Selasa, 23 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 24-V

Wira Antasari, Anoraga, Dan Harry Owe

Senin, 15 Februari 2016 - 22:32 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

BPJS Kesehatan Masih Amburadul

Tak terasa, ternyata sudah 2 tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  digulirkan sejak awal Januari 2014. Tapi, selama itu pula lembaga yang memiliki tugas mulia sebagai penyelenggara layanan sosial untuk masyarakat ini masih amburadul.

Keluhan tentang layanan BPJS Kesehatan, cukup beragam. Mulai dari layanan rumah sakit tak sesuai standar, birokrasi, ketersediaan obat sampai kepesertaan. Seorang tetangga saya menceritakan pengalamannya ketika berobat ke rumah sakit. Dulu, sewaktu ada Askes, dia bisa menebus obat untuk jangka waktu sebulan. Namun setelah Askes meleburkan diri ke BPJS, obat yang diberikan hanya cukup untuk seminggu. “Untuk menebus obat, prosesnya juga cukup merepotkan dan menyita waktu,” katanya.

Selain itu, BPJS mencabut sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan. Padahal, ketika masih ada Askes, layanan pemeriksaan kesehatannya cukup luas. Penderita gagal ginjal, misalnya, perlu melakukan cuci darah yang biayanya cukup mahal. Namun dengan Askes, pesertanya bisa menjalani cuci darah secara gratis. Setelah berganti BPJS Kesehatan, prosedur cuci darah cukup berbelit.

Demikian pula penderita kanker yang harus mengonsumsi obat pencegah kanker seumur hidup, mengeluhkan pembatasan obat oleh BPJS Kesehatan.

Akibatnya, banyak peserta BPJS yang kecewa, khususnya yang berasal dari peserta Askes. Mereka kebanyakan adalah pensiunan atau lanjut usia. Ini hendaknya jadi perhatian serius dari pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan.

Wira Antasari

Jalan Otista III - Jakarta Timur

Tentang Pembangkit Listrik 35.000 megawat

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 watt. Bagaimana dengan Indonesia? Masih jauh. Elektrifikasi per kapita Indonesia hanya 210 watt.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vitenam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan Anda bandingkan lagi dengan negara maju,  bisa-bisa sakitnya tuh di sini.

Makanya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana mau meningkatkan industri, kalau listrik saja susah didapat? Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya ketersedian listrik di Tanah Air.

Tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membagun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya harus tepat. Kita tentu tak menginginkan pemilihan teknologi dan energi seperti zaman Orde Baru, yang kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu.

Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35 ribu megawatt yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawat tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara.

Itulah sebabnya, jika proyek 35 ribu megawatt bernasib sama seperti pendahulunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan.

Anoraga

Jalan Pasar Minggu Raya - Jakarta Selatan

Hapuskan Sistem Outsourcing

Salah satu agenda yang diusung dalam aksi unjuk rasa kaum buruh pada Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2015 lalu adalah masalah pekerja alih daya atau outsourcing. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang menggunakan tenaga outsourcing.

Padahal, sejak 15 November 2012 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat itu) Muhaimin Iskandar sudah meneken aturan soal outsourcing. Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19/2012 itu bertajuk Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Awalnya, para pekerja menyambut gembira lahirnya Permenakertrans Nomor 19/2012 tersebut. Sebab, Keberadaan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 diharapkan bisa  memperbaki nasibnya. Setidaknya ia berharap, statusnya bisa menjadi pekerja tetap karena jenis pekerjaannya selama ini tidak termasuk dalam lima bidang pekerjaan yang boleh dialihdayakan kepada perusahaan lain.

Tapi, seperti yang terjadi selama ini, aturan tinggal aturan, toh praktiknya berbeda jauh dengan di lapangan. Sebab, hingga kini ternyata masih banyak pengusaha yang menerapkan sistem  kerja outsourcing di perusahaannya.

Pengusaha beralasan mereka lebih enak memperkerjakan tenaga oursourcing karena beban yang ditanggung tidak berat. Sebab,  tenaga outsourcing adalah karyawan kontrak. Karena itu,   mereka tidak mendapat tunjangan, seperti asuransi, jaminan hari tua, bahkan THR. Mereka juga tidak punya jenjang karir. 

Karena itu, pantas kalau pekerja menuntut agar sistem outsourcing dihapus dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.

Harry Owe

Bekasi Timur - Jawa Barat

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 33 menit yang lalu

Ekspor TPT Tahun Ini Ditargetkan USD15 Miliar

Sepanjang tahun ini, Kementerian Perindustrian menargetkan nilai ekspor dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat  menembus USD15 Miliar

Business 15 jam yang lalu

Kemenperin Usulkan Empat Strategi untuk TPT

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan empat strategi untuk memacu industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Business 16 jam yang lalu

Stainless Steel Indonesia Kena Bea Anti Dumping di China

China akan mengenakan bea impor baru bagi berbagai produk stainless steel dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China sebagai tanggapan atas…

Business 17 jam yang lalu

Kontrak Kerja Sama WK Corridor Diperpanjang

Kontrak Bagi Hasil WK Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 20 Desember 2023 dan menggunakan skema Gross Split.

Business 19 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 20 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 23 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 24 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 22/07/2019 08:18 WIB

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.