Rabu, 23 Oktober 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 36-V

Anoraga, Wira Antasari Dan Harry Owe

Senin, 09 Mei 2016 - 22:14 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

Tentang Pembangkit Listrik 35.000 megawatt

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 watt. Bagaimana dengan Indonesia? Masih jauh. Elektrifikasi per kapita Indonesia hanya 210 watt.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vitenam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan Anda bandingkan lagi dengan negara maju,  bisa-bisa sakitnya tuh di sini.

Makanya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana mau meningkatkan industri, kalau listrik saja susah didapat? Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya ketersedian listrik di Tanah Air.

Tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membagun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya harus tepat. Kita tentu tak menginginkan pemilihan teknologi dan energi seperti zaman Orde Baru, yang kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu.

Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35 ribu megawatt yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawat tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara.

Itulah sebabnya, jika proyek 35 ribu megawatt bernasib sama seperti pendahulunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan.

Anoraga

Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan

BPJS Kesehatan Masih Amburadul

Tak terasa, ternyata sudah hampir 1,5 tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  digulirkan sejak awal Januari 2014. Tapi, selama itu pula lembaga yang memiliki tugas mulia sebagai penyelenggara layanan sosial untuk masyarakat ini masih amburadul.

Keluhan tentang layanan BPJS Kesehatan, cukup beragam. Mulai dari layanan rumah sakit tak sesuai standar, birokrasi, ketersediaan obat sampai kepesertaan. Seorang tetangga saya menceritakan pengalamannya ketika berobat ke rumah sakit. Dulu, sewaktu ada Askes, dia bisa menebus obat untuk jangka waktu sebulan. Namun setelah Askes meleburkan diri ke BPJS, obat yang diberikan hanya cukup untuk seminggu. “Untuk menebus obat, prosesnya juga cukup merepotkan dan menyita waktu,” katanya.

Selain itu, BPJS mencabut sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan. Padahal, ketika masih ada Askes, layanan pemeriksaan kesehatannya cukup luas. Penderita gagal ginjal, misalnya, perlu melakukan cuci darah yang biayanya cukup mahal. Namun dengan Askes, pesertanya bisa menjalani cuci darah secara gratis. Setelah berganti BPJS Kesehatan, prosedur cuci darah cukup berbelit.

Demikian pula penderita kanker yang harus mengonsumsi obat pencegah kanker seumur hidup, mengeluhkan pembatasan obat oleh BPJS Kesehatan.

Akibatnya, banyak peserta BPJS yang kecewa, khususnya yang berasal dari peserta Askes. Mereka kebanyakan adalah pensiunan atau lanjut usia. Ini hendaknya jadi perhatian serius dari pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan.

Wira Antasari

Jalan Otista III, Jakarta Timur

Hapuskan Sistem Outsourcing

Salah satu agenda yang diusung dalam aksi unjuk rasa kaum buruh pada Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2016 lalu adalah masalah pekerja alih daya atau outsourcing. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang menggunakan tenaga outsourcing.

Padahal, sejak 15 November 2012 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat itu) Muhaimin Iskandar sudah meneken aturan soal outsourcing. Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19/2012 itu bertajuk Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Awalnya, para pekerja menyambut gembira lahirnya Permenakertrans Nomor 19/2012 tersebut. Sebab, Keberadaan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 diharapkan bisa  memperbaki nasibnya. Setidaknya ia berharap, statusnya bisa menjadi pekerja tetap karena jenis pekerjaannya selama ini tidak termasuk dalam lima bidang pekerjaan yang boleh dialihdayakan kepada perusahaan lain.

Tapi, seperti yang terjadi selama ini, aturan tinggal aturan, toh praktiknya berbeda jauh dengan di lapangan. Sebab, hingga kini ternyata masih banyak pengusaha  yang menerapkan sistem  kerja outsourcing di perusahaannya.

Pengusaha beralasan mereka lebih enak memperkerjakan tenaga oursourcing karena beban yang ditanggung tidak berat. Sebab,  tenaga outsourcing adalah karyawan kontrak. Karena itu,   mereka tidak mendapat tunjangan, seperti asuransi, jaminan hari tua, bahkan THR. Mereka juga tidak punya jenjang karir. 

Karena itu, pantas kalau pekerja menuntut agar sistem outsourcing dihapus dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.

Harry Owe

Bekasi Timur, Jawa Barat 

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 29/07/2019 09:50 WIB

Ban Vulkanisir Akan Terkena Wajib SNI

Kementerian Perindustrian sedang menyusun aturan mengenai standar proses produksi yang baik atau good manufacturing practice (GMP) untuk produk ban vulkanisir.

Business 26/07/2019 09:33 WIB

Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakat Kembangkan Sektor Industri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Emirat Arab (UEA) memperkuat kerja sama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong…

Business 25/07/2019 16:46 WIB

Pemerintah Targetkan 293.533 Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Pemerintah targetkan 293.533 sambungan jaringan gas untuk rumah di 54 kabupaten/kota pada 2020. Pemerintah menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas…

Business 25/07/2019 14:29 WIB

Wapres Minta Pemda Jaga Inflasi

Ia menekankan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Business 25/07/2019 12:01 WIB

Pertamina Jajaki Kerja Sama Bisnis Migas dengan ADNOC

Pertamina dan The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pada Rabu (24/7) menandatangani Comprehensive Strategic Framework (CSF) untuk menjajaki peluang kerja sama di seluruh mata rantai bisnis minyak…

Business 25/07/2019 11:15 WIB

Pemerintah Akan Berikan Insentif Untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para pelaku industri otomotif. Salah satunya adalah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Business 25/07/2019 10:34 WIB

Pemerintah Pantau Wabah Gugur Daun Karet

Pemerintah terus memantau mengenai mewabahnya penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh cendawan Pestalotiopsis sp.

Global 25/07/2019 09:41 WIB

Facebook Didenda USD 5 Miliar

Facebook Inc. setuju untuk membayar denda USD5 miliar terkait pelanggaran privasi para penggunanya.

Global 25/07/2019 09:10 WIB

Alibaba Rangkul Pebisnis AS

Di tengah sengketa perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China, Alibaba.com justru memulai program yang dapat membantu bisnis kecil dan menengah AS (UKM) menjadi besar.

Global 25/07/2019 08:55 WIB

China Arahkan Kebijakan Fiskal yang Proaktif untuk Jaga Pertumbuhan

Untuk mendorong investasi dan memacu konsumsi, Pemerintah China sepanjang tahun ini akan memangkas pajak dan mengurangi biaya-biaya sebesar 2 triliun yuan. Hingga Juni 2019, realisasinya telah mencapai…