Jumat, 22 November 2019 | Jakarta, Indonesia

SINGA TERKAM HALIM

Latihono Sujantyo, Setyo Adhi Nugroho, Dan Sri Wulandari

Senin, 14 Maret 2016 - 18:25 WIB

Dahlan RP
Dahlan RP
A A A

Lion Air Group berhak mengelola Bandara Halim Perdanakusuma setelah memenangkan perkara di MA. Mau disulap seperti apa bandara yang bersebelahan dengan Lanud Halim Perdanakusuma ini? 

Marsekal Muda Anumerta Abdul Halim Perdanakusuma mungkin orang pertama yang menangis seandainya pahlawan nasional itu masih hidup. Sebab, pada 3 Maret 2016 Mahkamah Agung (MA) memutuskan PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) sebagai pengelola Bandara Halim Perdanakusuma setelah menolak Peninjauan Kembali (PK) PT Angkasa Pura (AP) II dalam sengketa pengelolaan bandara tersebut. 
Tentu saja, kemenangan ini disambut suka cita oleh Lion Air Group, induk usaha ATS. Namun, Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait menyatakan, Lion tak akan mengambil seutuhnya Bandara Halim Perdanakusuma. “Lion Air Group akan bekerjasama dengan Badan Usaha Bandara Udara (BUBU), seperti Angkasa Pura II atau yang lainnya. Kami tidak ada keinginan untuk mengambil alih”, ujar Edward Sirait. 
Memang, sampai hari ini ATS belum memiliki izin sebagai BUBU. Padahal, izin BUBU  merupakan  wajib hukumnya bagi badan usaha yang ingin mengelola bandara. Menurut catatan majalah ini, sampai saat ini baru dua perusahaan yang memegang izin BUBU, yakni AP I dan AP II. 
Corporate Secretary PT AP II Agus Haryadi menyatakan, pihaknya akan berbicara dengan Lion Air Group mengenai pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma ke depan. Yang penting, kata Agus, penumpang tak boleh dirugikan. 
Terkait dengan pengelolaan bandara oleh swasta memang tak bisa dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bahwa yang boleh mengoperasikan bandara umum hanya pemerintah atau BUMN yang didirikan khusus untuk itu. Tapi swasta tetap dapat bekerja sama dengan BUMN dalam mengoperasikan bandara  melalui kerja sama dengan BUMN.
BERSEBELAHAN DENGAN LANUD HALIM
Kasus ini berawal saat ditandatangani surat persetujuan bersama antara Kepala Staf TNI AU dengan Dirjen Perhubungan Udara pada 5 Juni 1997. Saat itu disepakati pengelolaan bandara sipil diserahkan kepada Angkasa Pura II. Tak lama kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengoperasian Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanaksuma.
Masalah mulai muncul ketika Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) membuat perjanjian dengan ATS, anak usaha PT Lion Mentari Airlines tentang Pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma pada 24 Februari 2005. Bermodal surat perjanjian ini, ATS diberi hak menjadi pengelola baru Bandara Halim Perdanakusuma. 
Tentu saja, Angkasa Pura II yang merasa memegang mandat kesepakatan 5 Juni 1997 dan sudah memiliki aset di sana, tak mau menyerahkan pengelolaan Bandara Halim kepada ATS. Merasa jengkel, ATS menggugat Inkopau dan Angkasa Pura II ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. 
Pada 2 Mei 2011 PN Jakarta Timur mengabulkan sebagian gugatan ATS. Tak terima putusan ini, AP II mengajukan banding tapi kandas. Kasasi pun diajukan ke MA, tapi lagi-lagi AP II kalah. 
Upaya akhir dilakukan AP II dengan mengajukan PK ke MA. Tapi, ya itu tadi, permohonan PK AP II ditolak. Dengan keputusan ini, ATS berhak mengelola lahan seluas 21 hektar Bandara Halim Perdanakusuma, termasuk landas pacu. 
Banyak kalangan terkejut ketika mendengar Lion memenangkan sengketa atas Bandara Halim Perdanakusuma. Sebab, bukan apa-apa, Bandara Halim Perdanakusuma bersebelahan dengan Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, yang awalnya bagian dari Lanud. 
Lion Air Group memang sudah lama mengincar Bandara Halim Perdakusuma. Perusahaan milik Rusdi Kirana ini menyiapkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk mendesain ulang Halim menjadi bandara modern, yang mampu menampung hingga 12 juta penumpang per tahun. Selain itu, Lion akan membangun fasilitas 17 garbarata atau pintu keluar-masuk penumpang.
Untuk pengembangan itu, Lion sudah menggandeng salah satu perusahaan pelat merah bidang infrastruktur, PT Adhi Karya. Sebagai perusahaan pelaksana proyek, Adhi Karya berencana mengoptimalkan kapasitas bandara dengan membangun parallel taxiway sehingga kapasitas landasan untuk take over-landing sangat besar.
Adhi Karya juga menawarkan pembangunan kawasan parkir dengan mengusung konsep underpass untuk kelancaran arus lalu lintas, yang di dalamnya shuttle bus akan membawa penumpang dari tempat parkir ke bandara. 
Potensi bisnis pengelolaan bandara memang yang  membuat Lion tergiur. Sebagai ilustrasi, bila tidak ada pengembangan, bandara di Jakarta akan mengalami overcapacity. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang saat ini standarnya 22 juta penumpang per tahun, rencananya akan di-upgrade menjadi 62 juta penumpang per tahun. Padahal prakteknya, saat ini sudah mencapai 40 juta penumpang.
Untuk menampung lonjakan penumpang, yang diperkirakan bisa mencapai 75 juta penumpang setiap tahun mulai 2017, diperlukan bandara alternatif. Pihak Lion sendiri meramalkan kapasitas penumpang Halim bisa meningkat dari 4 juta penumpang menjadi 11 juta penumpang per tahun bila direnovasi.
SIAPA PEMILIK LION?
Hasrat Lion Air Group untuk mengembangkan sayap bisnis sepertinya tidak pernah habis. Meskipun menghadapi gejolak mata uang, terutama rupiah terhadap dolar AS, tapi itu tak menghalangi ekspansi besar-besaran perusahaan ini. 
Siapa sebenarnya pemilik Lion Air Group? Dalam wawancara dengan Tempo pada edisi 4 Desember 2011 dan 23 Juni 2013, Rusdi Kirana (saat itu CEO dan Presiden Direktur PT Mentari Lion Airlines) mengatakan bahwa 100% saham Lion dimiliki dirinya dan kakaknya, Kusnan Kirana.
Namun, banyak yang tak percaya pernyataan Rusdi tersebut. Banyak kalangan menduga Rusdi hanya seorang pengelola dana milik investor asing. Ini bisa dilihat dari ekspansi besar-besaran yang dilakukan maskapai ini. Pada Maret 2013, misalnya, Rusdi Kirana meneken kontrak pembelian sebanyak 234 pesawat Airbus A320 senilai USD24 miliar atau Rp230,4 triliun.
Sebelumnya, 18 November 2011, Rusdi meneken kontrak pembelian sebanyak 230 pesawat Boeing 737 senilai USD21,7 miliar atau lebih Rp195 triliun.
Bayangkan, dari dua kontrak itu saja, Lion harus merogoh dana sebanyak Rp425 triliun lebih. Betul, dana sebesar itu diperoleh dari kredit yang dikucurkan konsorsium yang dipimpin BNP Paribas, Perancis (untuk Airbus) dan konsorsium yang dipimpin US Exim Bank (untuk Boeing).
Hanya saja, dalam aturan pembelian pesawat, biasanya sang pemilik (Rusdi Kirana) harus menyediakan modal minimal 30% dari total biaya pembelian, atau sekitar Rp120 triliun lebih. Padahal menurut hitungan majalah Forbes, kekayaan Rusdi di tahun 2012 hanya sekitar Rp8,5 triliun.
Lantas, dari mana Rusdi mendapatkan uang sebanyak itu untuk memesan pesawat Boeing dan Airbus? Jika tidak punya uang jaminan, apa yang diberikan Rusdi  sehingga pihak Boeing dan Airbus percaya pada bisnisnya.
Rusdi sendiri memulai bisnis ketika ia terjun menjadi seorang sales marketing mesin ketik buatan Amerika Serikat, merek Brother. Tiap bulannya dia hanya menerima bayaran Rp95.000.
Dia lalu pindah profesi menjadi penjual tiket penerbangan. Tak lama kemudian bersama kakaknya, Kusnan Kirana, dia mendirikan Lion Tours. 
Berbekal pengalaman ini, dua bersaudara ini lalu menyewa satu pesawat Boeing 737-200, setelah mendapat izin penerbangan pada Oktober 1999. Dengan modal hanya USD10 juta, pada 30 Juni tahun 2000, Lion Air terbang.
Kalau dilihat dari tahun berdirinya, Lion lahir di tengah situasi perekonomian Indonesia sedang kacau balau sebagai dampak dari krisis moneter dan tumbangnya Presiden Soeharto. Dan, dalam waktu sekejap, Lion Air dan Rusdi Kirana menjadi sangat besar.  Rusdi menjadi Presiden Direktur dan CEO PT Lion Mentari Airlines.
LION SAMA DENGAN SINGA 
Kecurigaan tentang siapa pemilik Lion sebenarnya terlihat pada penggunaan nama ‘Lion’. Lion dalam bahasa Inggris artinya ‘singa’. Dalam pendirian banyak perusahaan nasional, nama ‘singa’ tidak pernah ditemui. Kata ‘singa’ malah menjadi identitas Singapura.
Dari sinilah kecurigaan semakin kuat bahwa pemilik Lion sebenarnya adalah perusahaan dari Singapura. Benarkah Singapura diam-diam ingin mendominasi bisnis penerbangan di Indonesia? Entahlah. 
Tapi yang perlu diketahui, saat ini lalu lintas udara Indonesia bagian barat dikendalikan oleh Singapura melalui perjanjian Flight Information Region (FIR). Perjanjian FIR meliputi penerbangan sipil, komersial, dan lainnya. Indonesia sendiri meratifikasi perjanjian tersebut dengan Keputusan Presiden No. 7/1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura.
Di luar bisnis penerbangan, sesungguhnya sejumlah perusahaan Singapura sudah banyak menguasai berbagai usaha strategis di Indonesia. Yang paling menggurita adalah Temasek Holdings Pte. Konglomerasi milik Pemerintah Singapura ini sudah cukup lama dikenal karena cengkeraman bisnisnya di Indonesia. 
Di sektor telekomunikasi, Temasek lewat anak usahanya, Singapore Telecommunications Limited (SingTel) mengantongi sebesar 35% saham operator seluler terbesar di Indonesia, PT Telkomsel. 
Seiring kebijakan privatisasi perbankan beberapa tahun lalu,  Temasek sempat membeli PT Bank Danamon Tbk, PT Bank Internasional Tbk (BII), PT Bank Permata Tbk, PT Bank NISP Tbk, dan Bank Buana. Total kekayaan lima bank yang dikuasainya saat itu mencapai Rp200 triliun lebih, atau 12% dari seluruh aset bank yang ada di Indonesia.
Hanya saja, entah kenapa, satu per satu bank ini dijual. Kini, Temasek hanya menguasai Bank Danamon dan Bank Permata.
Namun, itu tak berarti mengendorkan nafsu Temasek mencengkeram sektor-sektor bisnis di Indonesia. Kelompok usaha ini ikut ambil bagian dalam Cargill Golden Agri Resources. Mereka menggarap pengelolaan dan pengembangan perkebunan minyak kelapa sawit yang semula hanya dikuasai Sinar Mas.
Bisnis Temasek di Indonesia memang sudah merambah ke mana-mana. Ada telekomunikasi, perbankan, perkebunan, dan entah sektor apa lagi yang sudah dimasuki. Pasalnya, Temasek begitu banyak memiliki unit usaha beranak-pinak, yang tak mudah mengurainya.
Temasek terus memburu sektor-sektor usaha yang menguntungkan di Indonesia. Tiga tahun lalu, mereka memasuki bisnis ritel dengan membeli Matahari yang memiliki 80 gerai di 52 kota di Nusantara.
Lantas, apakah pemilik Lion Air adalah Temasek? Entahlah. Semuanya masih misteri. Yang jelas, Temasek sudah lama masuk ke bisnis penerbangan. Perusahaan ini adalah pemilik Singapore Airlines. Di Indonesia lewat anak usahanya, Silk Air, pesawatnya melayani rute-rute sejumlah ibukota provinsi maupun kota madya.
Sayangnya, sangat sulit mendapatkan laporan keuangan PT Lion Mentari Airlines. Itulah kenapa, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi pernah mendesak pemerintah agar melakukan audit investigasi terhadap keuangan Lion. 

Tag

  1. laput28

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…