Minggu, 19 Mei 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 24-V

Wira Antasari, Anoraga, Dan Harry Owe

Senin, 15 Februari 2016 - 22:32 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

BPJS Kesehatan Masih Amburadul

Tak terasa, ternyata sudah 2 tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  digulirkan sejak awal Januari 2014. Tapi, selama itu pula lembaga yang memiliki tugas mulia sebagai penyelenggara layanan sosial untuk masyarakat ini masih amburadul.

Keluhan tentang layanan BPJS Kesehatan, cukup beragam. Mulai dari layanan rumah sakit tak sesuai standar, birokrasi, ketersediaan obat sampai kepesertaan. Seorang tetangga saya menceritakan pengalamannya ketika berobat ke rumah sakit. Dulu, sewaktu ada Askes, dia bisa menebus obat untuk jangka waktu sebulan. Namun setelah Askes meleburkan diri ke BPJS, obat yang diberikan hanya cukup untuk seminggu. “Untuk menebus obat, prosesnya juga cukup merepotkan dan menyita waktu,” katanya.

Selain itu, BPJS mencabut sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan. Padahal, ketika masih ada Askes, layanan pemeriksaan kesehatannya cukup luas. Penderita gagal ginjal, misalnya, perlu melakukan cuci darah yang biayanya cukup mahal. Namun dengan Askes, pesertanya bisa menjalani cuci darah secara gratis. Setelah berganti BPJS Kesehatan, prosedur cuci darah cukup berbelit.

Demikian pula penderita kanker yang harus mengonsumsi obat pencegah kanker seumur hidup, mengeluhkan pembatasan obat oleh BPJS Kesehatan.

Akibatnya, banyak peserta BPJS yang kecewa, khususnya yang berasal dari peserta Askes. Mereka kebanyakan adalah pensiunan atau lanjut usia. Ini hendaknya jadi perhatian serius dari pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan.

Wira Antasari

Jalan Otista III - Jakarta Timur

Tentang Pembangkit Listrik 35.000 megawat

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 watt. Bagaimana dengan Indonesia? Masih jauh. Elektrifikasi per kapita Indonesia hanya 210 watt.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vitenam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan Anda bandingkan lagi dengan negara maju,  bisa-bisa sakitnya tuh di sini.

Makanya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana mau meningkatkan industri, kalau listrik saja susah didapat? Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya ketersedian listrik di Tanah Air.

Tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membagun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya harus tepat. Kita tentu tak menginginkan pemilihan teknologi dan energi seperti zaman Orde Baru, yang kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu.

Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35 ribu megawatt yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawat tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara.

Itulah sebabnya, jika proyek 35 ribu megawatt bernasib sama seperti pendahulunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan.

Anoraga

Jalan Pasar Minggu Raya - Jakarta Selatan

Hapuskan Sistem Outsourcing

Salah satu agenda yang diusung dalam aksi unjuk rasa kaum buruh pada Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2015 lalu adalah masalah pekerja alih daya atau outsourcing. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang menggunakan tenaga outsourcing.

Padahal, sejak 15 November 2012 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat itu) Muhaimin Iskandar sudah meneken aturan soal outsourcing. Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19/2012 itu bertajuk Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Awalnya, para pekerja menyambut gembira lahirnya Permenakertrans Nomor 19/2012 tersebut. Sebab, Keberadaan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 diharapkan bisa  memperbaki nasibnya. Setidaknya ia berharap, statusnya bisa menjadi pekerja tetap karena jenis pekerjaannya selama ini tidak termasuk dalam lima bidang pekerjaan yang boleh dialihdayakan kepada perusahaan lain.

Tapi, seperti yang terjadi selama ini, aturan tinggal aturan, toh praktiknya berbeda jauh dengan di lapangan. Sebab, hingga kini ternyata masih banyak pengusaha yang menerapkan sistem  kerja outsourcing di perusahaannya.

Pengusaha beralasan mereka lebih enak memperkerjakan tenaga oursourcing karena beban yang ditanggung tidak berat. Sebab,  tenaga outsourcing adalah karyawan kontrak. Karena itu,   mereka tidak mendapat tunjangan, seperti asuransi, jaminan hari tua, bahkan THR. Mereka juga tidak punya jenjang karir. 

Karena itu, pantas kalau pekerja menuntut agar sistem outsourcing dihapus dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.

Harry Owe

Bekasi Timur - Jawa Barat

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 17/05/2019 15:30 WIB

Inalum Incar Kerja Sama Dengan Huayou

PT Inalum menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Zhejiang Huayou Cobalt Company Ltd., produsen terbesar di dunia untuk material baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik.

Money 17/05/2019 14:38 WIB

BI dan KSEI Teken Perjanjian Penyelesaian Transaksi SBK

SBK (dahulu disebut Commercial Paper) adalah sumber pendanaan jangka pendek non perbankan.

Business 17/05/2019 13:58 WIB

Utang Luar Negeri Triwulan I 2019 Tumbuh 7,9%

ULN Indonesia pada akhir triwulan I 2019 tercatat sebesar 387,6 miliar dolar AS yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,5 miliar dolar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar…

Business 17/05/2019 12:48 WIB

Penyesuaian TBA Tiket Pesawat Berlaku Mulai Sabtu Besok

Penurunan Tarif Batas Atas (TBA) sebanyak 12 – 16 persen, sudah memperhatikan faktor-faktor substansial seperti keselamatan dan keamanan.

Business 17/05/2019 11:45 WIB

Menteri Jonan Bahas Blok Masela dengan Inpex

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Iganius Jonan kembali bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Kamis (16/5).

Business 17/05/2019 11:15 WIB

Inalum Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Industri Logam di China

Menteri BUMN Rini M. Soemarno melakukan kunjungan singkat tiga hari ke China untuk bertemu dengan sejumlah CEO industri logam China guna mempercepat hilirisasi industri tambang.

Business 17/05/2019 10:45 WIB

Pasokan BBM Jalur Mudik Lintas Jawa Dipastikan Aman

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina (Persero) melakukan pemantauan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendukung…

Business 17/05/2019 10:15 WIB

Kinerja APBN Hingga April Masih Aman

Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah, kebijakan countercyclical yang diambil Pemerintah dalam pengelolaan fiskal mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan capaian…

Business 17/05/2019 09:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Tersendat

Gejolak ekonomi global belakangan ini diprediksi bakal memukul banyak negara. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan lebih baik kemungkinan akan tersendat.

Business 17/05/2019 09:15 WIB

Kemenperin Bidik Investasi Elektronika Rp1,3 Triliun

Kementerian Perindustrian terus membidik investasi di sektor industri elektronika dan telematika.