Sabtu, 16 November 2019 | Jakarta, Indonesia

Kereta Cepat dan Pinjaman Itu

Setyo Adhi Nugroho

Senin, 04 April 2016 - 20:52 WIB

Riset
Riset
A A A

Diduga ada kaitan antara proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung dengan pinjaman yang diberikan China Development Bank kepada Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Sejak pekan lalu petugas PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) sudah memasang patok di sejumlah titik pekarangan warga Kampung Cilame Sumurbor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pemasangan patok itu sebagai tanda jalur perlintasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 
Ada empat RW di Desa Cilame yang kemungkinan besar terkena penggusuran proyek kereta cepat, yakni RW 22, 23, 4, dan 5. Apalagi, kabarnya proyek ini juga akan diikuti pembangunan jalan tol. 
Pemasangan patok tersebut sempat menimbulkan reaksi dari warga Kampung Cilame Sumurbor. Mereka kaget karena tiba-tiba saja ada pemasangan patok tanpa pemberitahuan kepada warga. “Seharusnya ada sosialisasi atau penjelasan dulu kepada warga setempat, jangan langsung main patok seperti ini,” kata Ujang Supriatna, warga Kampung Cilame Sumurbor.
Bupati Bandung Barat Abubakar juga menyayangkan sikap PT KCIC, sebagai pelaksana proyek kereta cepat. Akhirnya, Rabu pekan lalu empat petugas KCIC menemui Kepala Desa Cilame, Aas Mohamad Asor untuk menyampaikan permohonan maaf. 
Memang, sejak Kementerian Perhubungan memberikan Konsesi Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 16 Maret 2016, Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung tanggal 17 Maret 2016, dan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum kepada KCIC, perusahaan ini mulai bergerak melakukan pekerjaannya. 
Sebelumnya, proyek ini sempat mandek beberapa saat karena Kementerian Perhubungan tidak mengeluarkan izin. Penyebabnya, banyak persyaratan yang belum dipenuhi oleh KCIC. Bahkan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak bersedia hadir saat Presiden Jokowi melakukan groundbreaking di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung pada 21 Januari 2016. 

TERKAIT UTANG BANK BUMN

Sejak awal proyek kereta cepat Jakarta – Bandung  memang  penuh dengan persoalan, termasuk keganjilan dan keanehan. 
Keanehan pertama adalah bahwa Presiden Jokowi awalnya sudah menolak proposal proyek kereta cepat yang diajukan China maupun Jepang (dua investor yang ikut tender). Alasannya, kereta cepat Jakarta – Bandung belum dibutuhkan Indonesia. Untuk menghubungkan Jakarta – Bandung cukup menggunakan kereta berkecepatan menengah. Selain itu, bisa menghemat anggaran sampai 30%-40%. 
Tapi entah kenapa, belakangan Presiden Jokowi malah menyetujui proyek ini dan menerima proposal China. Dari sini muncul kesan, proyek ini terlalu dipaksakan. “Jika dianalisis dengan hitungan cost benefit, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung rasanya kurang meyakinkan. Kesannya terlalu dipaksakan,”  kata ekonom Faisal Basri.
Menurut Faisal, pilihan moda transportasi untuk pergi ke Bandung dari Jakarta sudah banyak. Sebab selain bisa menggunakan kendaraan pribadi, juga ada jasa travel dan bus, serta juga bisa menggunakan Kereta Api Parahiyangan.
Keanehan kedua, sejak awal pejabat yang mengurus kereta cepat bukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, melainkan Menteri BUM Rini Soemarno. “Kok,  yang ngurus kereta api enggak diajak? Kok, yang ngurusin kereta api Menteri BUMN?” kata Faisal. 
Dari sini Faisal menduga, ada kepentingan terselubung yang sedang dimainkan Menteri BUMN Rini Soemarno. 
Menurut dia, Kementerian BUMN punya kepentingan dengan investor proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Dia menduga ada kaitan antara proyek bernilai puluhan triliunan rupiah ini dengan pinjaman yang diberikan  China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI senilai US$ 3 miliar yang diteken September tahun lalu. “Ini harus dibuka dan terang benderang supaya Pak Jokowi tidak dijerumuskan oleh para pembantunya, oleh para menterinya,” kata Faisal. 
Asal tahu saja, CDB adalah penyokong utama pembiayaan mega proyek senilai US$ 5,573 miliar ini. 
Faisal juga menyangsikan kalau pada akhirnya proyek ini tidak dibiayai dana APBN. “Pemerintah membiayai BUMN lewat PMN (penyertaan modal negara). Jadi, APBN juga. Saya enggak suka kalau akal-akalan kayak begini. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno,” tandas mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu.
Namun, Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, proyek ini dibangun tidak menggunakan APBN dan tanpa adanya jaminan pemerintah. Menurut dia, proyek ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business.
Lucunya, dalam pembahasan draf perjanjian penyelenggaraan prasarana kereta cepat antara Kementerian Perhubungan dengan manajemen KCIC, konsorsium ini meminta negara menjamin proyek ini. “Itu maunya mereka,” kata Hermanto Dwiatmoko, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 28 Januari 2016. 
KCIC mulai gamang? Bisa jadi demikian. Soalnya, sudah banyak pandangan yang memperkirakan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung kecil kemungkinan berhasil atau memperoleh keuntungan. Sebab, ya itu tadi, alat transportasi dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya sangat mudah diperoleh, sekaligus berbiaya murah. 
Seperti diketahui, KCIC menawarkan tarif Rp 200 ribu per penumpang dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 44.000 per hari di tahun pertama dan meningkat menjadi 68.000 penumpang di 2030. Pada 2050, mereka mengasumsikan penumpang bisa mencapai 148.000 orang.
Pertanyaannya, bagaimana kalau target penumpang meleset? Apakah perusahaan mau menanggung kerugian? Kalau ini sampai terjadi, menurut Darmaningtyas, pemerintah tidak akan mungkin tinggal diam dan membiarkan infrastruktur yang sudah jadi itu tidak berfungsi. Buntutnya, subsidi terpaksa harus digelontorkan pemerintah. 
“Pemerintah perlu belajar dari pengoperasian kereta cepat di Taiwan, Belanda, dan Spanyol yang pada akhirnya membuat pemerintah harus keluar subsidi untuk operasional,” ujar Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini. 
Epyardi Asda, anggota Komisi V DPR malah mengkhawatirkan jika proyek ini gagal memperoleh keuntungan, maka ke empat BUMN Indonesia yang terlibat dalam proyek ini akan diambil alih oleh CDB. “Dan, hal itu tentu akan menambah kerugian Indonesia. Itu yang kita bicarakan di Komisi V karena bisa juga BUMN kita diambil sebagai imbas dari pembayaran itu apabila gagal,” tuturnya. 
Seperti diketahui, pembangunan kereta cepat merupakan proyek kolaboratif konsorsium KCIC, yang terdiri dari China Railway International Co Ltd (CRI) dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI merupakan gabungan dari empat perusahaan pelat merah, yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII . Adapun pembiayaan proyek terdiri dari 60% oleh gabungan perusahaan BUMN dan 40% oleh investor China.

Tag

  1. laput31

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…