Selasa, 23 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 30-V

Anjani Febrianti, Satrio Dan Reynold Harianja

Senin, 28 Maret 2016 - 22:19 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

Hilangkan Miss Management

Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, ironis sekali rasanya kalau tercium aroma tidak kompak di Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi-JK. Maka jangan heran kalau banyak yang pesimis target pertumbuhan ekonomi 5,3% seperti yang tertera dalam APBN 2016 tercapai.

Di tengah ketidakharmonisan di tubuh pemerintah, wajah ekonomi juga sedang tidak bersahabat. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia meramalkan bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi dunia masih melambat, terutama di China. 
Melambatnya perekonomian China jelas saja sebagai kabar buruk bagi perekonomian Indonesia. Sebab, selama ini China merupakan tujuan ekspor utama dari Indonesia.
Problema internal tak kalah beratnya. Salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia adalah masih buruknya infrastruktur. Padahal, infrastruktur sering dijadikan pertimbangan utama bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya.
Persoalannya, apakah pemerintah bisa membelanjakan anggaran yang besar itu dengan baik? Selama ini, daya serap birokrasi terhadap anggaran infrastruktur begitu rendah dan hampir 50% selalu menumpuk menjelang akhir tahun. Akibatnya, stimulus ekonomi yang ditimbulkan tidak maksimal.
Nah, apakah semua ini bisa dijalankan di tengah lemahnya koordinasi dan seringnya terjadi miss management di tubuh pemerintah? Kalau tidak bisa diatasi, ekonomi nasional bisa makin babak belur.

Anjani Febrianti 
Kampung Melayu Besar, Jakarta Selatan

Negeri Pengutang
Negeri ini memang hobi berutang. Utang yang satu belum beres, utang baru lahir. Belakangan, pemerintah gemar sekali menerbitkan surat utang, lalu ditawarkan kepada investor asing. Sekarang, giliran Bank Sentral Cina atau The People’s Bank of Cina (PBOC) yang ditawarkan. Kementerian Keuangan menawarkan PBOC untuk memborong Surat Berharga Negara (SBN).
Hanya saja, hobi pemerintah yang suka berutang kepada investor asing bukan tanpa bahaya. Saat ini saja terdapat dana ratusan triliun yang ditempatkan investor asing di SBN. Setumpuk dana asing ini rawan kabur jika Bank Sentral AS, The Fed menaikkan suku bunga acuan.
Sudah bisa dibayangkan betapa ngerinya jika investor ramai-ramai menarik dananya dari Indonesia. Tahun lalu saja ketika The Fed mulai memangkas dana stimulus (tapering), pasar saham dan pasar uang di dunia—tak terkecuali Indonesia—panik. Aksi lepas barang yang dilakukan para investor asing ini pun telah menekan nilai tukar rupiah dan membuat Indeks Harga Saham Gabungan ambruk.
Apalagi, saat ini perekonomian Indonesia masih berjalan  lambat. Dengan kondisi begini, kepemilikan asing di SBN sangat rawan. Jika mereka melihat negeri ini sudah tak menguntungkan, mereka dalam sekejap bisa eksodus. Dari sinilah ledakan krisis bakal terjadi. 

Satrio 
Panglima Polim V, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Reshuffle Kabinet
Isu reshuffle kabinet yang beredar di masyarakat, saat ini masih menjadi misteri. Sebab hingga saat ini belum ada kepastian kapan rencana itu akan direalisasikan dan akan diumumkan oleh Presiden Jokowi.  Anehnya, nama-nama menteri yang akan diganti karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dan menggantikannya sudah beredar. 
Santer terdengar, perombakan kabinet  muncul karena diduga Presiden Jokowi mulai marah terhadap menteri yang kerap membuat gaduh dan menteri yang lambat dalam bekerja. Perombakan kabinet jilid II pun menjadi ajang pembuktian bahwa Presiden Jokowi tegas dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategis. 
Reshuffle sendiri adalah  salah satu hak prerogratif yang dimiliki oleh presiden, sebagai langkah melakukan penyegaran kabinet. Karena itu, sebagai anggota masyarakat saya berharap tak ada campur tangan dari orang-orang yang berada di lingkaran presiden. Biarlah Jokowi menentukan sendiri para pembantunya.  
Saya pun berharap, presiden segera mengumumkan perombakan menteri secepatnya. Jangan lagi ditunda dan semoga tidak ada keraguan presiden dalam mengganti dan merombak susunan kabinetnya. Jangan sampai  ada kekuatan politik yang menyanderanya atau pun masih ada deal-deal politik.

Reynold Harianja
Bintaro Jaya  Sektor III, Jakarta Selatan

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 34 menit yang lalu

Ekspor TPT Tahun Ini Ditargetkan USD15 Miliar

Sepanjang tahun ini, Kementerian Perindustrian menargetkan nilai ekspor dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat  menembus USD15 Miliar

Business 15 jam yang lalu

Kemenperin Usulkan Empat Strategi untuk TPT

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan empat strategi untuk memacu industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Business 16 jam yang lalu

Stainless Steel Indonesia Kena Bea Anti Dumping di China

China akan mengenakan bea impor baru bagi berbagai produk stainless steel dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China sebagai tanggapan atas…

Business 17 jam yang lalu

Kontrak Kerja Sama WK Corridor Diperpanjang

Kontrak Bagi Hasil WK Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 20 Desember 2023 dan menggunakan skema Gross Split.

Business 19 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 20 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 23 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 24 jam yang lalu

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.

Business 22/07/2019 08:18 WIB

OJK Gelar Pertemuan Bilateral dengan Bank of Thailand

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT) di Bangkok, Jumat (19/7) dalam rangka penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

Business 21/07/2019 11:03 WIB

OJK Terus Pantau Upaya Mitigasi Bank Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam mengatasi permasalahan teknologi informasi bank tersebut.