Kamis, 19 September 2019 | Jakarta, Indonesia

Kali Ini Jokowi Melawan

Latihono Sujantyo

Senin, 18 Januari 2016 - 20:54 WIB

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja: Tidak boleh ada yang intimidasi.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja: Tidak boleh ada yang intimidasi.
A A A

Tadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melancarkan jurus sekali tepuk dua tiga lalat terhabisi. Maksudnya, sekali melangkah dua tiga masalah terselesaikan. Tapi ternyata hasilnya tidak demikian. Masalah yang diduga sudah selesai itu ternyata berbuntut panjang. Malah saking panjangnya, persoalan itu merembet ke mana-mana.

Contohnya ketika negeri ini dihebohkan oleh pencalonan Kapolri yang berstatus tersangka. Dalam kekisruhan itu, Kabareskrim (saat itu) Komjen Budi Waseso ikut “andil” dengan melakukan beberapa gebrakan. Di antaranya, ia menggerebek PT Pelindo II. Dan, dari situ muncullah kasus pembelian mobil crane. Polri pun melanjutkan penyelidikannya.

Tapi Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino tak kalah gertak. Merasa punya beking yang kuat, ia pun menelpon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan kabar tersebut sampai di telinga Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sedang berada di Korea Selatan. Hasilnya lumayan. Lino bisa bernafas lega. Bahkan, ketika itu Jusuf Kalla seperti mengancam halus polisi, untuk bertindak “hati-hati”. Dilansir dari Harian Kompas 30 Agustus 2015, Jusuf Kalla berkata, “Polisi harus menjalankan perintah presiden dalam mengusut kasus Lino dan tidak boleh keluar dari itu.”

Kok, lapor presiden? Inilah “rezeki” Jokowi. Dan JK (panggilan Jusuf Kalla) seolah-olah melemparkan masalah pelik ini kepada atasannya. Jokowi pun putar otak. Akhirnya ditemukan pemecahannya, Komjen Budi Gunawan (yang dicalonkan Kapolri) diangkat menjadi Wakapolri dan Budi Waseso yang semula menjabat sebagai Kabareskrim didapuk menjadi Ketua Badan Narkotika Nasional.

Selesai? Ternyata belum. Sejumlah anggota DPR membangun proyek Pansus Pelindo II. Dan di sini, mereka menggandeng semua orang yang berseberangan dengan Lino, termasuk polisi dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Dari mulut merekalah keluar serangkaian caci maki yang mengarah kepada Lino. Tak terkecuali peran Jusuf Kalla dan Sofyan Djalil yang katanya membekingi Lino. Dan, Lino akhirnya pun tumbang dari Pelindo II. Ia diserang dari berbagai penjuru, mulai dari kepolisian, Pansus Angket DPR Pelindo II sampai KPK. Lino telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian mobil crane oleh KPK.

Tidak cukup sampai di situ. Konyolnya, Pansus Pelindo II yang dimotori Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Hah?

Banyak kalangan menilai desakan kepada Jokowi untuk mencopot Rini tak lepas dari peran yang dimainkan oleh PDI Perjuangan. Memang, dua bulan sejak Rini ditarik Presiden Jokowi masuk ke dalam Kabinet Kerja, hubungannya dengan beberapa petinggi PDI Perjuangan, terutama Megawati, mulai tak mesra. Megawati dan elit PDI Perjuangan menginginkan agar Rini bersikap loyal dan berkomitmen kepada PDI Perjuangan. Sebaliknya Rini, karena merasa dipilih dari kalangan profesional, ingin bekerja secara profesional dan tak ingin diintervensi.

Dalam pidato pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu, Megawati sempat menyebut ada ‘penumpang gelap’ dalam pemerintahan Jokowi. Banyak orang paham bahwa yang dibidik oleh Mega adalah Rini Soemarno, Luhut Binsar Panjaitan (saat itu Kepala Staf Kepresidenan), dan Sekretaris Kabinet (saat itu) Andi Widjajanto, yang kemudian diganti oleh Pramono Anung.

SEMAKIN LIHAI

Kebetulan sekarang ini isu reshuffle kabinet jilid II sedang hangat-hangatnya. Isu ini semakin berhembus kencang ketika PAN mengklaim dua kadernya sudah ditawari Presiden Jokowi menjadi menteri.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberi sinyal kemungkinan reshuffle. Namun kali ini ia mengingatkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif presiden,” tegasnya dalam akun Instagramnya, pada Minggu (3/1).

Siapa pihak yang mendikte dan mengintimidasi presiden soal reshuffle kabinet? Kepada siapa pernyataan ini ditujukan? Ada dua kemungkinan. Pertama, pernyataan itu ditujukan kepada Megawati dan sejumlah politisi PDI Perjuangan serta koalisi partai yang dulu mendukungnya sebagai capres. Ia ingin melepaskan diri dari predikat sebagai ‘petugas partai’, karena menganggap intervensi yang banyak dilakukan partai pendukungnya hanya menghambat kinerja pemerintahannya.

Kemungkinan kedua, Jokowi ingin mengingatkan kepada partai yang baru masuk mendukungnya agar tidak terlalu berharap banyak kadernya masuk dalam jajaran kabinet  hasil reshuffle jilid II. Maklum saja, dalam penyusunan Kabinet Kerja pada Oktober tahun 2014, hanya dua menteri yang langsung dipilih oleh Jokowi, yakni Pratikno (Mensesneg) dan Andrinof Chaniago (Menteri PPN/Kepala Bappenas). Selebihnya, kebanyakan pesanan. Baru pada reshuffle jilid I pada Agustus tahun lalu, Jokowi memilih sendiri Rizal Ramli (Menko Kemaritiman dan Sumber Daya) dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Polhukam). Namun, Andrinof diganti oleh Sofyan Djalil.

Banyak kalangan mencium, di tahun kedua pemerintahannya Jokowi bakal semakin berani mengganti para menterinya yang tidak sesuai dengan Nawicita, tidak cekatan, dan hanya sibuk dalam permainan politik. Apalagi, Jokowi tampak semakin lihai menyeimbangkan kekuatan politiknya dalam merangkul oposisi.

Kita lihat saja nanti hasil reshuffle kabinet jilid II.

Tag

  1. laput20v

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…