Kamis, 14 Desember 2017

Surat Pembaca Edisi 23-VI

Dok. Review

Surat Pembaca Edisi 23-VI

Oleh: Felix Satam, Ahmad Mubarok dan Jenny Usman - Senin 13 Pebruari 2017 | 12:53 WIB

Kenaikan PNPB Kendaraan

Aturan kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor sudah berlaku. Kenaikan tarif ini tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016, dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017. Aturan tarif sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010. 

Salah satu yang dikhawatirkan adalah pengaruhnya ke pasar. Beban baru ini dipastikan bakal mengerek harga jual kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil.

Tapi, apakah seseram itu? Rasanya tidak. Sebab, yang naik itu bukan pajaknya, tapi hanya biaya pengurusan atau biaya administrasinya saja. Saya pikir ini normal saja, karena sudah tujuh tahun tidak naik.

Jadi, pasar mobil masih tetap bergairah.

 

Felix Satam

Cempaka Putih Tengah - Jakarta Pusat

 

Tentang Proyek Listrik 35.000 MW

Pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang digadanggadang menjadi proyek terobosan (breakthrough project) pemerintah ternyata masih jauh panggang dari api. Hingga detik ini, proyek bernilai Rp 1.127 triliun yang ditargetkan rampung pada 2019 itu baru terealisasi 9,4%.

Tentu saja itu pencapaian yang menyedihkan. Jangan heran jika Presiden Jokowi langsung menginstruksikan para menteri dan BUMN terkait agar ‘bekerja’ lebih lebih keras lagi. Presiden juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas penyebab terkatungkatungnya 34 proyek listrik di berbagai daerah.

Semestinya pemerintah belajar dari masa lalu. Dulu, proyek pembangunan pembangkit listrik menjadi bancakan para pemburu rente yang bermain patgulipat dengan para oknum pejabat pemerintah. Mereka diberi konsesi listrik, tapi tidak punya dana, jaringan, dan pengalaman. Para pemburu rente mengejar konsesi untuk diperdagangkan.

 Kini, pemerintah harus tegas. Para pemilik konsesi harus diberi tenggat. Jika mereka tidak menunjukkan progres yang signifikan, konsesinya harus dicabut dan diberikan kepada pihak lain yang lebih siap.

 

Ahmad Mubarok

Pejaten Raya - Jakarta Selatan

 

Menurunkan Jumlah Orang Miskin

Pengentasan penduduk miskin harus menjadi perhatian banyak pihak, terutama keluarga menengah- atas dan pemerintah. Keterlibatan semua pihak dan didukung oleh program-program pemerintah yang menyasar langsung penduduk miskin, diharapkan jumlah penduduk miskin akan terus menyusut. Masyarakat harus bergotong royong dalam mengentaskan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penduduk miskin per Maret 2016 sebesar 10,86% dari total populasi, atau sebanyak 28,01 juta orang. Angka itu turun disbanding Maret 2015 yang mencapai 11,22%, atau sebanyak 28,59 juta orang. Dibandingkan dengan September 2015, juga terjadi penurunan, yaitu 11,13%, atau 28,51 juta orang.

Pemerintah harus terus mengupayakan penurunan jumlah penduduk miskin, baik penduduk miskin absolut yang sebanyak 28,01 juta maupun penduduk hampir miskin yang mencapai 62 juta orang. Salah satu instrumen mengentaskan kemiskinan adalah pajak. Pajak bukan saja dilihat dari sisi kedaulatan negara, tapi juga menciptakan semangat gotong untuk mengatasi persoalan kemiskinan. *

 

Jenny Usman

Komplek Gudang Peluru - Jakarta Selatan

Komentar

Artikel Lainnya
Senin 21 Maret 2016 | 22:38 WIB
PNS Dapat Pembiayaan Perumahan

Sekitar 15 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapat fasilitas pembiayaan perumahan dari Badan Pertimbangan Tabungan…

Senin 22 Pebruari 2016 | 22:19 WIB
BUAH KERJA INSTAN DAN KESERAKAHAN

Iming-iming investasi dengan return menggiurkan acap kali mampu menyilaukan. Persoalan baru ketahuan belakangan…

Senin 10 Oktober 2016 | 23:03 WIB
Saatnya Masuk ke Properti

Pasar properti diprediksi kembali tumbuh subur. Investor asing siap-siap masuk.

Senin 09 Mei 2016 | 21:15 WIB
Tampang Rupiah Menjelang Puasa

Kebutuhan dolar diperkirakan akan melonjak tajam menjelang bulan puasa. Kendati demikian, untuk sementara rupiah diperkirakan…

Senin 07 Maret 2016 | 21:25 WIB
Seandainya Tax Amnesty Diganjal

Pemerintah menyiapkan dua skenario APBN Perubahan. Mengantisipasi jika  RUU Tax Amnesty diganjal DPR.