Sabtu, 21 Oktober 2017

Freeport Memang Sakti

ptfi.co.id

Freeport Memang Sakti

Oleh: Satrio Adi Nugroho - Selasa 10 Oktober 2017 | 17:58 WIB

Tidak lama lagi PT Freeport Indonesia bakal menikmati fasilitas perpajakan yang menggiurkan. Freeport lagi-lagi mendapat keistimewaan. Draft beleid berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berisi keringanan pajak itu sekarang sudah di Sekretariat Negara (Setneg).

Dalam bab VII Pasal 14 RPP tersebut, disebutkan tarif PPh Freeport hanya 25%. Angka ini turun ketimbang PPh badan Freeport saat masih rezim Kontrak Karya (KK), yaitu 35%.  Tapi, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%. 

Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya bertentangan dengan berbagai peraturan di atasnya. Tidak tanggung-tanggung, RPP tadi menabrak konstitusi, khususnya pasal 23 A. Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Konstitusi mewajibkan pajak dan pungutan yang memaksa diatur dalam Undang-Undang. Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara (Minerba), ketentuannya ada di UU No. 04/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Dengan keharusan  pajak diatur dengan UU, Konstitusi kita hendak memastikan pemungutan pajak juga dikendalikan dan diawasi oleh rakyat melalui DPR. Setelah ketentuan perpajakan lahir dalam bentuk UU, maka tidak boleh ada lagi pungutan yang bersifat memaksa dalam lingkup nasional, apalagi jika didasarkan pada peraturan yang secara hirarki lebih rendah daripada UU.

Keringanan perpajakan bagi Freeport juga melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi begitulah, kalau untuk menyenangkan asing, seolah apa saja bisa dilakukan, termasuk melanggar konsititusi dan UU.

Lucunya, di balik keringanan pajak buat Freeport, pemerintah malah melahirkan sejumlah kebijakan untuk menggenjot penerimaan pajak.

 

Komentar

Artikel Lainnya
Senin 25 Januari 2016 | 09:01 WIB
Bersaing ke Puncak Mandiri

Dalam RUPS Bank Mandiri, Maret nanti, bank BUMN ini bakal punya bos baru. Peluang Maryono dan Pahala menuju puncak Mandiri…

Senin 15 Agustus 2016 | 21:55 WIB
Taring Antidumping Sudah Perlu

Pengenaan bea masuk antidumping terhadap produk sebuah negara yang melakukan dumping tampaknya perlu…

Senin 27 Juni 2016 | 22:10 WIB
Surat Pembaca Edisi 43-V

Bagaikan pemain akrobat, Presiden Jokowi  berjanji untuk menjungkir-balikkan harga komoditas pangan pada Rapat Terbatas…

Senin 10 Oktober 2016 | 23:52 WIB
Telkomsel-BTPN Uji Coba Penyaluran Nontunai

Telkomsel dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan…

Senin 02 Mei 2016 | 20:59 WIB
Tipu-tipu Gaya Produsen Mobil

Aksi akal-akalan yang dilakukan industri otomotif nyatanya belum berakhir. Kini,  giliran Mitsubishi Motor Corp bikin…