Selasa, 23 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 23-V

Noorvita H, Diah Saraswaty, Dan Pasila Pradanisa

Senin, 08 Februari 2016 - 15:07 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

Pemerintah Lindungi Petani

Saya sedih membaca tulisan bahwa saat ini ribuan hektare lahan di desa sudah dikuasai para pemilik modal. Para petani sudah mulai terpinggirkan. Kekuatan uang telah memaksa para petani menjual lahannya.

Katanya, sebanyak 26,14 juta rumah tangga petani menguasai lahan yang rata-rata luasnya 0,89 hektare per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga lainnya, hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare per keluarga. Padahal idealnya untuk hidup, satu keluarga petani harusnya menguasai 2 hektare lahan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah, sebagai otoritas pengendali penguasaan lahan, belum banyak campur tangan. Atau justru belum terlalu memikirkannya.

Banyak pejabat pemerintah daerah yang kini mendorong investasi dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu justru membuat lahan para petani semakin menyempit. Ujung-ujungnya, para petani semakin terpinggirkan.

Oleh sebab itulah, saya berharap agar pemerintah menata kembali lahan bagi petani. Jangan mentang-mentang mendorong masuknya investor, namun di sisi lain justru membuat para petani semakin miskin dan terpinggirkan.

Noorvita H,

Perum Gaperi BDB, Bogor

Dukung Borobudur Mahakarya Dunia

Presiden Jokowi layak diacungi jempol. Selama ini, belum ada presiden yang begitu peduli terhadap keberadaan Candi Borobudur. Tapi kini, Presiden Jokowi menggagas ide “Borobudur Mahakarya Budaya Dunia” atau “Borobudur World Cultural Masterpiece”.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah bakal menggelontorkan dana hingga Rp 20 triliun untuk mengembangkan kawasan Candi Borobudur. Nantinya, ditargetkan bakal menghasilkan devisa dari para wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp 24 triliun hingga Rp 25 triliun per tahun.

Agenda besar mengembangkan kawasan candi Borobudur itu, tentu bakal berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di sekitarnya. Selain itu, Indonesia tak lagi hanya dikenal dengan Bali, tapi juga Borobudur yang sebenarnya justru menjadi bagian dari tujuh keajaiban dunia. Semoga gagasan Pak Jokowi bakal terwujud.

Diah Saraswaty,

Pamulang, Tangerang Selatan

Freeport Jangan Diberi Izin Ekspor

Saya salut dengan keputusan Kementerian ESDM untuk tak memberi rekomendasi bagi Freeport untuk mengekspor mineral. Jika Freeport memang tak mau menyerahkan uang jaminan US$ 530 juta untuk membangun smelter, ya jangan diberi izin.

Uang jaminan itu, menurut saya perlu, karena selama ini Freeport tak menunjukkan itikad baik terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia. Mereka terkesan terlalu banyak tuntutan dan pongah dengan merasa yakin bakal bisa terus mengeruk kekayaan alam Bumi Cendrawsih.

Kalaupun saat ini keuangan Freeport-McMoran di AS sedang amburadul, hal itu bukan urusan kita. Mau bangkrut atau runtuh terserah. Mereka harus tetap menunjukkan itikad baik memberi uang jaminan US$ 530 juta.

Pak Jokowi jangan kalah gertak dengan elite Freeport dan AS. Kita negara bermartabat. Kita juga mampu mengolah tambang Grasberg jika Freeport hengkang. Kekayaan alam di negeri ini harus ditujukan buat kemakmuran rakyat.

Pasila Pradanisa,

Malang, Jatim

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 40 menit yang lalu

Ekspor TPT Tahun Ini Ditargetkan USD15 Miliar

Sepanjang tahun ini, Kementerian Perindustrian menargetkan nilai ekspor dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat  menembus USD15 Miliar

Business 15 jam yang lalu

Kemenperin Usulkan Empat Strategi untuk TPT

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan empat strategi untuk memacu industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Business 16 jam yang lalu

Stainless Steel Indonesia Kena Bea Anti Dumping di China

China akan mengenakan bea impor baru bagi berbagai produk stainless steel dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China sebagai tanggapan atas…

Business 17 jam yang lalu

Kontrak Kerja Sama WK Corridor Diperpanjang

Kontrak Bagi Hasil WK Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 20 Desember 2023 dan menggunakan skema Gross Split.

Business 19 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 20 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 23 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 24 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 22/07/2019 08:18 WIB

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.