Kamis, 14 Desember 2017

Freeport Memang Sakti

ptfi.co.id

Freeport Memang Sakti

Oleh: Satrio Adi Nugroho - Selasa 10 Oktober 2017 | 17:58 WIB

Tidak lama lagi PT Freeport Indonesia bakal menikmati fasilitas perpajakan yang menggiurkan. Freeport lagi-lagi mendapat keistimewaan. Draft beleid berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berisi keringanan pajak itu sekarang sudah di Sekretariat Negara (Setneg).

Dalam bab VII Pasal 14 RPP tersebut, disebutkan tarif PPh Freeport hanya 25%. Angka ini turun ketimbang PPh badan Freeport saat masih rezim Kontrak Karya (KK), yaitu 35%.  Tapi, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%. 

Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya bertentangan dengan berbagai peraturan di atasnya. Tidak tanggung-tanggung, RPP tadi menabrak konstitusi, khususnya pasal 23 A. Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Konstitusi mewajibkan pajak dan pungutan yang memaksa diatur dalam Undang-Undang. Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara (Minerba), ketentuannya ada di UU No. 04/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Dengan keharusan  pajak diatur dengan UU, Konstitusi kita hendak memastikan pemungutan pajak juga dikendalikan dan diawasi oleh rakyat melalui DPR. Setelah ketentuan perpajakan lahir dalam bentuk UU, maka tidak boleh ada lagi pungutan yang bersifat memaksa dalam lingkup nasional, apalagi jika didasarkan pada peraturan yang secara hirarki lebih rendah daripada UU.

Keringanan perpajakan bagi Freeport juga melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi begitulah, kalau untuk menyenangkan asing, seolah apa saja bisa dilakukan, termasuk melanggar konsititusi dan UU.

Lucunya, di balik keringanan pajak buat Freeport, pemerintah malah melahirkan sejumlah kebijakan untuk menggenjot penerimaan pajak.

 

Komentar

Artikel Lainnya
Rabu 08 Maret 2017 | 13:00 WIB
Hasil Seleksi DK OJK Mulai Dipertanyakan

Beberapa kalangan mulai mempertanyakan keputusan Panitia Seleksi (pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).…

Rabu 21 Oktober 2015 | 19:57 WIB
Batu Akik Genjot Ekspor

Tren batu akik di Indonesia menyebar ke berbagai belahan dunia melalui media sosial. Ekspor Indonesia pun tertolong.

Senin 26 September 2016 | 12:34 WIB
Virus Mengancam TV Berbayar

Di tengah gencarnya para operator TV berbayar membidik pasar, operator ilegal terus menebar ancaman.

Senin 11 April 2016 | 22:22 WIB
Ini Proyek Gede

Ada kejadian mengejutkan yang terjadi pekan lalu, Aguan alias Sugianto Kusuma dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).…

Senin 05 September 2016 | 21:12 WIB
Ayo Koleksi INDF

Target penjualan dan laba bersih tahun ini optimistis tercapai. Itu sebabnya,  INDF dan ICBP masih mendapat rekomendasi…