Kamis, 19 September 2019 | Jakarta, Indonesia

Di Balik Audit Sumber Waras

Badrul

Senin, 25 April 2016 - 21:27 WIB

Riset
Riset
A A A

Majalah Tempo akhir November 2015 mengungkap motif sebenarnya di balik audit pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta pada akhir 2014.

Majalah ini menyebut ada korespondensi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta Efdinal yang meminta Pemprov DKI  membeli tanahnya seluas 9.618 meter persegi di pemakaman Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Ada enam surat yang ditulis Efdinal sejak 2008 kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Gubernur Jakarta ketika dijabat Joko Widodo pada 2013. Saat itu Efdinal masih menjadi Kepala BPK Banten. Pada 2014, ia menjadi Kepala BPK Jakarta dan terus meminta pemerintah Jakarta membeli tanah di tengah makam tersebut.

Setelah enam kali surat-suratnya tak sesuai harapannya, Efdinal membuat audit yang menyalahkan Pemprov DKI  karena tak kunjung membeli lahan tersebut. Dalam audit pada Desember 2014 itu, Efdinal menulis bahwa keberadaan tanah tersebut menjadi temuan BPK yang membuat laporan keuangan pemerintah Jakarta “wajar dengan pengecualian”.

Karena itu, agar tanah tersebut tak menjadi temuan BPK, Efdinal menyarankan Pemprov DKI  membelinya. Audit ini pun tak dihiraukan karena berdasarkan penelusuran Dinas Pemakaman DKI, tanah tersebut telah dibeli pada 1979, hanya belum balik nama kepemilikan.

Rupanya Efdinal masih berusaha menjual tanah tersebut dengan memakai audit pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Melalui Kepala Inspektorat Lasro Marbun, ia meminta Pemprov DKI membeli tanah itu lagi jika tak ingin audit RS Sumber Waras dipublikasikan sebagai temuan berindikasi korupsi.

Lagi-lagi, Pemprov DKI, yang beralih dipimpin Ahok, menolaknya. Kepada Lasro, Ahok  meminta BPK mempublikasikan saja audit itu dan menolak membeli tanah makam. “Toh, pemerintah DKI benar,” katanya.

Audit itu pun diluncurkan BPK pada Juni 2015 dengan membuat indikasi dugaan korupsi pembelian karena harganya terlalu mahal Rp 191 miliar. Audit ini disambut DPRD yang meneruskannya ke KPK. KPK lalu meminta BPK pusat membuat audit investigasi pembelian tersebut.

Belakangan, Efdinal diganti dari posisinya sebagai Kepala BPK Jakarta. Ia digantikan oleh Syamsuddin, yang sebelumnya menempati posisi sebagai Kepala Auditorat VA Auditorat Keuangan Negara V.

Efdinal sempat dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan dan Kode Etik BPK RI pada November 2015. Ia diduga sudah menyalahgunakan wewenang atas kepemilikan empat bidang tanah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Tag

  1. laput34

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…