Kamis, 22 Agustus 2019 | Jakarta, Indonesia

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Ria Martati

Kamis, 25 Juli 2019 - 11:15 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ilustrasi oleh Areview Design
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ilustrasi oleh Areview Design
A A A

Majalahreviewweekly.com - Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

"Beberapa insentif itu antara lain insentif bea masuk atas importasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; insentif pajak penjualan atas barang mewah; insentif pembebasan atau pengurangan pajak; insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penambahan modal serta penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip laman kemenkeu.go.id, Rabu (24/7).

Menkeu juga mendukung Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) sebagai institusi yang secara rutin melakukan kegiatan acara pameran maupun konferensi internasional untuk mempromosikan industri otomotif di Indonesia. Hal ini diharapkan membangkitkan peranan industri otomotif perekonomian Indonesia tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dari sisi ekspor.

"Industri otomotif adalah salah satu industri yang potensial dan ingin didorong dan di kembangkan pemerintah. Kita tidak boleh lupa bahwa unsur teknologi dan sains itu cukup pesat. Kalau sekarang orang bicara tentang mobil tidak hanya sekedar mobil tetapi sudah banyak bicara tentang mobil listrik," jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara dengan demografi terbesar di dunia, memiliki mayoritas penduduk milenial yang senang dengan pengalaman baru serta kelas menengahnya bertumbuh, maka dia dengan sendirinya merupakan suatu pusat yang memiliki potensi sangat besar sebagai ekosistem industri otomotif.

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…

Money 24/07/2019 17:02 WIB

Penantian Yang Masih Panjang

Modal asing diperkirakan akan terus ke luar dari BEI sampai rapat FOMC usai. Makanya, indeks dan rupiah kemungkinan baru akan menguat pekan depan.

Business 24/07/2019 15:17 WIB

Mendag Resmikan ITPC Shanghai

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Shanghai yang merupakan pusat promosi Indonesia pertama di China, Senin (22/7/2019).

Money 24/07/2019 14:45 WIB

Semester I, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Juli menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor…

Global 24/07/2019 14:13 WIB

Huawei Siap Tambah Investasi USD436 Juta

Huawei Technologies Co Ltd  berencana untuk berinvestasi tiga miliar yuan (USD 436 juta) selama lima tahun ke depan.

Business 24/07/2019 13:40 WIB

Kemenperin Jaring Pelaku Industri Ikuti Hannover Messe 2020

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjaring pelaku industri untuk menjadi peserta Hannover Messe 2020.

Business 24/07/2019 12:59 WIB

Kawasan Ekonomi Khusus Siap Dikembangkan di Jatim dan Jateng

Pemerintah sedang mengkaji lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).