Selasa, 23 Juli 2019 | Jakarta, Indonesia

Reklamasi Berujung Konflik

Sri Wulandari

Senin, 11 April 2016 - 21:05 WIB

antarafoto
antarafoto
A A A

Ahok ngotot pengembang harus membayar 15% dari total biaya reklamasi Teluk Jakarta, sebaliknya anggota DPRD DKI ingin tetap mempertahankan 5%. 

Tarik menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara hingga kini masih terus menjadi perdebatan antara DPRD DKI dengan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. 
Dua Raperda ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Raperda itu, antara lain diatur mengenai kewajiban pengembang proyek reklamasi terhadap fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang mencapai 15% dari total keseluruhan lahan terbangun di tiap pulaunya.
Raperda ini direncanakan akan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 yang hanya mengatur kewajiban pengembang hanya 5% untuk fasos dan fasum. Selisih 10% inilah yang  ditengarai menjadi celah bagi sejumlah anggota DPRD untuk ‘bermain’. Celah ini pula yang diduga menjadi penyebab Ketua Komisi D Muhammad Sanusi ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (31/3).  Sanusi ditangkap seusai menerima uang suap senilai Rp 1,14 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi, PT Agung Podomoro Land Tbk.
Dalam pembahasan dua Raperda tersebut, disebut-sebut ada sejumlah anggota DPRD DKI berusaha menawar agar biaya kontribusi bagi para pengembang tidak dinaikkan alias tetap 5%. Saat itu, Ahok tidak menghadiri pembahasan Raperda. Dia hanya memberikan kuasa atau disposisi pada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2) DakI Muhammad Yusuf, dan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa.
Setelah selesai rapat pembahasan, Ahok geram menerima laporan dari anak buahnya tentang adanya tawar menawar biaya kontribusi untuk pengembang. Alih-alih mengiyakan keinginan sejumlah anggota dewan, Ahok malah mencurahkan kekesalannya dengan mencoret-coret surat disposisi yang dia berikan pada empat orang yang dia utus untuk menghadiri rapat pembahasan selanjutnya. Dalam poin pengurangan biaya kontribusi, Ahok memberikan tanda silang ditambah coretan “Gila,  kalau seperti ini bisa pidana korupsi”.
“Itu kamu tanya saja ke Bu Tuty (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada coretan tawar menawar hingga akhirnya saya coret,” kata Ahok, Senin pekan lalu.

Coretan “gila” tersebut sempat dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik. Namun Sekda DKI Saefullah saat itu sedikit berkilah dan menyebut bahwa tulisan tersebut adalah “bila” bukan “gila”. Padahal, kata Ahok jelas-jelas di situ tertulis “gila”.

Tapi Taufik membantah dirinya disebut sebagai pengusul agar kewajiban pengembang diturunkan dari 15% menjadi 5%, serta adanya draf usulannya yang dicoret-coret. 
Soal kewajiban pengembang, Taufik mengatakan, dalam Raperda Tata Ruang dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tak pernah ada penyebutan besaran kewajiban bagi pengembang. 

Menurut Taufik, jika Ahok ingin mempertahankan kewajiban pengembang, ia meminta agar penyebutannya dimasukkan dalam peraturan gubernur yang tidak melibatkan DPRD DKI.  “Yang namanya tambahan itu bukan di Perda, melainkan di Pergub. Coba saja lihat di Perda, ada enggak? Enggak ada. Semuanya ada di Pergub,” kata Taufik. 
Atas dasar itu, Taufik menyatakan, DPRD DKI tak pernah keberatan apabila kewajiban pengembang mencapai 15%. Menurut Taufik, yang dipermasalahkan oleh DPRD pada Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah pencantuman izin pelaksanaan reklamasi.  “Enggak masalah buat kita. Yang ada masalah di Perda itu sebenarnya soal izin. Kita tidak mau mencantumkan izin,” ujar Taufik. 

SIAPA BERWENANG? 

Pemprov DKI diketahui memberikan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G (Pluit City) kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Group.
Izin itu dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014. Ahok menjelaskan, reklamasi 17 pulau merupakan Keputusan Presiden (Keppres) Soeharto Nomor 52 tahun 1995.
Dalam Keppres tersebut diberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta. 
Keppres ini ditindaklanjuti dengan Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang (RTRW) Pantai Utara Jakarta.  Kemudian Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang RTRW Jakarta 2010 juga ikut memberikan panduan kebijakan terhadap penyelenggaraan reklamasi Jakarta. 
“Banyak media salah menduga, reklamasi 17 pulau ini bukan giant sea wall (GSW). Enggak ada hubungannya sama sekali dan juga kami masih menunggu kajian dari Belanda. Nah, 17 pulau ini adalah Keppres Tahun 1995, yang hampir setengahnya (pulau) diberikan kepada BUMD, (pulau) yang lainnya juga perusahaan anaknya Pak Harto sebenarnya,” kata Ahok.  “Kemudian, sebagian mereka (pengusaha) kerja sama dan yang namanya Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Group ini adalah grup-grup yang dari dulu sudah dapat hak beli pulau.”
Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, izin reklamasi merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 1/2014 menyebutkan, menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.
Dalam hal ini, wilayah Jakarta termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Gembong menyatakan, usul untuk memasukkan klausul perizinan reklamasi ke dalam Raperda disampaikan secara tiba-tiba. Hal itu yang kemudian membuat pembahasan di Baleg bersama Pemprov DKI Jakarta tersendat.
Menurut Gembong, yang menjadi kewenangan Pemprov DKI, berdasarkan undang-undang adalah mengatur tata ruang hasil reklamasi. “Jadi bukan mengatur atau memberi izin reklamasi. Kami terhambat di situ pembahasannya,” kata Gembong.
Pihak Istana mengatakan pemberian izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, kewenangan tersebut bisa dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Tag

  1. laput32

COMMENTS

OTHER NEWS

Global 50 menit yang lalu

Langgar Data Penduduk, Equifax Didenda USD700 Juta

Di Amerika Serikat, lembaga kredit Equifax harus membayar sedikitnya USD650 juta hingga USD700 juta karena mengekspose data kependudukan dari 148 juta orang.

Business 1 jam yang lalu

Bappebti Hentikan Seminar Ilegal di Jogja

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan didampingi Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Yogyakarta menghentikan acara seminar yang tidak memiliki…

Business 2 jam yang lalu

Ekspor TPT Tahun Ini Ditargetkan USD15 Miliar

Sepanjang tahun ini, Kementerian Perindustrian menargetkan nilai ekspor dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat  menembus USD15 Miliar

Business 16 jam yang lalu

Kemenperin Usulkan Empat Strategi untuk TPT

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan empat strategi untuk memacu industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Business 17 jam yang lalu

Stainless Steel Indonesia Kena Bea Anti Dumping di China

China akan mengenakan bea impor baru bagi berbagai produk stainless steel dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China sebagai tanggapan atas…

Business 18 jam yang lalu

Kontrak Kerja Sama WK Corridor Diperpanjang

Kontrak Bagi Hasil WK Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak tanggal 20 Desember 2023 dan menggunakan skema Gross Split.

Business 20 jam yang lalu

Pertamina Libatkan Tim Asal AS Tangani Kebocoran Sumur Migas

Pertamina melibatkan berbagai pihak yang kredibel, kompeten dan berpengalaman dalam menangani munculnya gelembung gas di sumur migas lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java…

Business 21 jam yang lalu

Pemerintah Akan Lelang 7 Ruas Jalan Tol Senilai Rp151,13 Triliun

Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan…

Business 24 jam yang lalu

Pegatron Mulai Operasikan Pabriknya di Batam

Pegatron telah menambah investasi sebesar USD40 juta untuk membangun pabrik di Batam.

Business 22/07/2019 09:59 WIB

Runway 3 Bandara Soetta Siap Beroperasi Pertengahan Agustus

Secara teknis Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) siap beroperasi pada pertengahan Agustus 2019.