Kamis, 19 September 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 33-V

Maya Sari, Reynold Afredo Dan Yudhie Santoso

Senin, 18 April 2016 - 23:58 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

Mental PLN

Jika tidak ada halangan, mulai 1 Juli 2016 PT PLN (Persero) akan menyetop subsidi untuk pelanggan 900 volt ampere (VA). Jumlah subsidi untuk pelanggan yang disetop tak tanggung- tanggung. Jumlahnya mencapai 18 juta pelanggan.

Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dari total pelanggan 900 va sebanyak 22 juta orang yang menerima subsidi selama ini, hanya 4 juta yang sebenarnya berhak menerima subsidi.
Dengan disetopnya subsidi itu, maka nantinya mereka yang biasa membayar Rp 616 per KwH, bakal membayar Rp 1.400 per kWh.
Saya sih setuju saja subsidi listrik dicabut, tapi hendaknya hal itu dibarengi dengan ketersediaan listrik dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Di Nias contohnya. Masak listrik padam sampai seminggu? Kenapa bisa sampai terjadi? Mana revolusi mental? Ah….
Apalagi, selama ini banyak warga yang resah dengan membengkaknya biaya tagihan listrik. Bahkan pemadaman yang dilakukan PLN sewaktu-waktu, semakin menambah keresahan masyarakat. Tentunya ini mengganggu aktivitas warga, baik rumah tangga maupun wirausaha. 

Maya Sari
Jalan Kirai, Cipete - Jakarta Selatan

Ungkap Kasus Sumber Waras

Pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dibangun Rumah Sakit Kanker dan Jantung di lahan yang dibeli menuai kontroversi. Harga beli yang diajukan Pemprov DKI dinilai tidak wajar. DPRD DKI Jakarta minta pembelian dibatalkan. 
Tapi RS Sumber Waras dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pembelian tersebut wajar dan prosesnya terang benderang. BPK sudah menyatakan terjadi indikasi kerugian daerah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI. Hal itu mereka cantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI 2014.
Bagi kami, kasus ini sangatlah membingungkan. Baik penjual maupun pembeli merasa jual beli tersebut sudah wajar dan terang benderang, namun pihak-pihak di luar itu justru mempersoalkannya. Dalam hal ini, saya sebagai bagian dari masyarakat awam justru melihatnya penuh muatan politik. Apalagi jelang Pilkada di mana Ahok mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI kembali untuk periode berikut. Kasus ini dapat dilihat lebih sebagai upaya menjegal langkah Ahok. 
Sebelumnya, Ahok menilai penyidik KPK berlaku tendensius dalam menanggapi laporan audit BPK. Jika pembelian lahan Sumber Waras dianggap merugikan negara, Ahok ingin mengetahui bagaimana cara menghitung kerugian. Dia juga menuding mungkin ada oknum-oknum di KPK yang ingin mengkriminalkan dirinya soal RS Sumber Waras. 
Agar kasus ini terang benderang, tetaplah berpijak pada hukum. Jangan sampai menjebloskan orang yang tak bersalah.

Reynold Afredo
Jln. Raya Ciledug, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

Bravo Pemerintah 

Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita kenaikan harga Elpiji. Tentu saja berita itu   ironis. Karena di saat bersamaan masyarakat didesak menggunakan bahan bakar gas tersebut, melalui program konversi minyak tanah. 
Selain itu, kenaikan harga Elpiji ini menambah beban masyarakat pula. Kebijakan itu dianggap merugikan masyarakat karena berdampak pada lonjakan harga sejumlah komoditas barang. Karena seperti biasanya, kenaikan energi akan menyundut kenaikan inflasi, akibat kenaikan harga barang. 
Tapi syukurlah, karena Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan rencana kenaikan harga elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) Rp 1.000 per kg yang tercantum dalam nota keuangan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja bahwa  pemerintah berencana mengurangi subsidi elpiji 3 kg sekitar Rp 1.000 per kg yang berujung pada kenaikan harga untuk mengurangi beban negara. Tapi karena harga elpiji dunia turun cukup lumayan, sehingga tak perlu lagi menaikkan harga elpiji 3 kg. Harga elpiji tetap seperti apa adanya. Sebagai rayat kecil, tentu saya menyambut baik niat pemerintah ini. Bravo pemerintah.

Yudhie Santoso
Bintaro Jaya, sektor 3 - Jakarta Selatan

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…