Senin, 24 Juni 2019 | Jakarta, Indonesia

Surat Pembaca Edisi 36-V

Anoraga, Wira Antasari Dan Harry Owe

Senin, 09 Mei 2016 - 22:14 WIB

Illustrasi
Illustrasi
A A A

Tentang Pembangkit Listrik 35.000 megawatt

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 watt. Bagaimana dengan Indonesia? Masih jauh. Elektrifikasi per kapita Indonesia hanya 210 watt.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vitenam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan Anda bandingkan lagi dengan negara maju,  bisa-bisa sakitnya tuh di sini.

Makanya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana mau meningkatkan industri, kalau listrik saja susah didapat? Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya ketersedian listrik di Tanah Air.

Tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membagun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya harus tepat. Kita tentu tak menginginkan pemilihan teknologi dan energi seperti zaman Orde Baru, yang kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu.

Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35 ribu megawatt yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawat tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara.

Itulah sebabnya, jika proyek 35 ribu megawatt bernasib sama seperti pendahulunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan.

Anoraga

Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan

BPJS Kesehatan Masih Amburadul

Tak terasa, ternyata sudah hampir 1,5 tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  digulirkan sejak awal Januari 2014. Tapi, selama itu pula lembaga yang memiliki tugas mulia sebagai penyelenggara layanan sosial untuk masyarakat ini masih amburadul.

Keluhan tentang layanan BPJS Kesehatan, cukup beragam. Mulai dari layanan rumah sakit tak sesuai standar, birokrasi, ketersediaan obat sampai kepesertaan. Seorang tetangga saya menceritakan pengalamannya ketika berobat ke rumah sakit. Dulu, sewaktu ada Askes, dia bisa menebus obat untuk jangka waktu sebulan. Namun setelah Askes meleburkan diri ke BPJS, obat yang diberikan hanya cukup untuk seminggu. “Untuk menebus obat, prosesnya juga cukup merepotkan dan menyita waktu,” katanya.

Selain itu, BPJS mencabut sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan. Padahal, ketika masih ada Askes, layanan pemeriksaan kesehatannya cukup luas. Penderita gagal ginjal, misalnya, perlu melakukan cuci darah yang biayanya cukup mahal. Namun dengan Askes, pesertanya bisa menjalani cuci darah secara gratis. Setelah berganti BPJS Kesehatan, prosedur cuci darah cukup berbelit.

Demikian pula penderita kanker yang harus mengonsumsi obat pencegah kanker seumur hidup, mengeluhkan pembatasan obat oleh BPJS Kesehatan.

Akibatnya, banyak peserta BPJS yang kecewa, khususnya yang berasal dari peserta Askes. Mereka kebanyakan adalah pensiunan atau lanjut usia. Ini hendaknya jadi perhatian serius dari pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan.

Wira Antasari

Jalan Otista III, Jakarta Timur

Hapuskan Sistem Outsourcing

Salah satu agenda yang diusung dalam aksi unjuk rasa kaum buruh pada Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2016 lalu adalah masalah pekerja alih daya atau outsourcing. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang menggunakan tenaga outsourcing.

Padahal, sejak 15 November 2012 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat itu) Muhaimin Iskandar sudah meneken aturan soal outsourcing. Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19/2012 itu bertajuk Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Awalnya, para pekerja menyambut gembira lahirnya Permenakertrans Nomor 19/2012 tersebut. Sebab, Keberadaan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 diharapkan bisa  memperbaki nasibnya. Setidaknya ia berharap, statusnya bisa menjadi pekerja tetap karena jenis pekerjaannya selama ini tidak termasuk dalam lima bidang pekerjaan yang boleh dialihdayakan kepada perusahaan lain.

Tapi, seperti yang terjadi selama ini, aturan tinggal aturan, toh praktiknya berbeda jauh dengan di lapangan. Sebab, hingga kini ternyata masih banyak pengusaha  yang menerapkan sistem  kerja outsourcing di perusahaannya.

Pengusaha beralasan mereka lebih enak memperkerjakan tenaga oursourcing karena beban yang ditanggung tidak berat. Sebab,  tenaga outsourcing adalah karyawan kontrak. Karena itu,   mereka tidak mendapat tunjangan, seperti asuransi, jaminan hari tua, bahkan THR. Mereka juga tidak punya jenjang karir. 

Karena itu, pantas kalau pekerja menuntut agar sistem outsourcing dihapus dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.

Harry Owe

Bekasi Timur, Jawa Barat 

Tag

  1. mailbox

COMMENTS

OTHER NEWS

Business 1 jam yang lalu

Pemerintah Mulai Prioritaskan Pasokan Batubara untuk Dalam Negeri

Produksi batubara tahun 2018 lalu mencapai 528 juta ton.

Global 6 jam yang lalu

Di Paris, Airbus Raih Kontrak 595 Pesawat

Airbus mendominasi lapangan udara Le Bourget. Pada ajang Paris Air Show.

Business 6 jam yang lalu

Kemenperin dan Blibli.com Gelar Kompetisi Creativepreneur

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap e-Commerce menjadi gerbang bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk melakukan transformasi.

Global 7 jam yang lalu

Carrefour Jual 80% Sahamnya di China

Raksasa ritel Prancis, Carrefour Group, Minggu (23/6/2019), mengumumkan, pihaknya telah setuju untuk menjual 80% saham ekuitas di Carrefour China kepada Suning.com, peritel terkemuka China Suning.com…

Money 8 jam yang lalu

Bitcoin Kembali Menembus Puncak

Harga bitcoin terus mencetak posisi tertinggi baru.

Money 24 jam yang lalu

LPS Siapkan Proses Likuidasi BPR Legian

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan proses likuidasi PT BPR Legian. Langkah itu sebagai tindak lanjut atas keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang…

Global 23/06/2019 11:55 WIB

Konsumen Pakaian AS Terbebani Kenaikan Tarif

Sebuah studi mengungkapkan, ancaman kenaikan tarif 25% pada tambahan impor China senilai USD300 miliar akan membuat konsumen AS membayar USD4,4 miliar lebih banyak setiap tahun untuk pakaian.

Business 23/06/2019 11:26 WIB

Bank Dunia Pinjami USD150 Juta untuk Rekonstruksi Sulteng

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman USD150 juta untuk membiayai rekonstruksi maupun penguatan perumahan dan fasilitas umum yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Global 23/06/2019 10:13 WIB

2021, Pasar VR China Capai USD7,5 Miliar

Pasar realitas virtual (VR) China terus berkembang.

Global 22/06/2019 09:59 WIB

Huawei Tetap Diterima di Banyak Negara

Keputusan Amerika Serikat (AS) yang memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam ternyata tidak menyurutkan sejumlah negara untuk menggandeng perusahaan asal China itu.