Senin, 24 Juni 2019 | Jakarta, Indonesia

Awas, Utang Swasta (LAPUT BOM KRISIS DARI MALAYSIA Bagian 3)

Latihono Sujantyo Dan Kukuh Bhimo Nugroho

Minggu, 06 September 2015 - 13:09 WIB

Proyek Pembanguna oleh Swasta (Foto: Dahlan RP)
Proyek Pembanguna oleh Swasta (Foto: Dahlan RP)
A A A

LIMA atau enam tahun lalu, ekonomi Asia terbilang yang paling cemerlang di dunia. Sejak krisis keuangan 2008 menghantam negara-negara maju, Asia adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia.

Setiap hari, uang mengalir deras ke kawasan ini. Para investor dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa berbondong-bondong memindahkan uangnya ke Asia untuk mengambil untung. Pendek kata, Asia menjadi tempat enak berternak uang.

Menurut catatan Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UNCTAD, aliran modal asing (FDI) dari negara maju ke negara-negara emerging market naik hampir dua kali lipat sejak krisis finansial 2008. 

Negara-negara berkembang besar di Asia akhirnya tumbuh subur. Setiap kali mobil baru keluar, langsung habis dibeli konsumen. Properti mewah dibangun di mana-mana dan restoran saban hari penuh sesak oleh pengunjung. 

Tapi, perlahan-lahan mulai terkuak bahwa sebagian usaha itu dibangun dengan utang. Utang luar negeri swasta itu kini sudah menumpuk. Standard & Poor’s (S&P) menemukan 100 korporasi besar di Asia Tenggara memiliki utang sangat besar. 

Tumpukan utang 100 korporasi terbesar di Asia Tenggara telah meningkat enam kali lipat ketimbang krisis yang menghantam kawasan ini di tahun 1998. Utang 100 korporasi besar tersebut telah menembus US$ 392 miliar per akhir Juni 2015. Tidak cuma itu, rasio utang korporasi terhadap aset telah menyentuh level 31,7%, hampir mendekati level krisis 1998 silam. Rasio ini naik 29,5% dari tahun 2010.

Dari 100 korporasi itu, sebagian besar berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. S&P menyebutkan, utang luar negeri korporasi di Indonesia tumbuh dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang utang lokal di periode 2010- 2014. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, tahun 2010, utang luar negeri swasta baru US$ 83,78 miliar. Per Juni 2015, utang luar negeri swasta sudah membengkak menjadi US$ 169,68 miliar. Utang swasta itu setara 55,77% dari total utang luar negeri Indonesia.

S&P mengingatkan, pelemahan nilai tukar mata uang negara emerging market, termasuk rupiah, bakal menjadi bom waktu. “Daya tahan korporasi Asia Tenggara diuji semester II 2015 dan tahun 2016,” kata Bertrand Jabouley, Director of Asia-Pacific Corporate Ratings S&P. 

HANTU KRISIS 1998

Jauh hari sebelumnya, otoritas moneter ini sudah mengingatkan hal ini. Agus Martowardojo pernah mengatakan, ada beberapa ciri utang yang tidak diperhitungkan dengan hati-hati. Pertama, adanya risiko nilai tukar alias missmatch, yaitu perusahaan meminjam dalam bentuk valuta asing dan menggunakan untuk proyek yang menghasilkan rupiah murni. Sehingga, ada kerugian valas yang cukup besar.

Kedua, pinjaman jangka pendek yang diinvestasikan pada proyek jangka panjang. Kondisi ini sangat berisiko, karena jika sewaktu-waktu ada guncangan, kreditur bisa menarik kembali dananya, sementara perusahaan sebagai debitur tak bisa mengembalikan. 

Ketiga, perusahaan yang mendapat pinjaman dalam bunga berfluktuasi, dan kemudian di dalam negeri ia pinjamkan ke pihak lain dengan bunga tetap. Sehingga ada risiko kenaikan bunga yang bisa menimbulkan kerugian perusahaan yang bersangkutan.

Celakanya, nilai tukar rupiah saat ini terus saja melemah terhadap dolar AS. Kalau rupiah semakin melemah, sudah bisa dibayangkan beban berat yang harus dipikul pengusaha yang punya pinjaman dalam mata uang dolar AS. 

Yang rawan, masih banyak utang luar negeri swasta itu yang belum punya lindung nilai atau hedging. Parahnya lagi, tingkat gagal bayar utang luar negeri swasta dan BUMN itu mencapai 34% dari total utang. 

Kalau banyak perusahaan gagal membayar utang, apa yang bakal terjadi? Kepercayaan masyarakat bakal rontok. Kalau sudah begini, bukan tak mungkin krisis ekonomi tahun 1998 bisa saja terulang kembali. 

Krisis 1998 sebenarnya dimulai dari membengkaknya utang luar negeri swasta. Menurut catatan Bank Dunia, selama periode 1992 hingga Juli 1997, sebanyak 85% penambahan utang luar negeri Indonesia berasal dari swasta. Parahnya, umumnya utang swasta itu berjangka pendek. 

Saat itu, dari total utang luar negeri per Maret 1998 sebesar US$ 138 miliar, sekitar US$ 72,5 miliar adalah utang swasta. Dari jumlah ini, sekitar US$ 20 miliar akan jatuh tempo di tahun 1998. Sementara cadangan devisa tinggal US$ 14,4 miliar. 

Lebih parah lagi, melonjaknya utang swasta itu dibarengi dengan krisis politik di dalam negeri. Di tengah gonjang-ganjing politik menurunkan Presiden Soeharto saat itu, para pemilik modal ramai-ramai menarik uangnya dari Indonesia. Rupiah pun langsung ambruk dari Rp 2.300 per dolar AS pada pertengahan 1997 menjadi Rp 17.000 per dolar AS di Januari 1998. 

Ketidakpercayaan terhadap rupiah kemudian menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap perbankan. Deposan ramai-ramai menarik dananya dari perbankan. Tak hanya itu, para mitra bank di luar negeri juga menarik diri. Perbankan nasional kolaps, yang kemudian melabrak ke sektor riil, seperti kegiatan produksi, perdagangan, investasi maupun konsumsi. 

Tapi, ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan, tekanan utang luar negeri swasta tidak seberat tahun 1998 silam. Indikator ekonomi Indonesia saat ini juga terbilang lebih baik ketimbang tahun 1998. “Belajar dari krisis 1998, swasta sudah hedging. Kurs sudah diasuransi sehingga tekanan utang tidak seberat 1998,” ujarnya. rw

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 58 menit yang lalu

Pemerintah Mulai Prioritaskan Pasokan Batubara untuk Dalam Negeri

Produksi batubara tahun 2018 lalu mencapai 528 juta ton.

Global 5 jam yang lalu

Di Paris, Airbus Raih Kontrak 595 Pesawat

Airbus mendominasi lapangan udara Le Bourget. Pada ajang Paris Air Show.

Business 6 jam yang lalu

Kemenperin dan Blibli.com Gelar Kompetisi Creativepreneur

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap e-Commerce menjadi gerbang bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk melakukan transformasi.

Global 6 jam yang lalu

Carrefour Jual 80% Sahamnya di China

Raksasa ritel Prancis, Carrefour Group, Minggu (23/6/2019), mengumumkan, pihaknya telah setuju untuk menjual 80% saham ekuitas di Carrefour China kepada Suning.com, peritel terkemuka China Suning.com…

Money 8 jam yang lalu

Bitcoin Kembali Menembus Puncak

Harga bitcoin terus mencetak posisi tertinggi baru.

Money 24 jam yang lalu

LPS Siapkan Proses Likuidasi BPR Legian

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan proses likuidasi PT BPR Legian. Langkah itu sebagai tindak lanjut atas keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang…

Global 23/06/2019 11:55 WIB

Konsumen Pakaian AS Terbebani Kenaikan Tarif

Sebuah studi mengungkapkan, ancaman kenaikan tarif 25% pada tambahan impor China senilai USD300 miliar akan membuat konsumen AS membayar USD4,4 miliar lebih banyak setiap tahun untuk pakaian.

Business 23/06/2019 11:26 WIB

Bank Dunia Pinjami USD150 Juta untuk Rekonstruksi Sulteng

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman USD150 juta untuk membiayai rekonstruksi maupun penguatan perumahan dan fasilitas umum yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Global 23/06/2019 10:13 WIB

2021, Pasar VR China Capai USD7,5 Miliar

Pasar realitas virtual (VR) China terus berkembang.

Global 22/06/2019 09:59 WIB

Huawei Tetap Diterima di Banyak Negara

Keputusan Amerika Serikat (AS) yang memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam ternyata tidak menyurutkan sejumlah negara untuk menggandeng perusahaan asal China itu.