Kamis, 14 Desember 2017

Pemerintah Garap Rencana Pengelolaan 256 Unit Kesatuan Hutan

Dok. Review

Pemerintah Garap Rencana Pengelolaan 256 Unit Kesatuan Hutan

Oleh: Satrio Adi Nugroho - Selasa 21 Nopember 2017 | 15:50 WIB

JAKARTA --- Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini tengah menyusun dokumen tata hutan dan rencana operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sampai 2017, tercatat sekitar 256 unit KPH sedang disusun dokumen pengelolaannya.

Sigit Hardwinarto, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan pembangunan merupakan salah satu mandat Undang Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. “Pembentukan KPH bertujuan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan lestari di seluruh kawasan hutan di Indonesia baik Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi,” kata Sigit di Jakarta, Selasa (21/11).

Konsep KPH merupakan sebuah arah proses desentralisasi dan pendelegasian wewenang yang ditandai dengan pembagian yang jelas antara urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan. Dalam praktiknya, konsep ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Untuk itulah diperlukan dokumen pengelolaan yang disepakati bersama.

Penyusunan rencana pengelolaan hutan tersebut dilakukan dalam sebuah workshop selama dua hari (21-22 November 2017) di Jakarta yang melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Workshop tersebut bertema “Membangun Visi Antar Sektor untuk Kebijakan, Peraturan dan Prosedur Operasionalisasi KPH Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Jakarta”.

Sigit menjelaskan sejak tahun 2009 telah ditetapkan wilayah KPH di seluruh Indonesia dan sudah difasilitasi operasionalisasi terhadap 120 unit KPH. “Khusus tahun 2017, juga sedang difasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang di 40 Unit KPH,” jelas Sigit.

Untuk mempercepat operasionalisasi Kesatuan Hutan, KLHK telah menerbitkan sejumlah peraturan menteri. Pemerintah juga sedang membahas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.

Menurut Sigit, workshop dua hari yang bekerjasama dengan Bank Dunia tersebut diharapkan mampu membangun visi antar sektor untuk kebijakan, peraturan dan prosedur operasionalisasi KPH menuju pengelolaan hutan berkelanjutan. Hasil dialog ini selanjutnya akan menjadi bahan untuk dapat diimplementasikan pada 10 KPH terpilih di delapan Provinsi, yaitu KPH Wilayah IX Panyabungan (Sumatera Utara), KPH Unit XXII Tasik Besar Serkap (Riau), KPHP Tanah Laut (Kalimantan Selatan), serta Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura dan Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh (Nusa Tenggara Barat). Implementasi juga akan dilakukan untuk KPH Dampelas dan KPH Dolago Tanggunung (Sulawesi Tengah), KPH Unit VII Limau Sarolangun (Jambi), KPH Wil. XIII Lakitan-Bukit Cogong (Sumatera Selatan) dan KPH Kendilo (Kalimantan Timur).

Komentar

Artikel Lainnya
Senin 14 Nopember 2016 | 20:07 WIB
Mengintip Reksa Dana Syariah

Ingin kaya tapi halal? Cobalah berinvestasi di reksa dana syariah. Di jamin, keuntungan yang diperoleh lebih tinggi daripada…

Rabu 12 April 2017 | 14:05 WIB
Danamon Bagi Dividen Rp931 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Perseroan) yang dilaksanakan…

Senin 04 April 2016 | 22:15 WIB
Target Penjualan Kalbe Farma

PT Kalbe Farma Tbk menargetkan penjulan tumbuh 10%  pada 2016. Target penjualan tahun ini lebih tinggi dari pencapaian…

Senin 08 Agustus 2016 | 20:45 WIB
Inilah Mobil Mewah yang Digandrungi di Indonesia

Sedan ultramewah Mercy ini memiliki harga jual mencapai Rp 5,339 miliar, off the road atau sebelum pajak.

Rabu 03 Pebruari 2016 | 01:32 WIB
Menembus Asia dengan Kereta Api

Sejak beberapa tahun lalu, China  fokus membangun jaringan kereta apinya. China juga berambisi membangun jalur…