Kamis, 22 Agustus 2019 | Jakarta, Indonesia

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Edy Purnomo

Kamis, 25 Juli 2019 - 09:41 WIB

Logo Facebook. Sumber: Istimewa
Logo Facebook. Sumber: Istimewa
A A A

Majalahreviewweekly.com - Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya. Perusahaan itu juga setuju untuk membentuk komisi penanganan privasi pelanggan. Seperti dilansir Al-Jazeera.com, Rabu (24/7/2019), persetujuan itu disampaikan Facebook sebagai bagian penyelesaian penyelidikan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC).

Denda terbesar dikenakan kepada perusahaan jejaring sosial itu karena melanggar privasi konsumen. Meskipun denda USD5 miliar adalah penalti sipil terbesar yang pernah dikeluarkan FTC, beberapa anggota Kongres AS mengkritik angka tersebut. Denda sebesar itu kurang dari 10% pendapatan Facebook tahun lalu.

Tahun lalu, Facebook meraih pendapatan USD55,8 miliar dengan laba bersih sebesar USD22,1miliar. Senator Marsha Blackburn, seorang Republikan dari Tennessee, menyarankan bahwa denda itu seharusnya USD50 miliar. Pada kuartal II 2019, Facebook tetap kuat karena menghasilkan laba bersih USD5,4 miliar dari total pendapatan USD6,5 miliar. Awalnya, perusahaan itu hanya menganggarkan USD 3 miliar untuk membayar denda. Meski jumlah dendanya naik, jumlah total biaya masih kurang dari laba bersih selama tiga bulan.

FTV  juga mengharuskan CEO Facebook Mark Zuckerberg untuk lebih bertanggung jawab secara langsung guna memastikan kepatuhan dengan program privasi yang diamanatkan oleh FTC.

Mengapa FTC peduli dengan Facebook? FTC adalah badan pengatur yang bertanggung jawab untuk melindungi konsumen AS. Komisi itu secara khusus menyelidiki berbagai informasi 87 juta pengguna Facebook yang dimanfaatkan perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica (CA) yang berbasis di Inggris.

CA adalah perusahaan penambangan data dan komunikasi strategis yang didukung oleh donor konservatif yang kaya. Perusahaan memperoleh data tentang pengguna Facebook dari pengembang aplikasi kuis pihak ketiga. Hal itu melanggar persyaratan layanan Facebook karena pengguna tidak memberikan izin CA untuk mengakses data mereka. CA melakukan teknik segmentasi audiens dan "analisis psikografis" untuk menentukan preferensi politik dan mencoba mempengaruhi pemilih.

Ke depan, Facebook sepakat untuk memberlakukan  pembatasan baru. Komisi itu akan memfasilitasi kepatuhan oleh eksekutif perusahaan. Perusahaan itu harus  melengkapi tim internal untuk memeriksa produk-produk baru. Facebook juga setuju untuk melanjutkan evaluasi privasi oleh Price waterhouse Coopers (Pwc)  yang menyimpulkan bahwa kontrol privasi Facebook memadai.

Penyelesaian ini juga menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan akan secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran privasi di masa depan. Meskipun bertanggung jawab untuk menyelesaikan denda, Facebook masih menghadapi peraturan lainnya. Baru-baru ini, Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan perwakilan Kongres AS mengkritik rencana Facebook untuk meluncurkan cryptocurrency Libra. Mereka khawatir koin digital dapat digunakan untuk pencucian uang.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…