Selasa, 20 Agustus 2019 | Jakarta, Indonesia

Awas, Utang Swasta (LAPUT BOM KRISIS DARI MALAYSIA Bagian 3)

Latihono Sujantyo Dan Kukuh Bhimo Nugroho

Minggu, 06 September 2015 - 13:09 WIB

Proyek Pembanguna oleh Swasta (Foto: Dahlan RP)
Proyek Pembanguna oleh Swasta (Foto: Dahlan RP)
A A A

LIMA atau enam tahun lalu, ekonomi Asia terbilang yang paling cemerlang di dunia. Sejak krisis keuangan 2008 menghantam negara-negara maju, Asia adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia.

Setiap hari, uang mengalir deras ke kawasan ini. Para investor dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa berbondong-bondong memindahkan uangnya ke Asia untuk mengambil untung. Pendek kata, Asia menjadi tempat enak berternak uang.

Menurut catatan Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UNCTAD, aliran modal asing (FDI) dari negara maju ke negara-negara emerging market naik hampir dua kali lipat sejak krisis finansial 2008. 

Negara-negara berkembang besar di Asia akhirnya tumbuh subur. Setiap kali mobil baru keluar, langsung habis dibeli konsumen. Properti mewah dibangun di mana-mana dan restoran saban hari penuh sesak oleh pengunjung. 

Tapi, perlahan-lahan mulai terkuak bahwa sebagian usaha itu dibangun dengan utang. Utang luar negeri swasta itu kini sudah menumpuk. Standard & Poor’s (S&P) menemukan 100 korporasi besar di Asia Tenggara memiliki utang sangat besar. 

Tumpukan utang 100 korporasi terbesar di Asia Tenggara telah meningkat enam kali lipat ketimbang krisis yang menghantam kawasan ini di tahun 1998. Utang 100 korporasi besar tersebut telah menembus US$ 392 miliar per akhir Juni 2015. Tidak cuma itu, rasio utang korporasi terhadap aset telah menyentuh level 31,7%, hampir mendekati level krisis 1998 silam. Rasio ini naik 29,5% dari tahun 2010.

Dari 100 korporasi itu, sebagian besar berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. S&P menyebutkan, utang luar negeri korporasi di Indonesia tumbuh dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang utang lokal di periode 2010- 2014. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, tahun 2010, utang luar negeri swasta baru US$ 83,78 miliar. Per Juni 2015, utang luar negeri swasta sudah membengkak menjadi US$ 169,68 miliar. Utang swasta itu setara 55,77% dari total utang luar negeri Indonesia.

S&P mengingatkan, pelemahan nilai tukar mata uang negara emerging market, termasuk rupiah, bakal menjadi bom waktu. “Daya tahan korporasi Asia Tenggara diuji semester II 2015 dan tahun 2016,” kata Bertrand Jabouley, Director of Asia-Pacific Corporate Ratings S&P. 

HANTU KRISIS 1998

Jauh hari sebelumnya, otoritas moneter ini sudah mengingatkan hal ini. Agus Martowardojo pernah mengatakan, ada beberapa ciri utang yang tidak diperhitungkan dengan hati-hati. Pertama, adanya risiko nilai tukar alias missmatch, yaitu perusahaan meminjam dalam bentuk valuta asing dan menggunakan untuk proyek yang menghasilkan rupiah murni. Sehingga, ada kerugian valas yang cukup besar.

Kedua, pinjaman jangka pendek yang diinvestasikan pada proyek jangka panjang. Kondisi ini sangat berisiko, karena jika sewaktu-waktu ada guncangan, kreditur bisa menarik kembali dananya, sementara perusahaan sebagai debitur tak bisa mengembalikan. 

Ketiga, perusahaan yang mendapat pinjaman dalam bunga berfluktuasi, dan kemudian di dalam negeri ia pinjamkan ke pihak lain dengan bunga tetap. Sehingga ada risiko kenaikan bunga yang bisa menimbulkan kerugian perusahaan yang bersangkutan.

Celakanya, nilai tukar rupiah saat ini terus saja melemah terhadap dolar AS. Kalau rupiah semakin melemah, sudah bisa dibayangkan beban berat yang harus dipikul pengusaha yang punya pinjaman dalam mata uang dolar AS. 

Yang rawan, masih banyak utang luar negeri swasta itu yang belum punya lindung nilai atau hedging. Parahnya lagi, tingkat gagal bayar utang luar negeri swasta dan BUMN itu mencapai 34% dari total utang. 

Kalau banyak perusahaan gagal membayar utang, apa yang bakal terjadi? Kepercayaan masyarakat bakal rontok. Kalau sudah begini, bukan tak mungkin krisis ekonomi tahun 1998 bisa saja terulang kembali. 

Krisis 1998 sebenarnya dimulai dari membengkaknya utang luar negeri swasta. Menurut catatan Bank Dunia, selama periode 1992 hingga Juli 1997, sebanyak 85% penambahan utang luar negeri Indonesia berasal dari swasta. Parahnya, umumnya utang swasta itu berjangka pendek. 

Saat itu, dari total utang luar negeri per Maret 1998 sebesar US$ 138 miliar, sekitar US$ 72,5 miliar adalah utang swasta. Dari jumlah ini, sekitar US$ 20 miliar akan jatuh tempo di tahun 1998. Sementara cadangan devisa tinggal US$ 14,4 miliar. 

Lebih parah lagi, melonjaknya utang swasta itu dibarengi dengan krisis politik di dalam negeri. Di tengah gonjang-ganjing politik menurunkan Presiden Soeharto saat itu, para pemilik modal ramai-ramai menarik uangnya dari Indonesia. Rupiah pun langsung ambruk dari Rp 2.300 per dolar AS pada pertengahan 1997 menjadi Rp 17.000 per dolar AS di Januari 1998. 

Ketidakpercayaan terhadap rupiah kemudian menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap perbankan. Deposan ramai-ramai menarik dananya dari perbankan. Tak hanya itu, para mitra bank di luar negeri juga menarik diri. Perbankan nasional kolaps, yang kemudian melabrak ke sektor riil, seperti kegiatan produksi, perdagangan, investasi maupun konsumsi. 

Tapi, ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan, tekanan utang luar negeri swasta tidak seberat tahun 1998 silam. Indikator ekonomi Indonesia saat ini juga terbilang lebih baik ketimbang tahun 1998. “Belajar dari krisis 1998, swasta sudah hedging. Kurs sudah diasuransi sehingga tekanan utang tidak seberat 1998,” ujarnya. rw

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…