Sabtu, 21 Oktober 2017

BPJS Itu Dirancang Untuk Merugi

bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Itu Dirancang Untuk Merugi

Oleh: Nikita Jagad - Kamis 05 Oktober 2017 | 17:50 WIB

Entah ini yang dinamakan aji mumpung atau terjadi secara kebetulan saja. Sesaat setelah kasus bayi Deborah yang tewas di Rumah Sakit Mitra Keuarga merebak, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan langsung mengumumkan defisit yang akan dialami tahun ini. Kata mereka, kali ini BPJS diperkirakan akan mengalami defisit lebih dari Rp 10 triliun.

Ini berarti defisit akan makin membengkak. Sebab sejak pertama kali diluncurkan BPJS Kesehatan memang selalu tekor. Pada 2014, defisit kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun, pada 2015 defisit meningkat menjadi Rp 5,7 triliun, dan 2016 desifit mencapai Rp 9,7 triliun.

Defisit ini kian membesar lantaran disebabkan terjadinya missmatch antara iuran BPJS dan pembiayaan klaim. Semester pertama 2017, iuran peserta tercatat hanya mencapai Rp 35,96 triliun, sementara pembiayaan klaim mencapai Rp 41,18 triliun. Artinya, rasio klaim mencapai 114%.  Dan itu harus ditambal oleh negara dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Jadi apa maksud dari pengumuman tekor tersebut?  Apakah BPJS akan kembali menaikkan  iurannya seperti tahun lalu? Seperti diketahui, pada 2016 BPJS telah menaikkan iuran untuk kelas satu dan kelas dua. Tapi, kalau defisit kali ini kembali dijadikan alasan untuk melakukan hal serupa (menaikkan tarif iuran), sungguh tak elok.

Sebab, sejak awal terbentuk lembaga ini memang disusun dengan merangcang gap sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Jadi bukan semata-mata lembaga nir laba. Lebih dari itu, menyediakan pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hingga September, dirperkirakan sudah ada lebih dari 182 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar, dan lebih dari 2.200 rumah sakit yang berpartisipasi. Dan jumlah tersebut, akan terus membesar seiring bertambahnya jumlah penduduk. Apalagi, belum semua penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 262 juta terkover oleh BPJS.

Jadi, wajar kan jika defisit terus membesar? Makanya, jangan defisit ini dijadikan alasan untuk menaikkan iuran. Sebab ini merupakan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya.

Jangan subsidi terus menerus disalurkan ke hal-hal yang kurang tepat. Seperti subsidi BBM, yang hanya dinikmati oleh yang punya mobil.

Asal tahu saja, tahun depan pemerintah masih menganggarkan subsidi energi sebesar Rp103,37 triliun. Alasannya, demi mengantisipasi dampak dari perubahan nilai tukar (kurs) rupiah yang diperkirakan melemah ke kisaran Rp13.500 per dolar Amerika Serikat.

Jadi, subsidi sebesar Rp 10 triliun atau Rp 20 triliun tidak ada artinya. Apalagi ini dilakukan untuk pemerataan kesehatan masyarakat. Iya kan?

Komentar

Artikel Lainnya
Senin 18 Juli 2016 | 20:58 WIB
Akhir Nasib Bumi Asih Jaya

Akhirnya  PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dan gugatan OJK dikabulkan. Bagaimana nasib nasabah?

Rabu 27 September 2017 | 15:39 WIB
Dari pada Dijual, Mending Diberdayakan

Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengusulkan agar pemerintah menjual BUMN. Alasannya, badan usaha milik negara sudah…

Senin 04 April 2016 | 21:44 WIB
Rupiah Masih Akan Bersinar

Rupiah terselamatkan oleh pidato Janet Yellen. Penguatan mata uang RI itu diperkirakan masih akan berlangsung  beberapa…

Jumat 02 Desember 2016 | 15:11 WIB
BACA Aplikasi Berita Indonesia Terbaik

Mobilitas yang sangat tinggi masyarakat urban di kota-kota besar, seperti Jakarta, menjadikan aktivitas membaca berita semakin…

Senin 04 April 2016 | 22:23 WIB
Surat Pembaca Edisi 31-V

Penurunan harga BBM yang dimulai pada awal April 2016 ini tentu saja layak menjadi kabar baik bagi khalayah masyarakat.