “Ketiga skema pajak itu bisa berlaku kumulatif,” ujar Darmin Nasution, Menko Perekonomian, pekan lalu.

Seretnya penerimaan pajak telah mendorong pemerintah  untuk terus mencari obyek-obyek pajak baru. Nah, tanah tampaknya bisa menjadi obyek pajak yang sangat potensial. Maklum, setiap tahun, harganya terus meroket. Kawasan Jabotabek (Jakarta – Bogor – Bekasi – Tangerang) mungkin bisa jadi contoh. Kenaikan harga tanah di kawasan tersebut rata-rata lebih dari 10% per tahun.

Jadi jangan kaget bila tanah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan,  saat ini dibandrol di harga Rp 100 jutaan per M2. Sementara di Menteng, Jakarta Pusat, harganya berkisar antara Rp 125 juta – Rp 150 juta. Sementara di daerah Bogor – Bekasi, dan Tangeran harganya berkisar Rp 17 juta - Rp 20 juta.  Bahkan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, harganya sudah mencapai Rp 25 juta - Rp 30 juta.

Tak hanya di Jabotabek, kenaikan harga tanah juga terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Denpasar.  Di kota Malang, Jawa Timur, misalnya, saat ini harga tanah sudah berkisar Rp 8 juta – Rp 10 juta per M2. Bila dibandingkan dengan harga di tahun 2012, berarti telah mengalami kenaikan sebesar 300% atau sekitar 60% per tahun.

Menganggu Program sejuta rumah

Masalahnya,  harga tanah yang naik gila-gilaan ini berdampak pada program satu juta rumah. “Saat ini di Jawa Tengah sulit mencari tanah dengan harga di bawah Rp 200.000 per M2,” ujar Dibya K. Hidayat, Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah Bidang Promosi, Humas dan Publikasi REI. Padahal, lanjutnya,  pemerintah mematok rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini di harga Rp 116 juta per unit.

Makanya, pembangunan rumah bersubsidi di provinsi Jawa Tengah terus menurun. Jika di tahun 2014 para pengembang masih mampu membangun 8.000 unit, maka di tahun 2015 angkanya turun jadi 4.000 unit atau hanya 40% dari target. Dan tahun lalu angkanya diperkirakan lebih kecil lagi. “Kami memang sangat hati-hati. Sebab, bila salah perhitungan, para pengembang bisa rugi,” ujar Dibya.

Para spekulan tanah dan pengembang ditenggarai sebagai salah satu biang meroketnya harga tanah di sejumlah daerah tadi. Itu sebabnya, di mata Anton Gunawan, Ekonom Bank Mandiri, kebijakan pajak progesif atas lahan tidur ini bisa mencegah terjadinya bublle harga tanah.

Betul, Darmin belum menjelaskan secara detail kriteria tanah yang bakal terkena pajak baru. Tapi Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif  Center for Indonesia Taxation Anlysis (CITA), mengusulkan agar pajak ini hanya dikenakan kepada lahan yang benar-benar tidak produktif dan penguasaan berlebih. “Bisa juga diatur, tanah atau bangunan yang dijual kurang dari 5 tahun dianggap spekulasi sehingga perlu dikenai pajak tinggi,” ujarnya.

Kendati baru rencana, soal pengenaan pajak atas lahan tidak produktif ini telah menjadi pokok pembicaraan hangat di antara para pengusaha properti. Maklum, banyak pengembang yang membebaskan tanah tapi baru dimanfaatkan beberapa tahun kemudian. Ini biasanya terjadi di kawasan yang dinilai memiliki prospek cerah karena memiliki akses ke jaringan  infrastruktur seperti jalan tol, stasiun kereta api, serta pusat perbelanjaan dan bisnis.

Seorang mengembang mengatakan, rencana pengenaan pajak di saat pasar properti  sedang lesu justru akan berakibat fatal bagi industri itu sendiri. Tahun lalu, bisnis properti hanya tumbuh 1%. Di samping pasar sedang lesu, “Rasanya tidak tepat bila tanah dikenai aneka pajak,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo tampaknya  bisa memahami kegelisahan yang tengah menghimpit para pengusaha properti. Itu sebabnya, pekan lalu, presiden meminta agar rencana pengenaan pajak progresif atas tanah dikaji lebih dalam. Termasuk dampak yang muncul dari kebijakan tersebut.

Komentar

Artikel Lainnya
Senin 20 Juni 2016 | 23:06 WIB
Telkom - Huawei untuk Smart City Nusantara

Dalam rangka mempercepat pengembangan platform dan solusi untuk Smart City, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan…

Senin 15 Pebruari 2016 | 21:45 WIB
Duh, Digdayanya Freeport

Freeport Indonesia kembali diizinkan mengekspor konsentrat meski tak membayar uang jaminan US$ 530 juta. Kuoatanya justru…

Senin 19 Desember 2016 | 20:49 WIB
Booming Warteg Kharisma Bahari

Dengan warung makan bersih dan terang, Sayudi ingin menghapus prasangka bahwa warung tegal adalah bisnis kumuh tanpa prospek.

Senin 05 September 2016 | 21:08 WIB
Kemilau BBTN

Saham Bank BTN makin menarik. Labanya di tahun ini diprediksi akan naik tajam.

Senin 01 Agustus 2016 | 21:06 WIB
Musuh-musuh Maduro

Presiden Nicolas Maduro menuding AS dan kalangan elit kaya Venezuela berada di balik krisis ekonomi dan politik di negaranya.